Guru Bersertifikat Pendidik Semakin Berkurang

Pemerintah mensyaratkan guru bersertifikat pendidik. Namun, pemenuhannya terkendala.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Suasana ruang belajar pendidikan profesi guru di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Keguruan Universitas Lampung, Lampung, beberapa waktu lalu. Calon guru harus menempuh pendidikan profesi untuk mendapat sertifikasi sebagai guru profesional.

JAKARTA, KOMPAS — Sekolah-sekolah mengalami kekurangan guru bersertifikat pendidik yang disyaratkan pemerintah sebagai guru profesional. Jumlah guru bersertifikat pendidik justru semakin menurun akibat minimnya lulusan pendidikan profesi guru dari perguruan tinggi.

Sertifikat pendidik tersebut dibutuhkan sebagai pengakuan pemerintah bahwa guru memenuhi syarat sebagai pengajar profesional, yakni lulusan S-1/D-4 dan pendidikan profesi guru (PPG). Selain itu, berdampak pada kesejahteraan guru dengan penambahan tunjangan sertifikasi guru yang besarnya satu kali gaji pokok per bulan selama memenuhi beban kerja yang ditetapkan.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), setiap tahun jumlah guru pensiun berkisar 70.000 orang. Adapun jumlah guru yang telah lulus pendidikan profesi guru tahun 2009-2021 sebanyak 30.898 orang yang kini tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Akibatnya, jumlah guru bersertifikat pendidik menurun menjadi 1.274.486 guru pada tahun 2023. Pada 2019, jumlah guru bersertifikat pendidik sebanyak 1.392.155 orang.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani di Jakarta, Kamis (23/5/2024), mengatakan, secara nasional ada kekurangan guru sebanyak 150.095 orang, terdiri dari 140.845 guru sekolah negeri dan 9.250 guru sekolah swasta. Untuk mengatasi kekurangan guru, terutama di sekolah negeri, pemerintah merekrut guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diikuti guru honorer. Adapun untuk mengganti guru pensiun diprioritaskan dari lulusan PPG prajabatan.

Baca juga: Ujian Sabar Menanti Selembar Sertifikat Pendidik

KOMPAS/PRIYOMBODO

Guru memberi penjelasan kepada orangtua calon siswa di posko pelayanan informasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta tahun 2024 di SD Negeri Grogol Selatan 08, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2024). Layanan tersebut untuk membantu orangtua yang mengalami kesulitan mendaftar secara daring.

Nunuk mengakui, penyiapan calon guru bersertifikat pendidik masih terbatas. Calon guru yang mengajar di sekolah dapat berasal dari lulusan S-1 kependidikan ataupun nonkependidikan, lalu mengikuti PPG prajabatan di perguruan tinggi yang ditetapkan.

Saat ini, PPG prajabatan masih dibiayai pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Calon guru yang lolos seleksi PPG prajabatan mendapatkan beasiswa kuliah selama satu tahun. ”Arah ke depan, PPG prajabatan bisa biaya mandiri, dari yayasan, atau lainnya,” kata Nunuk.

Pada tahun 2024, pemerintah menyediakan kuota 38.112 calon guru untuk 23 bidang studi umum dan 27 bidang studi kejuruan.

Memastikan direkrut

Menurut Nunuk, pemerintah kini fokus untuk mentransformasi PPG prajabatan berdasarkan kebutuhan guru dan memastikan lulusan PPG prajabatan direkrut menjadi guru. Penyiapan calon guru melalui PPG prajabatan ini digelar agar induksi guru pemula terintegrasi dengan PPG. Program praktik lapangan PPG prajabatan juga memiliki relevansi yang kuat karena dilakukan di sekolah tempat mengajar guru pemula tersebut akan ditempatkan.

Kepastian penempatan lulusan PPG prajabatan menjadi guru pernah mengemuka. Mereka yang gagal tes rekrutmen aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 menanti kejelasan nasib.

Padahal, pemerintah mengklaim lulusan PPG prajabatan sebagai calon guru profesional masa depan. Namun, mereka tidak optimal diserap karena pengajuan formasi bergantung pada pemerintah daerah.

Baca juga: Guru Muda Disiapkan lewat PPG Prajabatan

KOMPAS/RIZA FATHONI

Sejumlah guru kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menggelar aksi di depan gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Sebelumnya, Luciana, Research Associate dari Tanoto Foundation, mengatakan, generasi muda yang mau menjadi guru dan mendapatkan kesempatan PPG prajabatan harus dihargai. Mereka juga mesti ada kejelasan setelah lulus akan mendapat penempatan sekolah di mana, bukan justru mereka yang sibuk berjuang mendapatkan sekolah yang dapat menerima mereka mengajar.

Dalam acara Ngobrol Pintar Bareng Bu Nunuk, Direktur Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek Andhika Ganendra mengakui, kepastian rekrutmen lulusan PPG prajabatan oleh pemerintah daerah memang sempat bermasalah. Karena itu, mulai tahun 2024 ini, peserta yang ikut seleksi PPG prajabatan sudah memilih preferensi lokasi penempatan penugasan. Hal ini karena pembukaan kuota PPG prajabatan sudah memperhitungkan kebutuhan untuk mengganti guru pensiun di suatu daerah.

”Pelamaran PPG prajabatan tahun 2024 sudah disesuaikan dengan pilihan untuk tempat mengabdi. Jika dia memilih Provinsi Lampung, misalnya, berarti siap ditempatkan. Ini jadi perjanjian yang mengikat lulusan PPG prajabatan, karena dia menggantikan guru pensiun untuk kebutuhan di daerah tersebut tahun depan,” ucapnya.

Andhika menegaskan, kuota PPG prajabatan setiap tahun disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan guru pensiun di suatu daerah pada tahun berikutnya.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Seorang peserta aksi berorasi menuntut pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Inpassing untuk guru madrasah swasta di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Belum disertifikasi

Dalam acara Kuliah Umum Arah Kebijakan Kemendikbudristek Terkait Pendidikan Profesi Guru di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu, Nunuk menyampaikan, pemerintah juga mentransformasi PPG dalam jabatan bagi guru yang sudah mengajar di sekolah. Jika dengan cara lama, program PPG dalam jabatan baru selesai tahun 2045.

Saat ini ada sekitar 1,6 juta guru yang belum bersertifikat pendidik. Dari jumlah ini, ada 300.000-an guru yang belum berpendidikan S-1. Dengan demikian, hanya 1,1 juta guru yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan.

Menurut Nunuk, proses seleksi PPG dalam jabatan hanya seleksi administrasi, tidak lagi seleksi secara akademik. Kemudian, pembelajaran PPG bagi guru yang aktif mengajar pada tahun 2023/2024 dilakukan secara daring melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri yang ditempuh kurang dari satu semester.

Khusus untuk guru yang sulit menjangkau internet, pembelajaran bisa dilakukan melalui platform Awan Penggerak, sebuah sistem berbasis server lokal yang dalam pemanfaatannya tidak harus terhubung jaringan internet.

Dari sisi uji kompetensi, materi diselaraskan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar para guru sehingga peluang mengikuti uji kompetensi lebih besar. ”Kami ingin kinerja guru berfokus pada siswa dan perubahan yang baik bagi siswa,” kata Nunuk.