Pengembangan EBT Berjalan Lambat, Presiden: Pangkas Perizinan Geotermal
Pengembangan geotermal Indonesia terkendala pengurusan izin, biaya tinggi, dan tarif listrik EBT yang tinggi.
JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi perlu dipercepat untuk mengantisipasi kebutuhan daya listrik dari energi baru terbarukan atau EBT di masa datang. Untuk itu, hambatan di proses perizinan perlu dipangkas. Pemerintah pun mulai ikut menangani biaya untuk eksplorasi geotermal.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinannya saat mendengar laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di pembukaan 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta Convention, Jakarta, Rabu (19/9/2024).
”Saya heran, saat (berkunjung ke lokasi PLTP) itu, peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, energi baru terbarukan (EBT), dan potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat? Dan ketahuan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, ternyata untuk memulai dari awal sampai konstruksi, urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu,” tutur Presiden Jokowi.
Dalam laporannya, Bahlil menyebutkan, tantangan utama energi panas bumi adalah proses berbagai perizinan yang lambat. Pengurusan izin untuk rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKPPL), izin amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), dan izin lokasi bisa mencapai dua sampai tiga tahun.
”Masuk di kementerian ESDM, main lagi barang itu. Eksplorasi itu butuh waktu dua sampai tiga tahun. Jadi Pak, bisa membangun konstruksinya pada tahun keenam. Jadi, lebih (dari) masa periodisasi presiden, satu periode, coba bayangkan,” tutur Bahlil.
Baca juga: Pertamina Geotermal Terbitkan Obligasi Rp 5,9 Triliun
Selain itu, menurut Bahlil, kendati Indonesia memiliki potensi sumber EBT yang besar, jaringannya tidak terkoneksi. Dia mencontohkan rencana pengembangan PLTP 350 MW di Bengkulu. Masalahnya, jalur transmisi yang berhubungan dengan lokasi masih jadi kendala. Demikian pula di Riau.
Saya heran, saat (berkunjung ke lokasi PLTP) itu, peluangnya besar. Artinya banyak investor yang mencari energi hijau, energi baru terbarukan (EBT), dan potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat?
Hal ini, menurut Bahlil, perlu ditata lebih baik. Dia juga meminta PT PLN fokus membangun jalur transmisi listrik.
Terbentur biaya tinggi
Kendala lain terkait penetapan tarif listrik. Biasanya, tarif jual listrik dari PLTP dinilai terlalu tinggi sehingga PT PLN enggan membelinya. Namun, perusahaan PLTP pun terbentur dengan biaya tinggi mulai dari eksplorasi, pembangunan PLTP, sampai produksi listriknya.
Perusahaan PLTP pun terbentur dengan biaya tinggi mulai dari eksplorasi, pembangunan PLTP, sampai produksi listriknya.
Presiden Jokowi dalam keterangan kepada wartawan seusai acara pun meminta supaya kendala perizinan bisa dibenahi.
Adapun kendala terkait tarif, menurut Bahlil, sudah terselesaikan. Pengaturan harga untuk PLN akan diatur. ”Harga untuk PLN jangan terlalu diberatkan karena Capex dari investasi geotermal dan batubara perbedaannya enam kali lipat. Capex batubara hanya 0,8 juta, kalau geotermal bisa sampai 5-6 juta per MW. Harga jualnya pasti tinggi. Pemerintah sedang mengatur (listrik) geotermal tetap diakomodir oleh PLN dengan harga yang ekonomis,” tutur Bahlil kepada wartawan seusai pembukaan.
Pemerintah sedang mengatur (listrik) geotermal tetap diakomodasi oleh PLN dengan harga yang ekonomis.
Jangka waktu proyek PLTP rata-rata delapan sampai 10 tahun, tetapi perpanjangan kontraknya sampai 30 tahun. Menurut Bahlil, hal ini akan memungkinkan investor mendapatkan keuntungan. Sebab, dalam 20 tahun investor bisa mendapatkan balik modal.
Selain itu, untuk mengurangi biaya produksi, sejak 2022, kata Bahlil, pemerintah menangani biaya eksplorasi geotermal. Dengan demikian, bisa diketahui berapa cadangan panas bumi yang ada, lalu wilayah kerja dilelang kepada investor. ”Ini cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi cost eksplorasi,” tambah Bahlil.
Lahirkan terobosan-terobosan
Selain Bahlil, acara ini juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Julfi Hadi. Acara yang berlangsung 18-20 September ini dihadiri juga 3.500 peserta. Selain itu, kata Julfi, sebanyak 100 ahli akan memaparkan presentasi serta terdapat 64 gerai pameran.
Dalam 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition, harapan dan inovasi untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia juga dibahas.
Saya berharap forum ini bisa menghasilkan terobosan-terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah berbagi resiko, berbagi beban, dan tentu juga berbagi keuntungan dengan proporsi seimbang sehingga memungkinkan segera diambil keputusan, dan memungkinkan segera dilakukan pengerjaan.
Presiden Jokowi pun mengingatkan, Indonesia sangat berkomitmen untuk menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau.
Oleh karena itu, lanjut Presiden, saya berharap forum ini bisa menghasilkan terobosan-terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi resiko, untuk berbagi beban, dan tentu juga untuk berbagi keuntungan dengan proporsi yang seimbang sehingga memungkinkan untuk segera diambil keputusan, dan memungkinkan segera dilakukan pengerjaan.
Berdasarkan target kebijakan energi nasional, pada 2025 porsi EBT dalam bauran energi nasional mencapai 23 persen.
Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik sebesar 93.000 GW. Sebanyak 13,7 GW atau 15 persennya berasal dari EBT. Adapun potensi geotermal Indonesia mencapai 24.000 MW.
Masalahnya, baru sekitar 11 persen energi panas bumi yang sudah dikelola dan berjalan di Indonesia.
Berdasarkan target kebijakan energi nasional, pada 2025 porsi EBT dalam bauran energi nasional mencapai 23 persen. Kenyataannya, kata Bahlil, Indonesia belum mencapai 23 MW, tetapi saat ini masih kurang 8000 MW. Kapasitas PLTP Indonesia pun baru 2,6 GW.
Tanpa pembenahan tata kelola, menurut Bahlil, akan susah Indonesia melakukan percepatan menuju emisi nol pada tahun 2060. Karena itu, dia menjanjikan pembenahan proses perizinan dan meminta investor untuk tak ragu membangun PLTP.
Julfi menambahkan beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menurunkan biaya pengembangan adalah optimalisasi produksi, menurunkan biaya dengan membawa center of excelence ke Indonesia, dan pengembangan paten karya anak bangsa, dan mempercepat pemanfatan produk-produk turunan untuk meningkatkan revenue proyek geotermal.
Sejauh ini, dengan kapasitas PLTP Indonesia yang baru 2,6 GW, disebut sudah menjadi terbesar kedua di dunia yang sudah berjalan. Adapun pada 2035, lanjut Bahlil, ditargetkan PLTP Indonesia bisa mencapai kapasitas 10,35 GW.
Dalam 10 tahun terakhir, investasi pembangunan PLTP diklaim tumbuh delapan kali lipat sehingga pada 2024 investasi geotermal mencapai 8,7 miliar dollar AS. Lapangan kerja yang tercipta mencapai 870.000 dan berkontribusi pada negara lewat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 16 triliun.
Dalam 10 tahun terakhir, investasi pembangunan PLTP diklaim tumbuh delapan kali lipat sehingga pada 2024 diperkirakan investasi geotermal mencapai 8,7 miliar dollar AS. Lapangan kerja yang tercipta mencapai 870.000 dan berkontribusi pada negara melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 16 triliun. PLTP, menurut Bahlil, juga mengurangi 17,4 juta ton CO₂ per tahun di Indonesia.
Ke depan, tambahnya, EBT ini menjadi salah satu yang diperebutkan di kawasan Asia Tenggara. Sebab, seluruh dunia sedang mengejar manufaktur yang berorientasi pada EBT dan harus menjadi industri hijau (green industry). Dengan potensi EBT cukup besar dan mempunyai storage karbon CO₂, lanjut Bahlil, dia meminta Dirjen Listrik dan Dirjen EBT untuk tidak terburu-buru mengekspor listrik EBT.
Kita harus tata, kepentingan dalam negeri harus terlayani terlebih dahulu dan kalau ini terjadi, saya punya keyakinan industri-industri manufaktur akan lari ke sini.
”Kita harus tata, kepentingan dalam negeri harus terlayani terlebih dahulu dan kalau ini terjadi, saya punya keyakinan industri-industri manufaktur akan lari ke sini,” tambahnya.
Perjanjian kerja sama
Di sela acara juga ditandatangani perjanjian kerja sama konsorsium antara Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energi Julfi Hadi dan Dirut PT PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta. Selain itu, ditunjukkan pula beberapa dokumen kerja sama PT Star Energy Geothermal dengan para mitra dengan total 102,6 MW.
Baca juga: Transisi Energi Indonesia: Tantangan dan Peluang
Kerja sama itu antara lain Star Energy Geothermal dengan PT Mitsubishi Power Indonesia untuk PLTP Darajat unit 3 retrofit, Star Energy Geothermal dan konsorsium Fuji Eletrik dan Wasa Mitra Engineering untuk Wayang Windu retrofit unit 1 dan 2, Star Energy Geothermal dan Fuji Elektrik untuk Salak retrofit unit 4, 5, 6, Star Energy Geothermal dengan konsorsium PT Inti Karya Persada Teknik, dan Toshiba pada Wayang Windu unit 3.
Selain itu, diumumkan pula perusahaan pemenang wilayah kerja panas bumi dengan investasi senilai 1,8 miliar dollar AS. Wilayah kerja panas bumi (WKP) itu adalah Samosir Geothermal 40 MW, WKP Cisolok-Sukarame 40 MW, WKP Nage 40 MW, WKP Hu'u Daha 60 MW, WKP Toka Tindung 40 MW, WPSPE (wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi) Koto Sani Tanjung Bingkung 40 MW, WPSPE Bora Pulu 40 MW, dan WPSPE Samosir 40 MW. (INA)