Dunia Usaha Diharap Kelola Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Pemerintah tak bisa bekerja sendirian mengelola lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah berharap dunia usaha berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
’’
JAKARTA, KOMPAS — Kesadaran industri untuk mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Proper tahun 2022 meningkat. Namun, dari penilaian itu diketahui, masih banyak perusahaan dengan kinerja lingkungan hidup yang dinilai buruk. Diharapkan, perusahaan tidak sekadar memenuhi ketataan terhadap peraturan lingkungan hidup, tetapi juga mengelola lingkungan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab mengatasi sampah yang dihasilkan sendiri.
Penilaian Proper tahun 2022 diikuti oleh 3.200 perusahaan. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang Proper periode 2018-2019 yang baru diikuti 2.045 perusahaan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan, peningkatan jumlah peserta secara umum berkonsekuensi menurunkan capaian rata-rata angka ketaatan. Sebab, banyak perusahaan baru yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban pemantauan data, pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 dan perizinan. Sektor tekstil dan sawit disebut mengalami penurunan ketaatan terbesar tahun ini.
Secara umum, dari 3.200 perusahaan, 187 perusahaan masih berada di kategori merah dan 2 lainnya di kategori hitam. Selain itu, masih ada 59 perusahaan yang tidak dapat diumumkan penilaiannya karena masih dalam proses penegakan hukum dan tidak lagi beroperasi.
Baca juga: Wapres Amin: Dunia Usaha Diharapkan Aktif Atasi Perubahan Iklim
Nilai Proper merah dan hitam menunjukkan tingkat terbawah ketaatan pada peraturan lingkungan hidup. Perusahaan dengan Proper merah sudah mengelola lingkungan, tetapi belum sesuai dengan persyaratan dalam aturan perundangan. Adapun perusahaan yang bernilai Proper hitam adalah perusahaan yang sengaja mengakibatkan pencemaran atau lalai dan melanggar aturan yang berlaku.
Adapun perusahaan yang mendapatkan kategori emas dalam Proper 2022 mencapai 51 perusahaan, kategori hijau 170 perusahaan. Sebanyak 2.031 perusahaan masih berada di kategori biru.
Anugerah Proper diserahkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (29/12/2022). Wapres mengatakan, perusahaan sesungguhnya tidak bisa mengelak dari Proper. Sebab, Proper menunjukkan praktik bisnis berkelanjutan dan penerapan prinsip ekonomi hijau yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Dari 3.200 perusahaan, 187 perusahaan masih berada di kategori merah dan dua lainnya di kategori hitam. Selain itu, masih ada 59 perusahaan yang tidak dapat diumumkan penilaiannya karena masih dalam proses penegakan hukum dan tidak lagi beroperasi.
Wapres berharap, semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. ”Saya harap perusahaan level hijau dan emas, persentasenya akan lebih banyak lagi. Berbagai inovasi dan prestasi yang telah diciptakan agar terus dijaga dan ditingkatkan, dengan mengutamakan dampak konkretnya pada lingkungan hidup,” ujarnya.
Industri harus berkontribusi dalam mengelola lingkungan. Pemerintah tak bisa bekerja sendiri dalam hal ini, apalagi Indonesia menargetkan penurunan emisi yang lebih kuat dalam kontribusi nasional yang ditentukan (nationally determined contributions/NDC) menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
”Partisipasi aktif dunia usaha dalam aksi-aksi nyata mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan berkelanjutan sangat dinantikan,” ujar Wapres.
Kompleks
Dalam laporannya, Siti menambahkan, variabel penilaian Proper tahun ini semakin kompleks. Tahun ini, penilaian tidak hanya mencakup kriteria penilaian daur hidup (life cycle assessment) dan pelaksanaan inovasi sosial, tetapi ditambah penilaian kepemimpinan hijau (green leadership). Kepemimpinan dinilai penting. Sebab, motivasi, komitmen, dan konsistensi pemimpin dalam kebijakan, implementasi, dan kebijakan alokasi dukungan sangat menentukan dalam entitas bisnis.
”Seorang pemimpin harus mampu memengaruhi dan memobilisasi individu lain dalam organisasinya untuk mendukung kebijakan prolingkungannya. Di samping itu, kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik menjadi hilir dan bukti nyata keberhasilan seorang green leader,” ujar Siti.
Dalam Proper 2022 diberikan penghargaan green leadership utama kepada Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, Persero Dirut PT Pertamina Persero Nicke Widyawati dan Dirut PT Industri Jamu Sidomuncul David Hidayat serta penghargaan freen leadership inspiratif kepada Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius dan Presiden Direktur PT Golden Energy Mines Tbk Bonifasius.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) Prigi Arisandi mengatakan, penilaian Proper sesungguhnya baik. Namun, sangat disayangkan karena keikutsertaan perusahaan dalam penilaian ini bersifat sukarela. Semestinya, penilaian Proper wajib diikuti semua industri.
Selain itu, kata Prigi, penilaiannya perlu menyertakan dampak lingkungan jangka panjang, tidak hanya menilai sesaat, seperti mencuplik saja sebagian proses. ”Ini tidak bisa mewakili keseluruhan proses. Bila penilaian mencakup dampak lingkungan jangka panjang dan mandatori untuk semua industri, ini akan membawa dampak riil,” kata Prigi yang saat dihubungi berada di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.
Baca juga: Meneguhkan Komitmen Masa Depan Ekonomi Hijau
Dia menambahkan, penilaian berkelanjutan bisa juga melihat tanggung jawab perusahaan atas sampah kemasan dari produk-produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dalam Ekspedisi Sungai Nusantara yang sedang dikerjakan bersama timnya sepanjang 2022 ini, Prigi menyebut, terjadi banjir sampah plastik di sungai-sungai di Indonesia.
Tim Ekspedisi Sungai Nusantara mencatat lima provinsi yang memiliki kontaminasi partikel mikroplastik tertinggi di sungainya adalah Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah.
Karena dampak suatu perusahaan bisa menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, penilaian juga semestinya melibatkan institusi daerah dan komunitas.
Efisiensi
Kendati belum ada pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan pada sampah plastik yang dihasilkan produk-produknya, Kementerian LHK mencatat ada 872 inovasi terkait dengan lingkungan (eco-inovasi) yang dilakukan industri. Inovasi ini menghasilkan penghematan senilai Rp 126,28 triliun atau 23 persen lebih hemat ketimbang 2021.
Siti menyebutkan, eco-inovasi juga menghasilkan penghematan energi sampai 469,3 juta giga Joule. Terjadi penurunan emisi konvensional 11,92 juta ton yang terdiri atas sulfur, nitrogen, dan partikel.
Selain itu, emisi gas rumah kaca bisa diturunkan 112,29 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Angka ini dinilai cukup signifikan sebab emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan saat kebakaran hutan 2020 sebesar 183 juta ton, pada 2021 sebanyak 130 juta ton, gas rumah kaca dari sektor energi pada 2020 590 juta ton.
”Ini berarti penurunan emisi yang dilakukan 3.200 entitas industri memiliki arti yang cukup siginifikan dalam agenda aksi iklim,” ujarnya.
Industri-industri peserta Proper ini juga mereduksi limbah B3 sebesar 25,26 juta ton. Jumlah ini lebih dari 10 persen pengelolaan limbah B3 pada 2022 secara nasional sebanyak 204 juta ton.
Upaya mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah (3R) limbah non-B3 mencapai 10,4 juta ton. Adapun efisiensi air sebesar 326,6 juta meter kubik, penurunan beban pencemaran air 33 juta ton, dan upaya perlindungan keanekaragaman hayati terdapat di 111.000 hektar.
Selain itu, perbaikan kinerja lingkungan juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Pada 2022, tercatat Rp 1,18 triliun bergulir di masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.