Atasi Lonjakan Kasus Gangguan Ginjal, Pemerintah Perkuat Surveilans

Pemerintah berupaya mengatasi lonjakan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak dengan memperkuat surveilans. Langkah ini untuk mengefektifkan penanggulangan dan tindakan dalam penanganan kasus tersebut.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Perawat berjalan keluar dari ruang periksa poliklinik spesialis nefrologi di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak (PKIA) Kiara RSUP Dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Ruang PICU ini merawat 11 pasien anak penderita gangguan ginjal akut. RSCM menjadi rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien anak yang menderita gangguan ginjal akut. Saat ini hanya ada 14 rumah sakit rujukan dialisis anak. Data Kementerian Kesehatan per 20 Oktober 2022 menyebutkan, total kasus gangguan ginjal akut yang dilaporkan sebanyak 208 kasus yang tersebar di 20 provinsi. Dari jumlah itu, setidaknya terdapat 118 kematian atau 56,7 persen dari total kasus yang dilaporkan. Bahkan, tingkat kematiannya di RS Cipto Mangunkusumo mencapai 63 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memperkuat surveilans untuk mengantisipasi lonjakan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan akurasi dan keterpaduan data terkait kasus penyakit tersebut sehingga kebijakan penanganan yang dirumuskan berbasis bukti serta memberikan rasa aman perlindungan kepada masyarakat.

”Kami melihat masih ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena ”gunung es”, kegiatan surveilans diperkuat,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Kami melihat masih ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena ”gunung es”, kegiatan surveilans diperkuat.

Siaran pers KSP menyebutkan, surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada masyarakat. Melalui kegiatan ini, selanjutnya dapat dilakukan penanggulangan dan tindakan efektif.

Baca juga: Gagal Ginjal Akut Mengarah pada Kejadian Luar Biasa

Brian menuturkan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat penanganan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Komitmen ini salah satunya diwujudkan dengan membeli antidotum (penawar racun) Fomipizole dari Singapura dan Australia dalam jumlah besar.

Dia menambahkan, dalam penanganan kasus yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), pasien yang mendapatkan terapi antidotum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

KANTOR STAF PRESIDEN

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti.

Brian pun memastikan penanganan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah telah mengupayakan semua pilihan kebijakan tetap berpijak pada perlindungan masyarakat.

”(Kebijakan ini) mulai tindakan preventif, seperti penguatan sosialisasi kepada keluarga hingga tindakan kuratif seperti hemodialisa dan pemberian antidotum,” kata Brian.

Sebelumnya, KSP menginisiasi Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dalam rangka percepatan penanganan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak, Senin (24/10/2022). Pada rapat yang digelar secara daring tersebut, KSP merekomendasikan pembentukan Pusat Informasi Terpadu (Pinter) melalui Kementerian Kesehatan agar tidak ada lagi kesimpangsiuran data.

Baca juga: Minim Informasi, Lima Anak Meninggal akibat Kasus Gagal Ginjal Akut di Sulsel

Seperti diketahui, meningkatnya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak-anak telah menjadi perhatian yang serius. Merujuk data Kementerian Kesehatan, hingga 24 Oktober 2022 telah ditemukan 245 kasus di 26 provinsi, dengan 141 kasus meninggal dunia atau fatality rate 58 persen.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - LUKAS

Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal terkait perkembangan kasus obat penyebab gangguan ginjal akut dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10/2022).

Saat menggelar rapat internal terkait perkembangan kasus obat penyebab gangguan ginjal akut dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10/2022), Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan. Hal itu di antaranya mengutamakan keselamatan masyarakat. ”Jangan menganggap ini masalah kecil. Ini adalah masalah besar,” kata Presiden.

Presiden menuturkan, ia sudah menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menghentikan sementara peredaran obat yang diduga menjadi penyebab kasus gangguan ginjal. Kebijakan tersebut diambil pemerintah sembari menunggu hasil investigasi yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). ”Lakukan ini secara terbuka, transparan, tetapi juga hati-hati dan obyektif,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta BPOM menarik dan menghentikan peredaran obat sirop yang secara eviden terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal. ”Saya kira akan lebih bagus lagi kalau diumumkan, diinformasikan secara luas, mengenai nama produknya,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Obat Penawar untuk Pasien Gagal Ginjal Akut

Presiden Jokowi pun meminta Kementerian Kesehatan mengeksplorasi seluruh faktor risiko penyebab kasus gangguan ginjal akut, baik dari sumber obat-obatan maupun potensi penyebab lainnya. ”Ini harus kita pastikan betul. Uji klinis harus dilakukan. Laboratorium seluler pada organ ginjal yang terdampak juga betul-betul dilihat betul sehingga kita bisa memastikan apa yang menjadi penyebab dari gangguan ginjal terutama pada anak,” ujar Presiden.

Ini harus kita pastikan betul. Uji klinis harus dilakukan. Laboratorium seluler pada organ ginjal yang terdampak juga betul-betul dilihat betul sehingga kita bisa memastikan apa yang menjadi penyebab dari gangguan ginjal terutama pada anak.

Terakhir, Presiden menginstruksikan jajarannya menyiapkan pelayanan kesehatan termasuk pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi dan menangani masalah gangguan ginjal di Tanah Air. ”Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali,” kata Presiden Jokowi.