Rosan Roeslani Janji Serap Aspirasi Swasta untuk Investasi Berkualitas

Menteri Investasi Rosan Roeslani ingin memperkuat koordinasi pemerintah-sektor swasta untuk iklim investasi kondusif.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Mantan Ketua Kadin yang juga mantan Dubes Indonesia di Amerika Serikat, yang pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani, tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2024). Ia dikabarkan akan dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil Lahadalia.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan strategi percepatan investasi yang lebih progresif. Dengan waktu yang hanya tersisa dua bulan, ia berkomitmen menjembatani pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Rosan, yang sebelumnya bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2016-2020, menyampaikan hal itu dalam serah terima jabatan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Bahlil Lahadalia di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

”Kebetulan saya pernah menjabat Ketua Umum Kadin. Tentunya kerja sama (pemerintah) dengan sektor swasta atau dunia usaha untuk memperbaiki iklim investasi akan diperkuat, harus kita maksimalkan dalam aturan dan koridor yang ada,” ujarnya.

Kue investasi terlalu besar jika hanya dikerjakan dengan segelintir orang atau pemerintah. Untuk itu, sektor swasta harus semakin dilibatkan dalam tata kelola yang benar.

Rosan memastikan akan banyak menyerap aspirasi dari para pelaku usaha untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif karena investasi punya peran yang krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun mencapai 30 persen.

”Artinya kue investasi ini terlalu besar jika hanya dikerjakan dengan segelintir orang atau pemerintah. Untuk itu, sektor swasta harus semakin dilibatkan dalam tata kelola yang benar,” kata Rosan.

Sepanjang 2024, pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp 1.650 triliun. Berdasarkan data BPKM, total realisasi investasi semester I-2024 mencapai 829,9 triliun atau 50,3 persen dari target sepanjang 2024.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani, saat menghadiri peresmian Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran Jawa Barat di Kota Bandung, Sabtu (25/11/2023).

Waktu singkat

Rosan hanya memiliki waktu dua bulan memimpin BKPM. Periode pemerintahan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 saat pelantikan presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadi presiden periode 2024-2029.

Di tengah keterbatasan yang ada, Rosan mengakui bahwa ia tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan strategi percepatan investasi yang lebih progresif. Namun, ia tetap optimistis mampu melanjutkan implementasi program dan strategi yang tengah dijalankan BKPM di bawah arahan menteri sebelumnya.

Tim yang ada tidak berubah dan justru kita akan percepat atau akselerasi sehingga target akhir tahun bisa tercapai secara keseluruhan.

”Saya selalu meyakini target yang sudah dicanangkan Pak Bahlil dan orang-orang di BKPM akan tercapai. Tim yang ada tidak berubah dan justru kita akan percepat atau akselerasi sehingga target akhir tahun bisa tercapai secara keseluruhan,” ujar Roslan.

Pada 2019, realisasi investasi mencapai Rp 809,6 triliun dari target Rp 792 triliun. Pada 2020, realisasi investasi tumbuh menjadi 826,3 triliun dari target Rp 817,2 triliun. Pada 2023, realisasi investasi mencapai Rp 1.418,9 triliun dari target Rp 1.400 triliun.

Lapangan kerja

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, meski setiap tahun realisasi investasi selalu melampaui target, dalam beberapa tahun terakhir penciptaan lapangan kerja justru terus menurun. Kondisi ini merupakan pekerjaan rumah dari pemerintah yang belum tuntas dari tahun ke tahun.

”Bentuk investasi yang masuk mayoritas bersifat padat modal dan teknologi, serta penyerapan tenaga kerja di sektor formal terus menurun. Pada akhirnya, angkatan kerja yang membeludak lebih banyak terserap di sektor informal,” ujarnya.

Elastisitas investasi terhadap penyerapan tenaga kerja ini terus menurun dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kadin Indonesia, setiap investasi senilai Rp 1 triliun pada 2013 bisa menyerap sampai 4.594 tenaga kerja. Elastisitas investasi terhadap penyerapan tenaga kerja ini terus menurun dari waktu ke waktu.

Pada 2016, setiap Rp 1 triliun investasi hanya bisa menyerap 2.271 orang. Pada 2021, setiap investasi Rp 1 triliun tinggal menyerap 1.340 orang.

Terlepas dari sisa masa jabatan dua bulan, Bhima menilai, Rosan tetap memiliki waktu untuk menyusun strategi percepatan investasi untuk periode pemerintahan selanjutnya. Ia menyarankan agar strategi tersebut turut melibatkan sektor ekonomi restoratif dan energi terbarukan sebagai target investasi.

”Dengan peningkatan komitmen investasi berkualitas diharapkan penciptaan lapangan kerja di daerah bisa lebih baik. Pasalnya, per semester I-2024, investasi yang masuk senilai Rp 829,9 triliun baru menyerap 1,22 juta tenaga kerja di seluruh wilayah,” ujarnya.

Pekerjaan rumah lain yang dapat dilakukan Rosan dalam dua bulan ke depan, Bhima melanjutkan, adalah berkoordinasi dengan Kemeterian Keuangan untuk memformulasikan belanja perpajakan atau insentif pajak yang tepat sasaran.

Baca juga: Pengusaha Menaruh Ekspektasi Tinggi kepada Rosan Roeslani

Belanja perpajakan umumnya menyasar tiga sektor prioritas, yakni pariwisata, manufaktur, dan pertanian. Belanja tersebut ditujukan untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Diskon tarif, termasuk tax holiday, atau diskon dinamisasi pajak ke bawah tetap akan mendominasi insentif PPh. Sementara instrumen insentif PPN mencakup PPN ditanggung pemerintah (PPN-DTP).

”Perlu dipastikan investasi yang mendapat pengurangan pajak berdampak positif ke serapan kerja, hingga dampak positif ke lingkungan sekitar wilayah investasi,” tutup Bhima.