Berminat Jadi Guru? Bisa Mulai Daftar Beasiswa Kuliah Profesinya

Guru-guru muda disiapkan lewat pendidikan profesi guru prajabatan. Namun, kepastian penempatan masih jadi masalah.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Suasana ruang belajar Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Keguruan Universitas Lampung, Lampung, beberapa waktu lalu. Calon guru harus menempuh pendidikan profesi untuk mendapat sertifikasi sebagai guru profesional.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menawarkan profesi guru bagi lulusan sarjana kependidikan dan nonkependidikan lewat beasiswa pendidikan profesi guru atau PPG prajabatan. Pada tahun 2024, pemerintah menyediakan kuota 38.112 calon guru untuk 23 bidang studi umum dan 27 bidang studi kejuruan.

Beasiswa untuk guru umum, antara lain, bimbingan dan konseling, bahasa Inggris, ekonomi, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, seni budaya, kimia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan informatika. Untuk kejuruan, antara lain, kecantikan dan spa, seni pertunjukan, perhotelan, pengembangan perangkat lunak dan gim, teknik logistik, usaha layanan pariwisata, dan kuliner.

Pelaksana Tugas Direktur Pendidikan Profesi Guru Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Adhika Ganendra, yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (7/4/2024), mengatakan, PPG prajabatan merupakan salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memenuhi kebutuhan guru pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Program PPG prajabatan terbuka bagi para lulusan sarjana ataupun diploma IV, baik dari jurusan pendidikan maupun nonkependidikan.

Baca juga: Guru Muda Disiapkan lewat PPG Prajabatan

Mereka dapat mengikuti seleksi program dan melaksanakan perkuliahan selama dua semester yang diakhiri dengan Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG). ”Peserta lulusan program ini akan menjadi guru profesional yang ditandai dengan sertifikat pendidik,” kata Adhika.

Menurut data kebutuhan guru tahun 2025 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, PPG Prajabatan Tahun 2024 dibuka dengan kuota 38.112 guru untuk 23 bidang studi umum dan 27 bidang studi kejuruan. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan Tahun 2024. Peserta akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar Rp 17 juta untuk mengikuti perkuliahan selama dua semester atau satu tahun.

DOKUMENTASI KEMENDIKBUDRISTEK

Jumlah Lulusan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dan Jumlah Guru Pensiun

Adhika menjelaskan, pada program PPG Prajabatan tahun 2024, calon penerima beasiswa akan melewati beberapa proses. Pendaftaran berlangsung pada 4 April-15 Mei melalui laman ppg.kemdikbud.go.id/prajabatan. Selanjutnya ada tahapan seleksi hingga memilih preferensi lokasi pengabdian dan peminatan lokasi perkuliahan.

”Pilihan ini akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Kemendikbudristek dalam menentukan keputusan,” ujar Adhika.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani berharap putra dan putri terbaik bangsa yang memiliki minat, bakat, dan panggilan jiwa menjadi guru mengikuti seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun ini. Program ini merupakan wujud nyata komitmen Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Hal itu, antara lain, dengan melahirkan guru-guru yang menguasai kompetensi dasar, berorientasi utama kepada peserta didik dan pembelajaran peserta didik, berkomitmen menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat, serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan.

Mereka juga mesti ada kejelasan setelah lulus akan mendapat penempatan sekolah di mana.

Untuk mencapai hal tersebut, program pendidikan ini dijalankan dengan pengajaran dan asesmen yang efektif, pembelajaran sosial-emosional, proyek kepemimpinan, praktik pengalaman pembelajaran, literasi berbagai mata pelajaran, teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, pendidikan anak berkebutuhan khusus, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran berdiferensiasi.

Menurut penelitian Tanoto Foundation yang dipaparkan tahun lalu, PPG prajabatan untuk calon guru lulusan sarjana yang mengusung 39 satuan kredit semester sudah berorientasi praktik dan masa depan. Hal ini terlihat dari sejumlah mata kuliah, seperti kepemimpinan, filosofi pendidikan, design thinking, computational thinking, serta pembelajaran berdiferensiasi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Guru mengajarkan siswa SDIT Ibnu Sina Duren Sawit, Jakarta Timur, melakukan sit up saat mengikuti kegiatan belajar luar sekolah di jalur inspeksi Banjir Kanal Timur, Kamis (9/11/2023).

Namun, penyelenggaran PPG prajabatan yang disebut sudah ”bergizi” ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini agar dalam penerapannya di lapangan bisa dilakukan dengan baik sehingga butuh kesiapan dari dosen dan guru pamong yang lebih baik. Demikian juga para calon mahasiswa dengan dukungan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) perlu lebih disiapkan agar tidak sekadar lulus, tetapi juga siap menjadi guru profesional.

Kejelasan penempatan

Luciana, Research Associate dari Tanoto Foundation, mengatakan, generasi muda yang mau menjadi guru dan mendapatkan kesempatan PPG Prajabatan harus dihargai. ”Mereka juga mesti ada kejelasan setelah lulus akan mendapat penempatan sekolah di mana, bukan justru mereka yang sibuk berjuang mendapatkan sekolah yang dapat menerima mereka mengajar,” kata Luciana.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Ratusan sarjana pendidikan mengikuti acara pelepasan program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (SM-3T) di Jakarta, Selasa (18/8). Sebanyak 3.140 sarjana pendidikan dari 16 lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan 28 program studi akan menjadi guru di 54 kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Kepastian penempatan lulusan PPG Prajabatan tahun 2022 menjadi guru pernah mengemuka. Mereka yang gagal tes rekrutmen aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 menanti kejelasan nasib.

Padahal, pemerintah mengklaim lulusan PPG Prajabatan sebagai calon guru profesional masa depan. Namun, mereka tidak optimal diserap karena pengajuan formasi bergantung dari pemerintah daerah.