Tol Laut dan Pelni, Apa Kabarmu Kini?

Pelni baru memiliki 26 kapal, padahal kebutuhan ideal mencapai 76 kapal guna mengakomodasi penumpang yang bertambah.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Warga ramai-ramai menonton proses sandar KM Bukit Siguntang dari luar Pelabuhan Tenau, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (6/7/2024). Kapal tersebut dioperasikan PT Pelni.

Tol laut, program yang dahsyat geloranya pada awal pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, seiring waktu, gaungnya makin sayup-sayup. Dalam beberapa tahun terakhir, tol laut justru nyaris hilang dari pembicaraan masyarakat, terlindas, misalnya, oleh popularitas kereta cepat.

Bicara tol laut, tidak bisa tidak, bicara PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni sebagai salah satu operatornya. Pelni melayani angkutan penumpang dan angkutan barang. Bagaimana kabar tol laut dan Pelni kini?

Baca juga: Konektivitas, Dambaan di Wilayah Terluar

Pelni memiliki 26 kapal penumpang guna mengantar penumpang ke seluruh penjuru. Kapasitas tiap kapal berbeda-beda, berkisar 500-3.000 orang. Berdasarkan data Pelni, jumlah penumpang tercatat mencapai titik tertinggi pada 2019 dengan sekitar 5,4 juta orang.

Ini rekor tertinggi selama satu dekade terakhir. Namun, jumlahnya menurun seiring pandemi Covid-19 menjadi sekitar 2 juta orang. Perlahan seiring perbaikan situasi, peminatnya meningkat hingga hampir 5,3 juta orang pada 2023.

Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan, perusahaan fokus pada kebutuhan dan keinginan masyarakat pengguna transportasi laut. Salah satu yang kerap dikeluhkan adalah sarana dan prasarana kapal.

”Dari usia kapal yang sudah tak memungkinkan kapal memacu kecepatannya, seperti kapal-kapal yang mungkin berusia di atas umur teknis seperti Pelni miliki sekarang,” ujar Andayani dalam talkshow ”Peluang dan Tantangan Pelni: Menjawab antara Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan di Era Media Sosial” di Jakarta, Kamis (1/8/2024) sore.

Hadir dalam acara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal. Ada pula pakar transportasi, Djoko Setijowarno.

KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia Tri Andayani menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (1/8/2024). Budi mengatakan, bandara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur akan terbuka secara umum, tak terbatas very very important person (VVIP).

Minta dispensasi

Tingginya animo masyarakat menggunakan moda transportasi laut, mendorong Pelni ini untuk mengajukan dispensasi kapasitas penumpang sebesar 150 persen dari batas maksimum kapal pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Andayani menekankan, proses persetujuan Kemenhub detail dan panjang. Pemerintah akan lakukan cek alat keselamatan serta memeriksa jumlah alat keselamatan penumpang.

”Tanpa ditambahkan penumpang pun, di seluruh kapal Pelni, ketersediaan alat keselamatan mencapai 175-225 persen. Ada aturan internasional yang mengatur, dari 100 persen kapasitas kapal harus memiliki alat keselamatan (minimal) sejumlah 125 persen,” kata Andayani.

Baca juga: 12 Kapal Perintis Ditarik, Penumpang Pelni pada Lebaran 2024 Diprediksi Turun

Tiap kapal Pelni memiliki alat keselamatan di atas standar baku regulasi internasional. Salah satunya guna mengantisipasi lonjakan penumpang saat Lebaran serta Natal dan Tahun Baru yang rata-rata mencapai 150 persen dari kapasitas.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas merapikan tempat tidur di KM Sinabung di Pelabuhan Labuan Bajo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (6/5/2023). KM Sinabung milik PT Pelni akan digunakan sebagai akomodasi gratis selama gelaran KTT ke-42 ASEAN. Kapal bisa menampung sekitar 2.000 orang tamu.

26 kapal

Dalam kesempatan yang sama, Antoni mengatakan, jumlah kapal penumpang yang dimiliki Pelni saat ini jauh dari ideal. ”Hanya dengan 26 kapal (penumpang) itu enggak ideal, paling tidak (mestinya) ada 75-76 kapal penumpang,” kata Antoni.

Selain jumlah kapal yang minim, revitalisasi armada juga dibutuhkan. Acap kali, Antoni melanjutkan, kurangnya kuantitas kapal ini ditengarai cuaca pasang-surut yang terkadang menghambat, bahkan membatalkan jadwal perjalanan kapal yang sudah ada.

Kapal-kapal ini juga terkadang harus siap ( standby) dalam acara-acara tertentu.

Kapal-kapal ini juga terkadang harus siap (standby)dalam acara-acara tertentu. Dalam perhelatan MotoGP Mandalika, misalnya, Pelni turut mengakomodasi kapalnya menjadi kapal wisata. Hal ini menjadi tantangan juga sehingga jumlah kapal makin tak ideal.

Kedua, harga kapal mahal. Pemerintah harus terlibat untuk membiayai pengadaan kapal. Namun, perusahaan juga wajib mempertanggungjawabkannya.

Baca juga: Dorong Penggunakan Kapal Roro untuk Tekan Biaya Logistik

Aspek lain yang tak kalah penting adalah tenor kredit pembelian kapal. Antoni menyayangkan, saat ini perbankan Indonesia cenderung memberikan jangka waktu pelunasan utang begitu singkat, sekitar lima tahun.

”Negara-negara yang maju di industri transportasi pelayaran kapal, seperti Jepang itu tenor sampai 25 tahun. Ada juga dari kita bangun kapal akhirnya pinjam duit ke Singapura karena kasih tenor panjang dengan bunga jauh lebih murah. Padahal, kapal itu untuk kita,” kata Antoni.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

KM Umsini perlahan merapat ke Pelabuhan Tenau, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Rabu (3/4/2024) petang. Sebagian penumpang yang diangkut kapal milik Pelni itu merupakan pemudik.

Pada masa mendatang, kapal-kapal penumpang perlu memiliki banyak fungsi (multipurpose). Selain mengangkut orang, armada juga berperan sebagai angkutan logistik. Komposisi kapasitas jumlah penumpang dan logistik perlu diatur lagi.

“Sehingga tiket penumpang tak terlalu mahal, bisa ditutupi dengan logistik barang. Hasil logistik juga bisa menutup cicilan pembiayaan kapal-kapal. Kalau dilakukan dengan beberapa kebijakan pasti akan lebih cepat untuk revitalisasi jumlah kapal,” ujar Antoni.

Penyertaan modal negara

Guna menjawab kebutuhan kapal penumpang yang mencapai tiga kali lipat dari kondisi sekarang, Pelni telah mengupayakan beragam hal. Salah satunya dengan mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dalam 2024-2025, setidaknya ada lima unit kapal yang pembiayaannya disetujui untuk pembuatan kapal baru. Pelni mengantongi Rp 1,5 triliun untuk membangun tiga kapal pada 2024. Pelni pada 2025 mengajukan PMN senilai Rp 2,5 triliun untuk membangun dua kapal. Proses pengajuan dana sedang dalam usulan.

Dana-dana tersebut akan menjadi uang muka pembuatan kapal dengan tambahan dari dana internal perusahaan. ”Ketika dana (usulan) tahun 2025 cair, kapal akan beroperasi pada 2029. Kami akan terus usulkan 12 kapal di atas umur teknis. Per 2024, usia kapal di atas usia teknis 30 tahun ada 12 unit,” kata Andayani.

Pimpinan Pelni telah menyampaikan beragam perencanaan komprehensif pada sejumlah lembaga terkait, antara lain Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan PMN dilakukan bertahap karena pengadaan 12 kapal secara bersamaan tak dapat dipenuhi sejumlah galangan kapal yang telah disurvei.

”Kalau kami langsung ketok 12 kapal pun, galangan yang kami kunjungi semua itu hanya mampu menggarap tiga kapal sekali masuk. Ini nanti sudah diproduksi setahun, baru masuk tiga kapal lagi,” ujar Andayani.

Setidaknya terdapat 107 trayek angkutan laut perintis dengan 107 unit kapal utama. Armada itu melayani 496 pelabuhan singgah pada 22 provinsi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung penuh Pelni mendapatkan PMN. Ia berharap, ada PMN yang bisa diberikan pada perusahaan pelat merah itu guna mengakomodasi konektivitas di Indonesia.

Dalam laporan Kemenhub, setidaknya terdapat 107 trayek angkutan laut perintis dengan 107 unit kapal utama. Armada itu melayani 496 pelabuhan singgah pada 22 provinsi.

Mayoritas trayek tersebar pada Indonesia bagian timur dengan 54 trayek atau 50 persen. Persebarannya disusul Indonesia bagian tengah dengan 41 trayek, kemudian Indonesia bagian barat sebanyak 12 trayek.

MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Petugas berkomunikasi dengan awak Kapal Logistik Nusantara 2 di Pelabuhan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Selasa (28/11/2023).

Budi mengemukakan, tol laut akan tetap berlanjut pada masa pemerintahan yang baru. Hal ini justru menjadi kewajiban pemerintah sebab memenuhi hajat hidup orang banyak. Anggaran untuk tol laut periode 2025 juga telah dirancang.

”Saya yakin pemerintah ke depan akan melaksanakan (tol laut) itu. Saya yakin ekspektasi untuk ditingkatkan jarak dari satu kapal ke kapal lain tinggi sekali, tidak akan berkurang, mungkin bertambah. Harapannya bisa tambah frekuensi (pelayaran),” tuturnya.

Baca juga: KNKT: Sistem Keselamatan Kapal Roro Masih Bermasalah

Tiap tahun, pemerintah memberikan subsidi untuk angkutan perintis mencapai Rp 4 triliun. Penggunaannya banyak ditargetkan untuk kawasan Indonesia bagian timur.

”Tiap tahun, kami berikan subsidi perintis itu Rp 4 triliun, bukan kacang-kacang. Banyak sekali untuk timur,” ujar Budi.

Ia mengingatkan, tingkat daya saing Indonesia ditentukan pula dari unsur konektivitas kawasan bagian timur negeri ini. Para pejabat dan seluruh stakeholder perlu mengevaluasi diri sendiri penyebab daya saing Indonesia masih kalah dibanding lainnya.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kapal Tol Laut di Pelabuhan Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (17/5/2024).

Setidaknya ada dua hal yang diharapkan Budi sebagai dasar koreksi, yakni kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penggunaan energi. Pertama, kemampuan SDM akan menentukan kinerja akhir suatu organisasi. Kedua, pemanfaatan energi harus lebih efisien pada masa mendatang karena biaya bahan bakar kapal cukup tinggi.

”Jadi kita harus kritis terhadap upaya-upaya efisiensi,” kata Budi.

Moda transportasi laut masih menjadi andalan mayoritas masyarakat Indonesia untuk bertandang dari satu pulau ke pulau lain. Selama ini, sorotan pembangunan selalu tertuju ke pulau tertentu hingga melupakan aspek-aspek lain vital lainnya. Kebutuhan kapal begitu tinggi seiring permintaan masyarakat yang besar pula.

Baca juga: Berisiko Terbakar, Pengangkutan Kendaraan Listrik via Laut Belum Punya Prosedur

MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Sejumlah buruh bongkar muat barang mengaitkan kontainer di atas Kapal Logistik Nusantara 2 yang merapat di Pelabuhan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Selasa (28/11/2023).