Kuasa Hukum Arsjad Upayakan Pembatalan Hasil Munaslub Kadin

Selain menganggap hasil munaslub ilegal, Kadin kubu Arsjad juga akan membawa masalah ini ke jalur hukum.

BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Kuasa hukum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva (tengah), dalam jumpa pers Hasil Investigasi dan Tindakan Organisasi terhadap Munaslub Ilegal di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Ia di temani (kiri) Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia Firlie H Ganinduto serta Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono.

JAKARTA, KOMPAS — Hamdan Zoelva, kuasa hukum Kamar Dagang dan Industri Indonesia kubu Arsjad Rasjid, menyatakan musyawarah nasional luar biasa oleh pihak yang mengatasnamakan Kadin pada Sabtu (14/9/2024) ilegal karena tidak memenuhi alasan dan prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Kadin. Kubu Arsjad akan mengupayakan pembatalan hasil musyawarah nasional luar biasa di Kementerian Hukum dan HAM serta lewat jalur peradilan.

Dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (17/9/2024), Zoelva menjelaskan, musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang mengatasnamakan Kadin itu tidak memenuhi dua syarat utama. Dua syarat itu adalah tidak memenuhi alasan dan tidak memenuhi prosedur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin, seperti yang tertuang pada Keputusan Presiden 18 Tahun 2022 tentang AD/ART Kadin.

”Itu ilegal. Maka, Kadin yang sah dan legal secara hukum adalah Kadin Indonesia kepengurusan Arsjad Rasjid,” kata Zoelva.

Ia menjelaskan, untuk menggelar munaslub, harus ada tigas alasan yang wajib dipenuhi. Tiga hal itu adalah adanya pelanggaran prinsip AD/ART, penyelewengan keuangan dan penyelewengan kebenaran, serta tidak berfungsinya organisasi. Ketiga hal ini tidak ditemukan selama masa kepengurusan Kadin Indonesia di bawah Arsjad Rasjid sejak 2021.

Baca juga: Arsjad Rasjid: Munaslub Ilegal, Saya Masih Ketua Umum yang Sah

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Arsjad Rasjid, Minggu (15/9/2024), memberi keterangan kepada wartawan di Jakarta terkait Munaslub Kadin di St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9/2024). Arsjad Rasjid mengatakan, munaslub yang memilih Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin yang baru adalah ilegal.

Lalu, syarat kedua adalah prosedur juga terpenuhi. Munaslub bisa terselenggara jika ada insiatif anggota pemegang hak suara, yakni Kadin provinsi dan anggota luar biasa yang terdiri atas asosiasi pengusaha sektoral. Jumlah mereka harus 50 persen plus 1 atau dominan atau kuorum.

Pada Jumat (13/9/2024) malam, 21 ketua umum Kadin provinsi dari total 35 Kadin provinsi menolak munaslub dan menyatakan mendukung kepengurusan Arsjad Rasjid. Artinya, hanya 14 ketua umum Kadin provinsi yang menyetujui munaslub, selebihnya menolak.

Dukungan itu tertuang dalam surat resmi yang dikirimkan Kadin provinsi kepada Sekretariat Kadin Pusat. Dalam jumpa pers tersebut, Zoelva juga menunjukkan salinan surat tersebut kepada wartawan yang hadir.

Itu ilegal. Maka, Kadin yang sah dan legal secara hukum adalah Kadin Indonesia kepengurusan Arsjad Rasjid.

Zoelva melanjutkan, pihaknya sudah dan akan melakukan beberapa langkah menyikapi munaslub yang tidak sah dan ilegal di mata hukum itu. Pertama, mengirimkan surat secara resmi kepada Kementerian Hukum dan HAM agar permohonan pengesahan kepengurusan baru mengatasnamakan Kadin hasil munaslub ditolak dan tidak diproses. Surat itu pun dilampirkan bukti-bukti bahwa munaslub itu tidak sah dan ilegal.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Umum Kadin hasil munaslub, Anindya Bakrie (kanan), didampingi pengurus Kadin, Bambang Soesatyo (tengah), dan Menkumham Supratman Andi Agtas memberi keterangan kepada wartawan terkait hasil Munaslub Kadin di Jakarta, Minggu (15/9/2824).

Pihaknya juga akan mengupayakan pembatalan hasil munaslub dengan membawa perkara itu ke pengadilan. Kasus hukum itu bisa dibawa ke ranah pidana lantaran penyelenggaraan munaslub dinilai telah melanggar undang-undang. Undang-udang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Tak hanya itu, Arsjad sendiri diketahui sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Dalam dokumen yang dimiliki Kompas, surat bernomor 1757/DP/IX/2024 itu tentang Surat Permohonan kepada Pemerintah Selaku Pengawas Kadin Indonesia untuk Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan pada Kadin Indonesia sesuai UU No 1/1987 dan Keppres No 18/2022. Surat itu atas nama Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan bertanggal 15 September 2024.

”Maka, dalam kaitan itulah surat disampaikan ke Presiden sebagai fungsinya sebagai pengawas dan pembina Kadin,” ucap Zoelva.

Baca juga: Anindya Bakrie Disetujui Jadi Ketum Kadin demi Muluskan Relasi Kadin-Pemerintah

BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Kuasa hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva (tengah), dalam jumpa pers Hasil Investigasi dan Tindakan Organisasi terhadap Munaslub Ilegal di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Ia di temani (kiri) Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia Firlie H Ganinduto serta Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono.

Investigasi dan sanksi

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan, pihaknya terus menginvestigasi para anggota yang terlibat. Pihaknya sedang melihat secara detail siapa saja yang terlibat dan seperti apa jenis pelanggarannya.

”Kami akan lakukan tindakan sesuai aturan organisasi kepada anggota yang terbukti melanggar,” ujar Dhaniswara.

Baca juga: Mengapa Kadin Memiliki Dua Ketua Umum?

Namun, jika ke depannya ditemukan unsur pidana, mereka akan bawa juga perkara ini ke pengadilan. Salah satu potensi pidana yang mungkin terjadi adalah pencatutan nama ketua Kadin provinsi sehingga seakan-akan mendukung munaslub.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informatika Firlie H Ganinduto menambahkan, di tengah dinamika yang berkembang, ia menegaskan program dan kegiatan Kadin tetap berjalan seperti biasa. ”Layanan anggota tetap berjalan. Kegiatan dengan kedutaan dan asosiasi organisasi juga tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

Baca juga: Dualisme Kepemimpinan Ketua Umum Kadin Indonesia, Ada Apa?