Budi Arie Lantik Pejabat Baru untuk Kursi Panas

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Peserta aksi membawa spanduk tuntutan dalam aksi geruduk Kominfo di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS  —  Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Jumat (19/7/2024), melantik direktur jenderal aplikasi informatika baru untuk menggantikan Semuel Abrijani Pangerapan yang menyatakan mengundurkan diri per 4 Juli 2024. Proses pelantikan yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB dilakukan tertutup.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong yang ditemui seusai menghadiri prosesi pelantikan di halaman kantor Kemenkominfo, Jakarta, menyebutkan, nama Direktur Jenderal Aptika yang dilantik adalah Hokky Situngkir.

”Betul ada pelantikan. Baru selesai. Namanya Hokky Situngkir,” ujar Usman sambil lekas masuk ke mobil.

Baca juga: Dirjen Mundur, Menkominfo Tolak Berkomentar

Hokky Situngkir dikenal sebagai peneliti teori kompleksitas di Surya University dan pendiri Bandung Fe Institute. Dia juga cucu komponis L Manik. Hokky diketahui pernah menjadi tenaga ahli di Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).

Ketika ditanya apakah pengangkatan Hokky melalui lelang jabatan atau tidak, Budi yang dijumpai di halaman kantor Kemenkominfo, mengatakan, pengangkatan itu bersifat urgen. Budi hanya menyebut Hokky memiliki latar belakang pendidikan yang tepat, yakni Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB).

Penelitiannya di bidang teori kompleksitas tidak bisa jauh dari komputasi sehingga membawa dia ke berbagai praktik implementasi digital dan informatika. Lebih jauh, mengenai bagaimana perkembangan pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, Budi menyebut bahwa hal itu akan dijelaskan BSSN.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Petugas keamanan memeriksa kendaraan yang memasuki kantor pusat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Depok, Jawa Barat, Rabu (26/6/2024). Terkait serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2, BSSN masih terus mengupayakan investigasi secara menyeluruh setelah mengidentifikasi sumber serangan.

Dalam siaran pers kementerian disebutkan, pelantikan Hokky tersebut juga sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden RI Nomor 83/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenkominfo yang ditetapkan pada 16 Juli 2024.

Dalam siaran pers pula, Budi menekankan beberapa program prioritas yang perlu menjadi perhatian Hokky. Misalnya, pemberantasan judi daring, pemulihan PDNS 2 beserta ekosistemnya, serta penuntasan sejumlah regulasi seperti peraturan pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Masyarakat juga menunggu transparansi pemerintah soal penanganan pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 dan nasib data yang kemungkinan terdampak.

Sejak diserang oleh ransomware Lockbit 3.0 varian Brain Chiper 20 Juni 2024, publik menunggu hasil investigasi forensik yang digelar pemerintah. Masyarakat juga menunggu transparansi pemerintah soal penanganan pemulihan PDNS 2 dan nasib data yang kemungkinan terdampak.

”Pengumuman hasil pemeriksaan sampai nasib ada-tidaknya data publik yang terdampak adalah bagian dari pemenuhan hak subyek data. Sejak awal insiden sampai sekarang, pemberitahuan dari pemerintah cenderung kurang menyeluruh dan kurang gamblang,” ujar Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Parasurama Pamungkas, saat dihubungi terpisah.

Baca juga: Hampir Tiga Pekan Setelah Serangan Ransomware LockBit 3.0, PDNS 2 Belum Pulih Seutuhnya

Pamungkas melanjutkan, setelah mengumumkan hasil investigasi forensik dan hasil penanganan pemulihan PDNS 2 secara terbuka, pemerintah harus menegakkan ketentuan tata kelola pusat data nasional.

”Teknis peraturan keamanan ada di BSSN, tetapi pelaksanaannya menunjukkan sejumlah data di PDNS belum ada back up. Kemudian, merujuk peraturan presiden terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah ada pembagian pertanggungjawaban, yakni infrastruktur pusat data dibawah tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika dan urusan keamanan ada di BSSN. Pembagian tanggung jawab seperti ini harus diperjelas,” katanya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian memberikan keterangan pers terkait perkembangan gangguan Pusat Data Nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Peneliti Department of Politics and Social Change Center for Strategic and International Studies, Beltsazar Krisetya, saat dihubungi terpisah di Jakarta, berpendapat, berangkat dari serangan ransomware terhadap PDNS, pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap rencana pengembangan PDN di Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara.

Pemerintah, ia melanjutkan, bisa mempertimbangkan model kemitraan pemerintah dan  swasta dalam pengelolaan PDN. Praktik ini, misalnya, dilakukan Pemerintah Australia dengan AWS, bisnis komputasi awan milik Amazon.

”Lagipula, selama ini operator komputasi awan swasta, seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure, mempunyai dua jenis penawaran komputasi awan, yakni untuk segmen pebisnis dan pemerintahan,” ucapnya.

Upaya yang lebih urgen lainnya, menurut Beltsazar, adalah pemerintah merampungkan desain lembaga otoritas perlindungan data. Ini penting supaya masyarakat bisa menilai apakah lembaga ini mampu melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa data pribadi baik di penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik maupun privat.

”Dan, hal yang tak kalah penting adalah memastikan implementasi menyeluruh petugas pelindungan data pribadi di setiap kementerian/lembaga,” ucapnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kiri) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Budi Arie Setiadi, melalui siara pers, Rabu (17/7/2024), menyebutkan, pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak ke Data Center Temporer PDNS 2 di Tangerang Selatan, Banten.

Dalam kesempatan itu, ia melihat Cyber Security Center, Working Space, dan ⁠Infrastruktur Penyimpanan Data Center Temporer.

Baca juga: Dijamin Kunci Enkripsi Benar, Seharusnya Gangguan Pusat Data Cepat Tuntas

”Skema pemulihan migrasi data dilakukan pemerintah untuk mengatasi serangan siber ransomware pada PDNS 2 di Surabaya,” kata Budi.

Pada Jumat (19/7/2024), Budi berkunjung ke Security Operation Center PDNS 1 di Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk memastikan tidak terjadi masalah seperti pada PDNS 2.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, dalam siaran pers, Sabtu (13/7/2024), menyebutkan, per 12 Juli pukul 17.30 WIB tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah pulih. Layanan yang sudah pulih itu termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.