Alexia Latortue: RI Mitra Penting bagi AS, Sekarang dan di Masa Depan (2)

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Asisten Menteri Keuangan Bidang Perdagangan dan Pembangunan Internasional AS Alexia Latortue

Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi yang panjang. Di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata, kerja sama kedua negara pun merambah ke ranah ekonomi berkelanjutan.

Pada 10-12 Juli 2024, Asisten Menteri Keuangan Bidang Perdagangan dan Pembangunan Internasional AS Alexia Latortue mengunjungi Jakarta untuk menindaklanjuti sejumlah kerja sama di bidang ekonomi hijau.

Pertama, dukungan pendanaan dari negara maju untuk proyek transisi energi di Indonesia melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP). Setelah negosiasi panjang, kucuran dana pertama akhirnya cair dengan nilai 1 miliar dollar AS (Rp 16 triliun) dari total komitmen pendanaan 21,5 miliar dollar AS (Rp 345 triliun).

Baca juga: Bayar Utang Rp 569 Miliar lewat Program Konservasi Terumbu Karang

Kedua, perjanjian untuk menukarkan kewajiban pembayaran utang Pemerintah Indonesia ke AS senilai 35 juta dollar AS (Rp 569 miliar) dengan pelaksanaan proyek konservasi terumbu karang di wilayah laut Indonesia atau yang dikenal dengan program debt for nature swap.

Di sela kunjungannya ke Jakarta, Alexia menyempatkan diri berbincang-bincang dengan Kompas mengenai kerja sama ekonomi kedua negara dan prospek ke depannya di Kedutaan Besar AS, Jakarta, Jumat (12/7/2024). Hasil wawancara diturunkan ke dalam dua artikel dan ini merupakan artikel kedua. Berikut petikan wawancaranya.

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Alexia Latortue

Bagaimana persepsi Anda mengenai situasi ekonomi Indonesia di tengah kompleksnya kondisi ekonomi global saat ini?

Pertama-tama, saya harus mengatakan bahwa Anda memiliki Menteri Keuangan yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Pengalaman kami bekerja sama mengurus JETP memberi saya keyakinan yang tinggi tentang kondisi perekonomian Indonesia.

Berkaca dari rancangan desain JETP, kami melihat komitmen dan ambisi Indonesia untuk menggabungkan upaya mengurangi emisi dan mengatasi perubahan iklim, sekaligus tetap memberikan peluang ekonomi bagi negara. Kami memperkirakan, hanya dari JETP, sekitar 383.000 lapangan kerja yang berkualitas bisa tercipta.

Dana yang mengantre masuk sebenarnya banyak. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi.

Di saat dunia semakin mengarah pada ekonomi yang berkelanjutan, rencana Indonesia untuk memperbanyak porsi energi terbarukan dalam bauran energinya akan menciptakan peluang ekonomi yang besar.

Sebagai contoh, saya tahu banyak investor AS yang telah berkomitmen ingin mencapai ambisi emisi net zero. Dalam menentukan tujuan investasi, mereka tentu akan melihat, apakah ada pilihan sumber energi yang hijau dan bersih di negara tujuan bersangkutan?

KOMPAS/ZULKARNAINI

Seorang warga berdiri menghadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1-2 di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Sabtu (14/10/2023). PLTU itu menggunaan batubara sebagai bahan bakar pembangkit. Batubara merupakan energi yang tidak ramah lingkungan.

Kalau Indonesia berhasil mengembangkan sumber tenaga listrik dari energi terbarukan yang bersih, itu akan sangat menarik bagi investor. Indonesia akan lebih mudah menarik investasi baru untuk mendukung perekonomiannya.

Jadi, sekali lagi, saya pikir JETP hanyalah salah satu contoh bagaimana Pemerintah Indonesia berpikir cerdas dan jangka panjang mengenai peluang apa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, serta membantu menciptakan lapangan kerja.

Baca juga: Dana Transisi Energi Rp 16 Triliun Cair, AS Berharap Regulasi RI Lebih Fleksibel

Indonesia sudah berada di jalur tepat untuk melakukan transisi energi dan mengembangkan ekonomi hijau?

Indonesia benar-benar muncul sebagai pemimpin pada 2022 (pada KTT G7) ketika Presiden Joko Widodo menyetujui target transisi energi yang sangat ambisius. Target itu juga sudah tecermin dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang disusun Pemerintah Indonesia untuk program JETP.

Namun, sekarang saatnya kita perlu beralih ke tahap implementasi. Ada banyak peluang pembiayaan yang tersedia. Beberapa di antaranya dana 1 miliar dollar AS yang sekarang sudah mulai mengalir dan masih ada 2,4 miliar dollar AS lagi yang saat ini masih dinegosiasikan.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Peserta aksi membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan mereka kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jalan Sunan Ampel, Jakarta, Kamis (26/10/2023). Peserta aksi yang terdiri dari Greenpeace, Enter Nusantara, dan 350 Indonesia menyerukan aksi kepada PLN untuk tidak membatasi kapasitas pemasangan surya atap bagi masyarakat.

Kami ingin melihat keselarasan antara ambisi yang sudah ada dalam CIPP dan rencana jangka panjang Pemerintah Indonesia di sektor ketenagalistrikan. Oleh karena itu, kami sangat menantikan keluarnya RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional) dan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik).

Dokumen itu bisa memberikan investor proyeksi jangka panjang tentang investasi apa yang diprioritaskan Indonesia dan proyek seperti apa saja yang bisa mereka danai.

Indonesia merupakan mitra penting bagi Amerika Serikat, dan akan tetap demikian di masa depan.

Proses negosiasi JETP memakan waktu 1,5 tahun. Mengapa? Apa yang bisa dibenahi ke depan agar negosiasi bisa lebih lancar?

Jadi, dana yang mengantre masuk sebenarnya ada banyak. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi. Untuk itu, perlu ada perubahan regulasi.

Contohnya, dampak persyaratan penggunaan konten lokal (TKDN) terhadap investasi di sektor energi terbarukan. Banyak investor dari sektor publik, seperti bank pembangunan multilateral dan institusi keuangan sejenis, yang kebijakan pengadaannya tidak bisa menerima persyaratan seputar penggunaan konten lokal yang diharuskan Pemerintah Indonesia.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sengkol di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Rabu (12/6/2024). PLTS Sengkol memiliki kapasitas terpasang 7 MWp dan sudah terinterkoneksi dengan jaringan listrik PLN sejak tahun 2020. PLTS sangat potensial terus dibangun sebagai sumber energi terbarukan di seluruh wilayah Indonesia karena cahaya matahari yang melimpah.

Kendala serupa juga muncul dari investor swasta. Umumnya masalah mereka adalah seputar investasi di pembangkit listrik bertenaga surya. Perlu dipastikan bahwa persentase persyaratan konten lokal yang diberlakukan tidak terlalu tinggi sehingga malah menjadi disinsentif bagi investasi. Intinya, diperlukan lebih banyak fleksibilitas terkait regulasi.

Berdasarkan diskusi dengan pemangku kebijakan di Indonesia sepanjang pekan ini, kami yakin pemerintah Anda pun sudah sangat menyadari hal itu sehingga akan ada solusi praktis dalam waktu dekat. Itu akan menarik lebih banyak lagi pendanaan di kemudian hari.

Baca juga: Membaca Arah Hubungan Internasional Era Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto punya hubungan dan sejarah panjang dengan AS. Seberapa besar Anda melihat dampaknya terhadap kemitraan kedua negara di masa mendatang?

Saya tidak ingin mengomentari aspek personal dari pertanyaan itu. Namun, saya bisa katakan bahwa Indonesia merupakan mitra penting bagi Amerika Serikat dan akan tetap demikian di masa depan. Ada banyak alasan yang membuat kami yakin bahwa kekuatan hubungan bilateral kedua negara ini akan berlanjut.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, AS, Senin (13/11/2023).

Mitra penting, artinya Indonesia bukan sekadar pasar yang besar bagi produk AS, melainkan juga bagian penting dari rantai pasok AS?

Indonesia adalah mitra AS di seluruh prioritas ekonomi dan urusan diplomatik. Kami melihat Indonesia sebagai negara yang sangat besar dan padat penduduknya. Jadi, tentu saja kami ingin Indonesia berkembang. Kami meyakini bahwa Indonesia yang maju akan baik bagi dunia.

Dalam banyak isu prioritas, persepsi dan relasi antara Indonesia dan AS sangat selaras. Hal ini sudah berlangsung sejak lama dan akan terus berlanjut.

Transaksi bilateral dengan mata uang lokal penting, tetapi dollar AS juga tetap penting.

Bagaimana Anda menanggapi tren negara-negara yang mulai meninggalkan dollar AS dan beralih menggunakan mata uang lokal untuk transaksi bilateral?

Kami tidak melihat adanya bukti pengabaian dollar AS. Namun, kami percaya bahwa setiap negara yang ingin menarik investasi dan bertransaksi membutuhkan pasar modal internasional yang kuat sekaligus pendalaman pasar keuangan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pegawai memeriksa uang dollar AS di tempat penukaran valuta asing Dolarindo di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024). Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia, nilai tukar rupiah pada hari Jumat senilai Rp 16.458 per dollar AS, melemah 38 poin dari hari sebelumnya.

Kami menyadari banyak negara yang mulai memperdalam sektor keuangan mereka (melalui penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral). Tentu itu akan sangat menguntungkan bagi mereka untuk memiliki sektor keuangan yang dalam.

Jadi, dua hal ini sama pentingnya. Kami bekerja dengan banyak negara di kawasan ini untuk memastikan mereka mampu menarik investasi asing langsung dan membantu mereka memperdalam sektor keuangan mereka sehingga ada mata uang lokal yang tersedia untuk investasi secara lokal.

Transaksi bilateral dengan mata uang lokal penting, tetapi dollar AS juga tetap penting. Keduanya sama-sama dibutuhkan.

Baca juga: Dollar AS Masih Kuat Tekan Kurs Beberapa Negara