Investasi Emiten Properti hingga Rumah Sakit di IKN
Kepastian keberlanjutan IKN oleh pemerintahan memberi sentimen positif, khususnya bagi emiten sektor konstruksi.
Oleh
ERIKA KURNIA
·5 menit baca
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menghadirkan dinamika baru bagi perusahaan yang tercatat di bursa atau emiten dari berbagai sektor. Secara tidak langsung, dana investor saham berkontribusi dalam pengembangan kota yang akan menggantikan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tersebut.
Emiten properti, seperti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PIK 2), telah menyatakan komitmennya untuk bergabung mengembangkan Ibu Kota Nusantara (IKN). PIK 2 telah tergabung dalam Konsorsium Nusantara, bersama belas perusahan properti lainnya. Melalui anak usahanya, PT Kusuma Putra Alam, pengembang kawasan di Jakarta Utara itu berinvestasi untuk proyek Hotel Nusantara yang sudah selesai dibangun.
”Sebagai warga negara Indonesia dan perusahaan swasta, kami mendukung IKN. PIK 2 punya investasi di PT Kusuma Putra Alam dan Hotel Nusantara sebesar 11,21 persen,” tutur Direktur PIK 2, Arthur Salim, dalam acara Public Expose Live yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (28/8/2024).
Emiten gabungan Agung Sedayu Group dan Grup Salim itu sebelumnya disebut menggelontorkan investasi senilai Rp 50 miliar untuk hotel tersebut. Investasi ini menjadi upaya perseroan dalam perluasan ekspansi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.
Selain emiten perhotelan, ada juga emiten rumah sakit yang berpartisipasi dalam pembangunan IKN, salah satunya PT Medikaloka Hermina Tbk. Perusahaan yang telah beralih dari spesialisasi ibu dan anak menjadi rumah sakit umum itu telah menyiapkan satu rumah sakit di IKN.
Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategi Hermina, Yulisar Khiat, dalam acara paparan kinerjanya, Kamis (29/8/2024), mengatakan, operasional dan fasilitas rumah sakit di IKN disiapkan secara bertahap. Rumah sakit telah dibuka pada peringatan Hari Kemerdekaan Ke-79 RI, 17 Agustus 2024 lalu.
”Per tanggal 17 Agustus, kami sudah siap menerima, baik (layanan) operasi atau ICU (intensive care unit). Namun, secara bertahap kita akan menyiapkan 100 tempat tidur,” katanya.
Penyiapan 100 tempat tidur itu menjadi langkah pertama yang saat ini dikejar mengingat Presiden Joko Widodo dan sebagian aparatur sipil negara (ASN) akan mulai pindah pada bulan September ini. Fasilitas kesehatan yang disediakan rumah sakit tersebut juga sudah mencakup layanan traumatologi, penyakit dalam, bedah, dan penyakit atau kondisi lainnya sampai level 2.
Hermina, lanjut Yulisar, juga akan mulai memberi pelayanan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan di wilayah Balikpapan, ibu kota Kalimantan Timur. ”Kami berharap di minggu ini BPJS Balikpapan akan bersedia bekerja sama dengan Hermina Nusantara IKN agar kami bisa full melayani pasien yang masuk ke rumah sakit,” tuturnya.
Perusahaan penyedia rumah sakit, seperti PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, juga membeberkan peluang ekspansi di IKN. Direktur Mitra Keluarga Joyce Vidyayanti Handajani dalam paparan publik secara daring mengatakan, saat ini pihaknya masih menganalisis prospek pembukaan rumah sakit baru di sana. ”Masih dalam proses review atau analisis kami,” kata Joyce.
Emiten dengan kode saham MIKA itu saat ini memiliki 30 rumah sakit yang tersebar di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Sampai dengan akhir tahun 2024, mereka akan memiliki total 32 rumah sakit. Pembukaan cabang di IKN mereka lihat sebagai peluang karena perseroan mampu membangun 2-3 rumah sakit per tahun.
Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati menilai, pemindahan IKN menghadirkan peluang unik untuk pertumbuhan transformatif di sektor konstruksi.
IKN mendorong perusahaan pengembang konstruksi keluar dari daerah Jawa dan Sumatera yang menjadi wilayah tinggal 56 persen dan 21 persen populasi Indonesia. Adapun wilayah Kalimantan hanya memiliki sebaran penduduk sebanyak 6 persen dari total masyarakat di negeri ini.
”Pemindahan ibu kota menjadi solusi pengurangan macet di kota Jakarta dan sebagai langkah perluasan wilayah,” katanya dalam rilis yang dikutip Sabtu (31/8/2024).
Perusahaan swasta, seperti PIK 2, menjadi bagian dari 10 perusahaan grup konglomerasi yang ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN. Selain mereka yang akan diuntungkan, pengembangan daerah juga akan menguntungkan bagi banyak sektor. Salah satunya, industri semen yang saat ini masih dalam kondisi kelebihan pasokan.
Kepastian keberlanjutan IKN oleh pemerintahan yang baru juga memberikan sentimen positif, khususnya bagi emiten sektor konstruksi. Pemerintah sejauh ini menetapkan dana belanja infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sebanyak Rp 143,1 miliar di antaranya akan mengalir ke IKN.
IKN merupakan proyek pemerintah yang besar dan berkelanjutan sehingga sektor konstruksi, khususnya BUMN Karya, akan mendapat berkahnya.
Meskipun anggaran infrastruktur ini turun sekitar 5,5 persen dibandingkan tahun 2024, angka itu masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar Rp 369 triliun dan Rp 392 triliun.
”Memang terdapat penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024, tetapi nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, di mana hal ini masih cukup positif dan kondusif untuk sektor konstruksi terus berkembang,” kata Ike.
Komitmen anggaran pemerintah di pembangunan IKN pun akan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan konstruksi, yang selama ini masih menghadapi tantangan utang tinggi. ”IKN merupakan proyek pemerintah yang besar dan berkelanjutan sehingga sektor konstruksi, khususnya BUMN Karya, akan mendapat berkahnya,” lanjutnya.
Ike menyebutkan, saham-saham sektor konstruksi yang menarik diperhatikan, antara lain, ialah PT PP Persero Tbk (PT PP) dan PT Wijaya Karya Persero Tbk (WIKA), bagian dari BUMN Karya, selain PT Adhi Karya Persero Tbk (ADHI) dan PT Waskita Karya Persero Tbk (WSKT).
”Meski emiten WIKA masih terganjal proporsi utang, secara kinerja EBITDA perseroan ini mulai menunjukan adanya perbaikan,” kata Ike.
PT PP juga masih mendapat kepercayaan besar untuk mengerjakan proyek baru, baik di dalam maupun luar negeri. Sejak awal tahun hingga 25 Agustus 2024, perseroan berhasil memperoleh kontrak baru sebesar Rp 17,38 triliun atau lebih dari setengah target tahun ini yang mencapai Rp 32 triliun.
”Di sisa empat bulan ini kami tetap optimistis target perseroan memperoleh kontrak baru hingga Rp 32 triliun akan tercapai,” kata Direktur Keuangan PT PP Agus Purbianto.
Proyek baru tersebut mayoritas berasal dari pemerintah, yakni sebesar 38 persen. Proyek kerja sama dengan BUMN lainnya sebanyak 24 persen dan swasta lainnya 38 persen.
Berdasarkan lokasi, proyek di Jawa masih menjadi yang terbanyak, disusul proyek di Kalimantan yang mencapai 24 proyek. Selain itu, terdapat dua proyek di luar negeri, yakni di Filipina.
”Khusus untuk proyek di Filipina, perseroan sedang membangun MRT dan untuk di Kalimantan, terbanyak adalah proyek di IKN,” kata Agus.