Wapres Singgung Perhatian Masyarakat terhadap Faktor Keamanan PLTN
Saat dimintai dukungan MEBNI terkait pengembangan PLTN, Wapres Amin menyinggung perhatian masyarakat terhadap keamanan.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Saat bertemu Wakil Presiden Ma’ruf AMin, Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia atau MEBNI meminta dukungan dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Wapres Amin menampung aspirasi tersebut dan akan menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo.
Menanggapi keinginan MEBNI tersebut, Wapres Amin menuturkan bahwa sejak menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ataupun Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ia pernah membahas permasalahan energi nuklir ini supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
”Majelis Ulama waktu itu membuat keputusan untuk mendukung, tapi belum dibuat (fatwanya), terjadi kebocoran di Fukushima. Akhirnya enggak jadi karena pasti masyarakat akan bereaksi besar, seperti terjadi di Korea,” kata Wapres Amin seperti dilansir Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wapres, Kamis (11/1/2024).
Menurut Wapres, perhatian masyarakat tentu tertuju pada faktor keamanan, sebab pernah terjadi peristiwa Chernobyl di Rusia dan Fukushima di Jepang. ”Masalah yang masyarakat takut itu keamanan. Saya kira, pertama, memang kita butuh mengantisipasi penolakan. Kemudian, pemerintah untuk mengambil langkah,” kata Wapres Amin.
Meskipun demikian, Wapres Amin menampung aspirasi besar dari MEBNI dan akan menyampaikannya kepada Presiden. ”Memang krusial karena 2060 harus zero (emisi), kan. Saya akan bicarakan dengan beliau (Presiden Jokowi),” ujar Wapres.
Dalam pertemuan yang berdurasi sekitar 40 menit ini, Ketua Umum MEBNI Arnold Soetrisnanto memperkenalkan MEBNI sebagai organisasi yang berkomitmen mendorong realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Tanah Air.
”MEBNI adalah Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia. Ini sesuatu yang baru karena Maret tahun lalu baru dideklarasikan. Dan, harapan kami bisa mendorong dan mendukung program pemerintah yang terkait dengan energi nuklir. Dalam hal ini, energi nuklir dimanfaatkan dengan maksud damai, yaitu PLTN, bukan untuk senjata,” kata Arnold.
Senada, anggota Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasetyono, menilai pembangunan PLTN sudah menjadi suatu keharusan dan tidak perlu ada dikotomi. Ia mengungkapkan, energi tidak mungkin akan cukup untuk mendorong ekonomi sebesar 6 persen apabila tidak ada PLTN, sebab Indonesia sudah meratifikasi Nationally Determined Contribution (NDC) dan juga sudah menuju net zero emission pada 2060.
”Itu kita sudah states di dunia internasional. Kalau tidak, mungkin beberapa produk ekspor kita tidak akan bisa diterima karena menggunakan energi yang kotor, energi yang penuh dengan emisi,” kata Agus.
Adapun Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia Bob S Effendi menyatakan kesiapan perusahaannya selaku investor untuk membantu pemerintah mewujudkan visi pendiri negara Indonesia. Pihaknya bahkan tengah mempersiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan tanpa bantuan pendanaan APBN.
”Visi nuklir ini adalah visi pendiri bangsa. Dari tahun 1958, Bung Karno mengatakan, negara maju harus menguasai teknologi nuklir. Kalau ini bisa terealisasi, kita bisa merealisasikan visi pendiri bangsa ini,” kata Bob.
Lebih lanjut Bob menuturkan, Indonesia sebenarnya sudah siap dari sisi regulasi atau aturan maupun sisi investor. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan keputusan politis. Hal ini mengingat pembangunan PLTN harus dideklarasikan ke dunia internasional oleh pemimpin negara.
Untuk itulah, MEBNI memohon dukungan Wapres dalam pengembangan PLTN. ”Ada sesuatu yang harus dipercepat supaya program ini berjalan baik. Mohon arahan Bapak Wapres tentang pengembangan energi nuklir, utamanya PLTN,” pinta Arnold.
Adapun mengenai faktor keamanan, MEBNI dalam keterangan persnya menjelaskan, tingkat kematian akibat radiasi nuklir termasuk paling rendah dibandingkan sumber energi lain, seperti angin, minyak bumi, gas, dan batubara.
Hadir pada audiensi, pendiri MEBNI Surat Indrijarso dan Sekretaris Jenderal MEBNI Heddy Krishyana. Adapun Wapres didampingi oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Muhammad Imam Aziz, serta Pelaksana Harian Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar.