Jepang Lirik Potensi Kondominium Indonesia

Kerja sama pembangunan rumah susun milik atau kondominium bagi masyarakat dijajaki.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Warga melihat penghuni rumah susun (rusun) berolahraga sore di Rusunawa Bidaracina, Jakarta, Selasa (6/8/2024). Rusun atau pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat DKI Jakarta dapat menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan RW kumuh di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menjajaki kerja sama dengan Jepang untuk pembangunan rumah susun. Proyek rumah susun menjadi salah satu bagian dari program pembangunan 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (MLIT) Jepang menjajaki kolaborasi untuk pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat. Penjajakan, antara lain, meliputi pembangunan rumah susun milik (strata-title) atau kondominium, beserta skema kepemilikan rumah susun untuk masyarakat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Muhammad Hidayat mengemukakan, beberapa topik yang dikaji ialah sistem manajemen bangunan dan status kepemilikan untuk rumah susun, standar manajemen untuk bangunan dengan strata-title, manajemen pengelolaan, serta pengambilan keputusan oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Kedua pihak juga bertukar informasi terkait dengan implementasi kebijakan strata-titleyang ada di Jepang, meliputi sistem manajemen bangunan hingga manajemen pengelolaannya. Selain itu, ada pula informasi mengenai model kepemilikan hunian vertikal di Indonesia.

Baca juga: Rusun di Atas Pasar Jadi Solusi Hunian Kaum Urban

Indonesia dinilai masih menghadapi banyak tantangan terkait dengan penyediaan tempat tinggal. MLIT Jepang berencana mendorong investasi bidang perumahan mengingat pasar properti di Indonesia cukup menjanjikan. Selain itu, muncul pula rencana kolaborasi MLIT dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan hunian untuk masyarakat.

”Ke depan masih banyak tantangan yang dihadapi terkait dengan penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat di Indonesia, antara lain program 3 juta rumah per tahun, urbanisasi yang tinggi dan harga tanah yang semakin mahal, kebijakan hunian berimbang, serta peluang properti dan infrastruktur pasar yang beragam,” ujar Hidayat dalam keterangan pers yang dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Pertemuan Kementerian PUPR dan MLIT Jepang merupakan tindak lanjut dari pertemuan dua pihak pada Juni 2024. Dalam pertemuan itu, perusahaan-perusahaan real estat Jepang memiliki keinginan untuk terus melakukan ekspansi bisnis properti.

Director for International Partnership Coordination, International Markets Division, Real Estate and Construction Economy Beurau MLIT Jepang Yonetani Kazuki menerangkan, pihaknya melihat potensi pasar properti di Indonesia semakin berkembang. Untuk itu, adanya penjajakan kerja sama antara dua instansi dinilai akan menumbuhkan semangat investasi baru di sektor penyediaan perumahan.

”Kami yakin pangsa properti atau perumahan di Indonesia semakin pesat di masa mendatang. Kebutuhan hunian vertikal serta pengelolaan yang baik tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan tidak tertutup kemungkinan MLIT akan mendukung kerja sama ini,” ucap Yonetani.

Baca juga: Skema Sewa-Beli Menjadi Solusi Kepemilikan Rumah

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara hunian warga di Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2024). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi membebaskan PBB-P2 bagi seluruh hunian dengan nilai jual obyek pajak di bawah Rp 2 miliar.

Di Jepang, stok total kondominium atau apartemen strata title per 2021 berkisar 6,85 juta unit, dengan lebih dari 10 persen penduduk negara itu menetap di kondominium. Di Tokyo, misalnya, sekitar 30 persen penduduknya tinggal di 1,94 juta unit kondominium. Bangunan kondominium itu mengacu pada bangunan dengan ketinggian sedang (mid-rise) ataupun bangunan tinggi (high-rise).

Kepemilikan rusun

Menurut Hidayat, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur istilah strata-title, tetapi memang banyak developer yang menggunakan istilah tersebut. ”Di Indonesia, tanda kepemilikan atas satuan rumah susun dibuktikan dengan sertifikat hak milik satuan rumah susun atau SHM Sarusun,” ujarnya.

Sementara itu, Jepang sudah menerapkan model strata-title dalam kepemilikan rumah susun di Jepang sehingga dapat menjadi masukan dan contoh (best practice) dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan penyediaan rumah susun di Indonesia. Persoalan pembentukan perhimpunan pemilik dan permasalahan P3SRS juga harus dicari solusi bersama.

”Ke depannya, kami juga berharap dapat berkolaborasi dengan MLIT Jepang untuk inovasi strata-title maupun properti di Indonesia. Salah satu upaya yang ingin kami tekankan untuk menangani penyediaan tempat tinggal adalah dengan penyediaan rumah susun sewa/beli,” imbuh Hidayat.

Baca juga: Ribuan Unit Kosong, Program Rumah Susun di Jakarta Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih 2024-2025 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menyebutkan, pemerintahan terpilih akan membangun 1 juta rumah per tahun di perkotaan, seperti Jakarta. Program itu merupakan bagian dari program pembangunan 3 juta rumah per tahun (Kompas.id 1/9/2024).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta rumah tangga, sedangkan rumah tangga yang tidak punya akses hunian layak sebanyak total 26,9 juta rumah tangga.

Keterbatasan lahan perkotaan mengarah pada pembangunan rumah susun, antara lain memanfaatkan lahan milik PD Pasar Jaya yang tersebar di 153 lokasi, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Subsidi Akan Bidik Rumah Susun

KOMPAS/STEFANUS ATO

Kondisi Blok C Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda pada Selasa (5/9/2023) sore. Rumah susun ini dari inspeksi bangunan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2021 diketahui kalau Blok C sudah tak layak huni.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, kepemilikan kondominium di Indonesia cenderung sulit terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan tanggung di perkotaan. Masyarakat yang tidak mampu membeli rumah dapat menghuni dengan sistem sewa di rumah susun. ”Masyarakat yang tidak bisa beli rumah dapat didorong untuk sewa rumah susun,” katanya.

Sementara itu, Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim, beberapa waktu lalu, mengemukakan, kelas menengah yang mendominasi pasar perumahan cenderung memilih rumah tapak yang harganya dinilai lebih terjangkau dibandingkan dengan apartemen meski berlokasi di kawasan pinggiran kota.

Sementara itu, investor apartemen masih cenderung menunggu dan berhati-hati dalam memilih apartemen sebagai produk investasi. Dari survei JLL Indonesia, pada triwulan IV (Oktober-Desember) 2023, tidak ada proyek apartemen diluncurkan. Tingkat penjualan apartemen secara kumulatif 58,8 persen. Unit apartemen yang sudah selesai dibangun sekitar 181.700 unit dan yang sedang dibangun 26.000 unit.

Baca juga: Sektor Apartemen Diprediksi Mulai Bergeliat