Wapres: Ekonomi Hijau Jadi Pilar Utama Masterplan Ekonomi Syariah 2025-2029

Ekonomi dan keuangan syariah dapat mengambil peran signifikan mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Aktivitas perawatan panel surya di PLTS terapung Cirata, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (15/7/2024). PLTS Cirata diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2023.

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pemerintah akan terus memperkuat kontribusi ekonomi syariah pada penurunan emisi karbon. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama pada Masterplan Ekonomi Syariah 2025–2029.

”Keuangan syariah dan green financing menganut prinsip yang sama, yakni pembagian risiko dan mendorong keberlanjutan, serta inovasi. Oleh karena itu, skema pembiayaan syariah dapat menjadi sumber pembiayaan yang sangat tepat bagi berbagai program transisi energi berkelanjutan,” ujar Wapres Amin saat menghadiri Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2024, Jakarta Timur, pada Selasa (30/7/2024).

Ekonomi dan keuangan syariah diyakini dapat mengambil peran signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tecermin dengan pengintegrasian prinsip ekonomi syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagai salah satu program utama pada Arah Pembangunan Transformasi Ekonomi Berbasis Produktivitas.

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin hadir dan memberikan sambutan kunci pada acara Sharia Economic Forum 2024 di Studio Nusantara, Jakarta Timur, Selasa (30/7/2024).

Prinsip-prinsip ekonomi syariah juga selaras dengan berbagai kebijakan ekonomi berkelanjutan, khususnya transisi energi menuju ekonomi rendah karbon. Prinsip tersebut adalah prinsip menjaga keseimbangan alam dan penggunaan sumber daya alam secara wajar, serta menjamin keberlangsungan lingkungan.

Wapres mendorong penyusunan langkah strategis untuk dapat meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap isu keberlanjutan. Forum seperti Nusantara Sharia Economic Forum hendaknya menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun program, rencana aksi, target output, dan sasaran yang terkait isu ekonomi hijau dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2025–2029.

Sumber dan mekanisme pembiayaan syariah juga perlu digali agar dapat diterapkan untuk membiayai program transisi energi berkelanjutan. Integrasi aktivitas ekonomi ke dalam isu lingkungan bukanlah hal baru. Namun, penyelarasan ekonomi keberlanjutan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah ke dalam proses transisi energi ramah lingkungan masih perlu kajian dan pendalaman lebih lanjut.

Baca juga: Pangsa Pasar Keuangan Syariah Baru 10 Persen, Wapres: Banyak Setan di Bank Syariah

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Aktivitas perawatan di PLTS terapung Cirata, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (15/7/2024).

Wapres juga mendorong pelibatan secara aktif seluruh unsur masyarakat mulai dari pemerintah daerah, pusat, para pengusaha, hingga akademisi dan praktisi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. ”Kegiatan hari ini adalah kesempatan terbaik untuk bertukar pikiran dan pengetahuan, meningkatkan literasi bagi seluruh kalangan terkait arah pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Wapres.

Literasi

Saat ini, peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Padahal, praktik ekonomi syariah dalam aktivitas bisnis dan perekonomian terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Ekonomi syariah juga mencatatkan pertumbuhan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pangsa pembiayaan syariah dan aktivitas usaha pada Triwulan IV 2023 pun mencapai hampir 50 persen.

Saat ini Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama kementerian/lembaga terkait sedang menyusun Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah. Strategi ini diharapkan dapat menjadi panduan utama seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Sejak tahun 2020, ekonomi syariah dikembangkan menjadi empat fokus, yaitu pengembangan industri keuangan, pengembangan industri halal, pengembangan dana sosial syariah (zakat, wakaf, infak, sedekah) dan bisnis dan pengusaha syariah. Selain KNEKS, juga dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang sekarang sudah terbentuk di 31 provinsi.

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin hadir dan memberikan sambutan kunci pada acara Sharia Economic Forum 2024 di Studio Nusantara, Jakarta Timur, Selasa (30/7/2024).

”Jadi, hanya tinggal tujuh. Papua itu lima karena yang satu itu sudah terbentuk, di Papua Barat Daya, dan yang keenamnya NTT dan ketujuhnya adalah Bali. Jadi, hanya tujuh yang belum, lainnya sudah,” kata Wapres.

Sebelumnya, Komisaris NTCORP Nurdin Tampubolon mengatakan bahwa forum ini diselenggarakan oleh Nusantara TV dengan tujuan mendukung strategi pembangunan berkelanjutan. ”Forum ini sebagai forum diskusi dan pembelajaran konsep ekonomi berkelanjutan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang terus berkembang di Indonesia. Ini termasuk dalam mendukung transisi energi menuju ekonomi rendah karbon,” kata Nurdin.

Baca juga: Pangsa Pasar Hanya 5,3 Persen, Wapres Dorong Optimalisasi Industri Asuransi Syariah

Nurdin menambahkan Nusantara TV juga pernah menyelenggarakan program Nusantara Sustainability for Environment/Nature Forum dengan topik Embracing Human and Environment in Harmony, pada Februari lalu. Selain pidato kunci dari Wakil Presiden, peserta yang ikut hadir pada acara ini merupakan pemangku kepentingan yang peduli terhadap keseimbangan antara keuangan syariah dan keberlanjutan.

Pemaparan materi dilakukan oleh berbagai narasumber, antara lain Direktur Jenderal Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanti, Ketua Lembaga Bahtsul Masali PBNU Mahbub Ma’afi dan Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia Irwan Abdalloh.