Dualisme Kepemimpinan Ketua Umum Kadin Indonesia, Ada Apa?

Dongkel mendongkel kursi ketua umum tak hanya terjadi di partai politik. Di tubuh Kadin pun demikian.

KOMPAS/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Jumpa pers Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (7/12/2023). Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Kadin bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Industri Sanny Iskandar; Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani; Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi; dan penanggung jawab buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045, Eka Sastra (kiri ke kanan) .

Apa yang bisa Anda pelajari dari artikel ini?

1. Mengapa ada Munaslub Kadin?

2. Apa hasil dari Munaslub Kadin?

3. Timbul dualisme, apa yang dilakukan Arsjad Rasjid?

4. Seperti apa dampak hasil Munaslub Kadin?

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia adalah adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian. Organisasi ini berdiri pada 24 September 1968, tetapi penetapannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Dalam UU itu, organisasi nirlaba ini menjadi wadah komunikasi antara pengusaha dan Pemerintah Indonesia di bidang perdagangan, industri, dan jasa.

Dalam sejarahnya, Ketua Umum Kadin Indonesia dikenal amat dekat dengan rezim pemerintah berjalan. Bahkan, tak jarang usai menjabat sebagai Ketua Umum Kadin, kariernya berlanjut menjadi menteri. Ambil contoh adalah Aburizal Bakrie yang menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 1993-1998 dan 1998-2003 atau dua periode. Pria yang populer dipanggil Ical itu lantas menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2005-2009.

Berikutnya adalah Mohamad S Hidayat yang menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia 2004-2009. Ia ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian 2009-2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang terbaru, Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2021 Rosan Perkasa Roeslani diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN pada 2023 setelah sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat 2021-2023. Pada 2024, ia diangkat sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Namun, jalan tak mulus dialami penerus Rosan, yakni Arsjad Rasjid yang menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sejak 2021. Belum juga berakhir jabatannya, Arsjad ”digulingkan” lewat musyawarah nasional luar biasa pada Sabtu (14/9/2024) di Jakarta yang mengangkat Anindya Bakrie, putra dari Aburizal Bakrie, sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.

KOMPAS/AGNES THEODORA

Peserta Munaslub Kadin yang terdiri dari pengurus Kadin pusat dan daerah bersiap mengikuti munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) siang di Hotel St Regis, Kuningan, Jakarta Selatan. Munaslub itu digelar untuk mengganti pucuk kepemimpinan Kadin yang saat ini diketuai oleh Arsjad Rasjid.

Mengapa ada Munaslub Kadin?

Sejumlah pengurus Kadin provinsi datang ke kantor pusat di Jakarta, Jumat (13/9/2024) siang, meminta digelarnya Munaslub Kadin pada Sabtu (14/9/2024) di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan. Salah satu agendanya diduga untuk mengganti Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Erwin Aksa menerima perwakilan para pengurus Kadin daerah di Lantai 29 Gedung Kadin, Jakarta, sekitar pukul 14.00. Pertemuan itu berlangsung sekitar 10 menit. Salah satu perwakilan Kadin provinsi yang hadir, yakni Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, ikut menyerahkan berkas permohonan munaslub.

Akhirnya, pada Sabtu (14/9/2024), Munaslub Kadin digelar di Hotel St Regis, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, disebutkan 21 anggota Dewan Pengurus Kadin tingkat provinsi menolak rencana munaslub dengan agenda mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid. Mereka menilai, kegiatan itu tak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan merusak marwah organisasi.

Berdasarkan data Kadin Indonesia, ke-21 daerah yang menolak munaslub ialah Kadin Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya. Menurut data laman Kadin Indonesia, total terdapat 35 Kadin tingkat provinsi.

Baca juga: Sejumlah Kadin Provinsi Usulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Umum Kadin hasil munaslub, Anindya Bakrie (kanan), didampingi pengurus Kadin, Bambang Soesatyo (tengah), dan Menkumham Supratman Andi Agtas, memberi keterangan kepada wartawan terkait hasil Munaslub Kadin di Jakarta, Minggu (15/9/2824).

Apa hasil dari Munaslub Kadin?

Anindya terpilih secara aklamasi oleh 28 perwakilan Kadin tingkat provinsi serta 25 utusan asosiasi organisasi pengusaha tingkat nasional di bawah naungan Kadin yang menjadi peserta Munaslub Kadin di Hotel St Regis, Sabtu (14/9/2024).Putra pengusaha kawakan Aburizal Bakrie itu merupakan satu-satunya calon ketua umum yang diusung dalam Munaslub Kadin. Agenda penyelenggaraan munaslub diadakan secara tertutup dan hanya boleh diliput secara terbatas oleh media massa milik Grup Bakrie.

Seusai penutupan munaslub, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, pergantian ketua umum Kadin dari Arsjad Rasjid ke Anindya Bakrie dibutuhkan untuk melancarkan koordinasi dan relasi antara Kadin Indonesia selaku mitra strategis pemerintah dan rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan menjabat mulai Oktober 2024.

”Ada kebutuhan di internal Kadin, tidak hanya untuk menjadi mitra pemerintah yang strategis, tetapi juga agar mitranya merasa nyaman. Sudah ada rentetan peristiwa di mana Kadin pascapilpres ini dirasakan oleh daerah tidak lagi tampak mesra dengan pemerintah,” katanya di lokasi acara, Sabtu (14/9/2024).

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 Arsjad Rasjid (kiri) didampingi pengurus Kadin, Minggu (15/9/2024), memberi keterangan kepada wartawan di Jakarta terkait Munaslub Kadin di St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024). Arsjad Rasjid mengatakan, munaslub yang memilih Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin yang baru adalah ilegal.

Timbul dualisme, apa yang dilakukan Arsjad Rasjid?

Ditunjuknya Anindya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia versi munaslub menimbulkan dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin. Sejumlah ketua umum Kadin tingkat provinsi mempertanyakan legitimasi pelaksanaan munaslub tersebut dan segera menyelenggarakan konsolidasi.

Ketua Umum Kadin Kalimantan Selatan Shinta Laksmi Dewi, dihubungi dari Jakarta, Sabtu (14/9/2024) sore, mengatakan, sebelum munaslub digelar, harus ada prosedur yang tertuang dalam AD/ART. Hal ini di antaranya pelibatan pengurus Kadin provinsi dalam permintaan munaslub yang diajukan di forum resmi. Namun, hal itu tidak dilakukan.

Arsjad juga menegaskan bahwa yang dilakukan sejumlah pihak yang mengatasnamakan Kadin pada Sabtu (14/9/2024) adalah ilegal. Ia juga menyatakan dirinya masih merupakan Ketua Umum Kadin yang sah sesuai aturan yang berlaku, bukan Anindya Bakrie hasil dari munaslub tersebut.

Arsjad berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat diduga berkaitan dengan pengambilalihan kursi ketua umum Kadin oleh Anindya Bakrie melalui munaslub pekan lalu.

Baca juga: Anindya Bakrie Rebut Ketua Kadin, Arsjad Rasjid Surati Jokowi

KOMPAS/PRIYOMBODO

Suasana dalam acara Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (22/7/2024). Pameran yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk, dan dan Japan External Trade Organization (Jetro) Indonesia ini mengangkat tema: ”Konsisten Mendukung UMKM, Memperkuat Pengembangan SDM dan Ekonomi Kerakyatan, bagi Indonesia Maju!”.

Seperti apa dampak dari hasil munaslub itu?

Sejumlah asosiasi pengusaha menyesalkan Kadin Indonesia yang terseret ke dalam konflik elite politik. Mereka berharap segera ada solusi atas polemik tersebut sehingga Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dapat fokus menyelesaikan masalah perdagangan dan industri nasional.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyayangkan permasalahan yang terjadi dalam organisasi Kadin belakangan. Padahal, industri tekstil domestik sedang mengalami masalah serius akibat dibanjiri oleh produk impor.

”Siapa pun yang jadi, yang sah, kalau bagi kami harus segera diselesaikan, entah itu dari kubu Arsjad ataupun kubu yang baru dilantik. Kami hanya berharap polemik ini segera selesai karena kami akan terdampak,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (16/9/2024).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono juga menyayangkan adanya polemik yang terjadi di dalam Kadin. Ia berharap konflik tersebut dapat diselesaikan dengan segera sehingga tidak berkepanjangan.

Baca juga: Dunia Usaha Sesalkan Kadin Terseret Konflik Politik