Anggaran IKN Hanya Rp 143,1 Miliar di RAPBN, Jokowi Serahkan kepada Prabowo

Alokasi untuk IKN jauh lebih rendah dari anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis yang sebesar Rp 71 triliun.

KOMPAS/SUCIPTO

Pengunjung berdiri di area Plaza Seremoni di bagian selatan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Sabtu (10/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai program warisan Presiden Joko Widodo hanya mendapat alokasi anggaran Rp 143,1 miliar dalam RAPBN 2025. Meski sangat kecil, angka itu masih bisa berubah. Pembahasan lebih detail terkait anggaran berbagai program strategis masih akan bergulir dalam 1,5 bulan ke depan dalam pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR.

Alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu memang tidak diumumkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2024). Dalam pidatonya, Jokowi nyaris tidak menyinggung tentang kelanjutan pembangunan IKN.

Namun, dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, tertulis bahwa alokasi yang direncanakan pemerintah untuk mendukung penyiapan pembangunan IKN dalam RAPBN 2025 adalah Rp 143,1 miliar.

Baca juga: Anggaran Keberlanjutan Pembangunan IKN Tidak Diatur Detail di RAPBN 2025

Alokasi tersebut jauh di bawah anggaran untuk program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto, makan bergizi gratis, yang sebesar Rp 71 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran untuk IKN masih terkesan kecil dalam RAPBN 2025 karena masih bersifat anggaran dasar (baseline). Presiden Jokowi memberikan otoritas kepada Prabowo untuk menentukan anggaran IKN sesuai dengan prioritas pemerintahan mendatang.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, Jokowi dan Prabowo sudah bertemu untuk membahas tentang kelanjutan pembangunan IKN. Keduanya punya komitmen yang sama, tetapi Prabowo masih akan melihat seluruh postur APBN sebelum memastikan anggaran untuk IKN.

”Nanti kita akan lihat ada tambahan alokasi berapa (untuk IKN). Tetapi, beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi akan jadi prioritas,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama para menteri mengenai RAPBN 2025 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat sore.

Kalau mau nambah, itu domain pemerintahan baru. Memang tidak memuaskan, tetapi ini kan, masa transisi.

Ia menegaskan, secara umum, RAPBN 2025 sudah menganggarkan beberapa kebutuhan dasar dan strategis sehingga pemerintah dipastikan akan tetap bisa berjalan di masa transisi pemerintahan. Namun, ada kemungkinan alokasi anggaran untuk beberapa kebijakan bisa berubah lagi.

Menurut dia, itu memang ciri khas penganggaran dalam APBN transisi. Sejumlah program akan mendapat alokasi anggaran baseline, tetapi kepastiannya menjadi keputusan pemerintahan baru kelak.

”Kalau mau nambah, itu domain pemerintahan baru. Memang tidak memuaskan, tetapi ini kan, masa transisi. Seperti orang melahirkan saja. Kalau belum melahirkan, ya jangan melahirkan sampai Oktober (pelantikan Prabowo sebagai presiden),” ujar Sri Mulyani.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Pengerjaan berbagai bangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023).

”Jomplang” dengan makan gratis

Sebagai perbandingan, program Makan Bergizi Gratis yang merupakan kebijakan unggulan Prabowo mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025.

Dalam pidato Nota Keuangan, Jokowi mengatakan, program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Menurut dia, program tersebut menjadi salah satu strategi kebijakan jangka pendek untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta pemerataan ekonomi antar-daerah.

Baca juga: Menanti Kejelasan Program Makan Gratis Prabowo

Jokowi juga menyebut bahwa program peningkatan gizi anak sekolah anak dimasukkan dalam anggaran pendidikan yang sebesar Rp 722,6 triliun.

”Program Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah,” kata Jokowi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Siswa menyantap sajian makanan saat uji coba program makan bergizi gratis di SDN 04 Sukasari, Kota Tangerang, Banten, Kamis (1/8/2024).

Terkait Makan Bergizi Gratis, Sri Mulyani mengatakan, detail terkait eksekusi program tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut, mulai dari kementerian/lembaga mana yang akan menjalankan program tersebut, sampai detail mengenai target sasaran kebijakan, dan lain sebagainya.

Menurut dia, beberapa spesifik memang belum bisa didetailkan karena menunggu kabinet pemerintahan baru. ”Jadi mohon bersabar, nanti akan diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden terpilih, siapa yang gunakan detail. Bukan berarti belum ada apa-apa, tetapi memang bukan saya yang bergerak,” ucap Sri Mulyani.