Gagasan Konkret Pemajuan Kebudayaan Para Capres Dinanti

Dalam pesta demokrasi, kebudayaan selalu menjadi pelengkap. Padahal, jika dikembangkan dengan benar, kebudayaan bisa memajukan bangsa.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Tiga pasangan calon foto bersama seusai rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dalam Peilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Berdiri dari kiri ke kanan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3).

JAKARTA, KOMPAS — Gagasan dan rencana program kerja ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemajuan kebudayaan dinanti masyarakat. Kebudayaan sebagai akar dari peradaban masyarakat seharusnya dipaparkan secara konkret demi menjaga karakter bangsa Indonesia.

Pemaparan gagasan dan rencana program itu tidak perlu menunggu panggung debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para pasangan calon (paslon) capres dan cawapres bisa menyebarkan gagasan kebudayaan dalam safari kampanyenya menuju Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid mengatakan, Indonesia memiliki nilai-nilai kebudayaan dan karya-karya kesenian yang berkarakter dan mampu bersaing dengan negara lain. Jika hal ini dikelola dan dikembangkan dengan baik, kebudayaan bisa membuka keran kemajuan untuk negara.

”Akan menarik sekali sebenarnya kalau kita bisa mendengar pandangan dari para calon presiden dan calon wakil presiden soal ini, apakah mereka juga setuju tentang kebudayaan ini? kalau iya, apa langkah strategis yang akan diambil untuk mengoptimalkan potensi yang besar ini,” kata Hilmar dalam keterangannya, Kamis (28/12/2023).

Semua ini tidak cukup dengan hanya memberi pernyataan yang abstrak, tetapi perlu dijabarkan langkah konkret yang memperlihatkan arah yang jelas ke depan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek

Pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan sejumlah aturan turunan untuk mengembangkan kekayaan potensi kebudayaan. Kementerian terkait, seperti Kemendikbudristek serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang mengelola kebudayaan dari berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pariwisata, hingga ekonomi.

Ada pula Dana Abadi Kebudayaan sebagai pendamping APBN dan APBD yang langsung dapat diakses oleh pemangku kepentingan untuk memajukan kebudayaan yang berjalan selama dua tahun terakhir. Kemendikbudristek mengupayakan dana abadi kebudayaan untuk tahun 2024 mencapai Rp 7 triliun.

Ukuran kemajuan

”Jadi, pertanyaan besarnya, langkah apa yang akan diambil oleh para calon untuk terus memajukan kebudayaan dengan perangkat kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang ada? Dan, apa ukuran kemajuannya?” ucapnya.

Ukuran kemajuan ini penting untuk disampaikan oleh para paslon karena akan menunjukkan konsen ketiganya pada upaya pemajuan kebudayaan. Jika diukur dengan kontribusi sektor kebudayaan untuk perekonomian, maka perlu dipikirkan langkah konkret memperkuat kebudayaan Indonesia di pasar global.

Baca juga: Pahit dan Segar Jamu Menjadi Warisan Budaya Dunia

Iklan

Menurut Hilmar, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh presiden terpilih nanti masih banyak, mulai dari minimnya sarana dan prasarana kebudayaan, seperti gedung pertunjukan dan museum atau galeri berkelas internasional yang belum tersedia, hingga isu kesejahteraan para pelaku seni dan budaya yang masih bergantung dari panggung ke panggung.

”Semua ini tidak cukup dengan hanya memberi pernyataan yang abstrak, tetapi perlu dijabarkan langkah konkret yang memperlihatkan arah yang jelas ke depan. Urusan kebudayaan ini memang menuntut kesungguhan dan ketetapan hati,” kata Hilmar.

Sementara itu, dalam riset analisis teks dokumen visi misi yang dilakukan oleh Kelompok Riset Kemiskinan, Ketimpangan, dan Perlindungan Sosial Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ketiga paslon masih menempatkan isu kebudayaan dalam urutan kesekian. Artinya, isu kebudayaan belum menjadi program prioritas.

Pasangan Anies-Muhaimin menyebut hal yang mengandung kata ”budaya” 50 kali, Prabowo-Gibran 44 kali, dan Ganjar-Mahfud 15 kali. Beberapa kata yang ditemukan ini tidak sepenuhnya terfokus pada upaya pemajuan kebudayaan.

Ada yang melekat pada makna lain, seperti budaya organisasi, politik, dan hukum. Frekuensi penyebutan kata kunci ini menjadi indikasi awal dalam upaya mereka untuk memajukan kebudayaan ke depan.

Baca juga: Filsafat Wayang Menghadapi Era Kekinian

Jika dibedah lebih jauh lagi, Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran menyebut dana abadi kebudayaan akan tetap jadi program unggulan mereka dalam upaya pemajuan kebudayaan. Ganjar-Mahfud tidak menyebut dana abadi kebudayaan, tetapi akan memberikan dukungan sumber daya, penghargaan, dan apresiasi nyata kepada para budayawan jika terpilih nanti.

Namun, ketiganya sepakat bahwa industri kreatif berbasis kebudayaan perlu didorong agar mendunia demi membangun citra dan diplomasi Indonesia secara global. Perawatan dan revitalisasi warisan-warisan budaya material, seperti kawasan cagar budaya, museum, dan pusat-pusat kebudayaan lainnya, pun tak luput dari perhatian ketiganya.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Petugas pemadam kebakaran berjalan di depan Museum Nasional, Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

Hal yang jadi pembeda, Anies-Muhaimin mencanangkan program penguatan pengembangan kebudayaan di wilayah Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara sebagai gerbang pariwisata, gapura keberagaman, dan pagar kebudayaan. Selain itu, pasangan calon nomor urut 1 ini juga ingin membangun pusat sinema kelas dunia, satu layar untuk satu populasi, hingga penguatan lembaga adat.

”Budaya selalu menjadi pelengkap saja, padahal dulu prinsip Bung Karno (Soekarno) pendidikan bangsa berkarakter bersumber dari kebudayaan. Jadi, kalau dimarjinalkan, itu kurang pas,” kata peneliti BRIN, Yanu Endar Prasetyo.

Kementerian Kebudayaan

Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan Se-Indonesia 2023 pada 10-13 Desember turut merekomendasikan pemerintah untuk memisahkan kebudayaan dari Kemendikbudristek. Dengan berdiri sendiri, agenda-agenda pemajuan kebudayaan Indonesia bisa menjadi lebih fokus dan terstruktur.

”Maka, dibutuhkan satu kementerian khusus untuk mengurusi kebudayaan. Jangan lagi nebeng sana dan nebeng sini,” kata perwakilan Tim Perumus Munas Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan 2023, Adi Wicaksono, Rabu (13/12/2023).

Penggabungan kebudayaan dengan bidang lain bukan hanya di tingkat kementerian. Hal serupa juga terjadi di pemerintah daerah. Bidang kebudayaan digabung dengan dinas-dinas lain, seperti pendidikan dan pariwisata (Kompas.id, 14/12/2023).

Debat dengan tema kebudayaan akan digelar KPU saat debat kelima pada 4 Februari 2024. Namun, kebudayaan belum tentu dibahas karena pertanyaan debat tergantung tema terpilih saat panelis mengambil undian. Selain kebudayaan, debat terakhir ini juga akan membahas kesejahteraan sosial, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Baca juga: Jalan Sunyi Mahima Merawat Sastra dari Utara Bali