Pengusaha Menaruh Ekspektasi Tinggi kepada Rosan Roeslani

Penunjukan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM kuatkan asa pelaku usaha akan perbaikan iklim investasi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

(Kiri ke kanan) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, serta Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Kominfo bersiap dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan disambut pengusaha dengan harapan adanya penyempurnaan dan penyelarasan regulasi, khususnya di bidang investasi. Pelaku industri punya ekspektasi tinggi terhadap perbaikan tata kelola investasi mengingat posisi Menteri Investasi baru diisi oleh sosok dengan latar belakang positif sebagai pelaku dan pengurus asosiasi usaha.

Pada Senin (19/9/2024) pagi di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi melantik mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, yang juga menjadi ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani, sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),

Rosan mengisi posisi yang ditinggalkan Bahlil Lahadalia yang pada waktu dan tempat yang sama dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menyebut dalam beberapa waktu terakhir kebijakan atau regulasi yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan investasi terlalu mudah berubah-ubah.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Senior Executive President Office Sinarmas Group Sanny Iskandar yang juga Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia bertanya di Diskusi Panel Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Kondisi tersebut, lanjutnya, mengganggu jalannya kegiatan investasi yang turut menghambat aktivitas produksi di kawasan industri.

Latar belakang Rosan sebagai pengurus asosiasi pengusaha dan punya kedekatan dengan banyak pelaku usaha di berbagai sektor industri diharapkan dapat menampung berbagai aspirasi pelaku usaha, khususnya yang terkait dengan kebijakan investasi.

”Regulasi itu, kan, harus melalui proses analisis dan masukan publik. Khususnya nanti bagi Pak Rosen, yang pernah menjabat Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) dan dekat dengan asosiasi sektor usaha lain, diharapkan dapat menampung berbagai aspirasi pengusaha,” ujar Sanny, dihubungi pada Senin.

Baca juga: Realisasi Investasi Tak Terpengaruh Pemilu 2024

Sanny juga berharap setidaknya dalam dua bulan masa baktinya Rosan mampu mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap daerah sebagai kepanjangan BKPM untuk mengawal keamanan investasi di daerah.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Mantan Ketua Kadin yang juga mantan Dubes Indonesia di Amerika Serikat, yang pernah menjadi ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani, tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2024). Ia dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil Lahadalia.

Pengawalan diperlukan mengingat pentingnya menjaga iklim investasi di daerah ini kondusif. ”Jadi, kalau ada masalah-masalah yang dihadapi oleh investor dengan LSM (lembaga swadaya masyarakat) maupun entitas lain di daerah, PTSP bisa bantu mengoordinasi dengan BKPM pusat,” tutur Sanny.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyambut baik kehadiran Menteri Investasi yang berasal dari kalangan pengusaha. Situasi ini diharapkan akan sangat memudahkan komunikasi dan konsultasi kami dengan pemerintah.

”Terlebih, Pak Rosan juga sosok yang proaktif mencari, mendengarkan, menindaklanjuti masukan dari pelaku usaha untuk menciptakan perbaikan iklim usaha/investasi di Indonesia. Kami sangat yakin kerja sama komunitas pelaku usaha dengan Kementerian Investasi akan semakin erat dan produktif,” paparnya.

Dunia usaha mendukung stabilitas transisi pemerintahan terpilih.

Mewakili Apindo, Shinta memberikan sejumlah catatan untuk Menteri Investasi terpilih, salah satunya terkait penyempurnaan penerapan sistem perizinan usaga berbasis risiko (online single submission risk based approach/OSS-RBA).

Menurut Shinta, koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah terkait kebijakan ini perlu ditingkatkan untuk menghindari backlog perizinan dan bottleneck investasi karena masalah terkait perizinan usaha.

Baca juga: Perizinan Usaha yang Cepat dan Mudah Asalkan Konsisten

KOMPAS/PRIYOMBODO

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berbicara dalam FGD Seri 2: Merekonstruksikan Indonesia Emas 2045 dan Strategi untuk Mewujudkannya di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Adapun di sisi insentif investasi, Apindo berharap ada peningkatan sosialisasi terkait insentif yang tersedia. Selain itu, diperlukan konsistensi pemberian insentif kepada pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat agar arus investasi Indonesia di sektor-sektor strategis dapat berjalan maksimal.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan memastikan Kadin siap berkolaborasi dan mendukung para menteri dan kepala badan dalam menjalankan tugas mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

”Dunia usaha mendukung stabilitas transisi pemerintahan terpilih agar menjaga iklim usaha yang kondusif sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan investor untuk menjalankan roda perekonomian nasional,” ujarnya.

Baca juga: Kepastian Hukum Diperlukan demi Stabilitas Bisnis

Di samping itu, Yukki meyakini bahwa dengan sinergi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, Indonesia akan semakin tangguh dalam menghadapi tantangan global dan terus bergotong royong untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan visi Indonesia Emas 2045.