KAI Butuh Suntikan Dana Rp 1,8 Triliun untuk Pengadaan KRL Jabodetabek

Jika tak segera dipercepat pengadaan KRL baru, masyarakat berisiko kembali beralih ke kendaraan pribadi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana kepadatan penumpang di peron KRL di Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, di hari kedua libur Lebaran, Kamis (11/4/2024). Moda KRL menjadi pilihan warga sebagai sarana transportasi umum untuk bersilaturahmi ataupun berwisata di hari libur Lebaran 2024 ini.

JAKARTA, KOMPAS — PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajukan penyertaan modal negara atau PMN sebanyak Rp 1,8 triliun untuk tahun anggaran 2025. PMN tersebut untuk pembiayaan pengadaan kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek. Alasannya, selain kereta cadangan yang ada berusia tua, ada lonjakan jumlah penumpang sehingga dibutuhkan rangkai KRL tambahan.

”Kami benar-benar lihat saat peak-hour (jam puncak), khususnya pagi waktu berangkat kerja dan sore waktu pulang kerja. Itu rasio kalau tak dibereskan bisa 242 persen, artinya 242 kali dari kapasitas kereta. Kenapa butuh PMN? Kereta sudah tua, berusia di atas 35 tahun, butuh replacement, perawatan, dan cadangan,” ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Salusra Wijaya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (9/7/2024) malam.

Salusra menambahkan, cadangan kereta telah habis terpakai karena beberapa rangkaian kereta tak bisa difungsikan. Keselamatan, keamanan, serta pelayanan terhadap penumpang juga sangat rendah. Alasan-alasan itulah yang menjelaskan urgensi penggantian dan penambahan kereta baru.

Dalam periode 2015-2022, total PMN tunai yang diterima KAI sebesar Rp 17,7 triliun. Namun, seluruhnya digunakan untuk membiayai penugasan proyek strategis nasional, seperti Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Tak ada porsi khusus bagi KRL Jabodetabek.

Baca juga: Akselerasi KA Butuh Perbaikan Prasarana

Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), anak usaha PT KAI, Asdo Artriviyanto, menambahkan, proyeksi penumpang KRL akan meningkat tiap tahun sekitar 6 persen setelah pandemi Covid-19. Hal ini diperkirakan terjadi dalam rentang 2024-2027.

Saat ini, KCI memiliki 1.088 unit kereta berusia setidaknya 30 tahun. Maka, penggantian sarana dibutuhkan guna memasuki masa konservasi (penggantian KRL) pada tahun-tahun mendatang. Rangkaian KRL yang saat diimpor pun telah berusia 25-30 tahun.

Impor dari China

KAI Group memprioritaskan pengadaan dalam negeri melalui PT Industri Kereta Api (Inka). Berdasarkan kontrak dan rencana terkini, maka direncanakan pemesanan kereta baru dari Inka sebanyak 24 rangkaian kereta (trainset). Ada pula pemesanan kereta baru impor sebanyak 3 trainset, serta 2 trainset kereta retrofit (pemugaran/peremajaan) Inka, dan 8 trainset kereta baru impor pengganti retrofit. Secara bertahap, kebutuhan ini mulai dipenuhi mulai semester II-2025 hingga 2027.

Dengan proses pengadaan KRL melalui impor, KAI/KCI telah mengundang pabrikan kereta terkemuka dari Jepang, China, dan Korea Selatan. Berbagai faktor jadi pertimbangan, yakni spesifikasi teknis, harga, waktu pengiriman, akses komunikasi dan koordinasi, rantai suku cadang, persetujuan teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, serta pengalaman penjualan internasional.

”Maka diputuskan pengadaan kereta impor melalui pabrikan dari China (China Railway Construction Corporation),” ujar Asdo.

Baca juga: Pemerintah Mulai Kaji Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Penumpang KRL Commuterline yang telah tiba di Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Jumat (1/3/2024), sekitar pukul 21.47 WIB. Penundaan keberangkatan kereta karena sempat adanya pohon tumbang di antara Stasiun Kebayoran-Stasiun Pondok Ranji membuat kepadatan penumpang. Meski perjalanan sudah berangsur normal, penumpukan penumpang dan kepadatan kereta tidak terelakkan.

Pengadaan rangkaian KRL Jabodetabek hingga 2027 membutuhkan dana sebanyak Rp 9,2 triliun. Selain didanai dari PMN, pengadaan juga dilakukan melalui pinjaman perusahaan sebesar Rp 3,7 triliun.

Respons beragam

Permintaan KAI untuk mendapat PMN direspons beragam oleh sejumlah anggota Komisi VI DPR. Umumnya mereka meminta pemakaian PMN perlu dipertanggungjawabkan dengan jelas. Jangan sampai pengguna transportasi umum justru kembali menggunakan kendaraan pribadi lantaran kurangnya dukungan untuk pengoptimalan angkutan umum KRL.

Anggota Komisi VI DPR dari Partai Nasdem, Subardi, mengatakan, KCI harus fokus pada hak-hak rakyat yang memanfaatkan subsidi (untuk angkutan umum KRL). Sebab, saat ini memang kondisi KRL belum memadai. Jangankan duduk, penumpang pun banyak yang berdiri berdesak-desakan di dalam gerbong KRL.

”Dengan adanya pengajuan PMN itu, kami setuju kalau itu memang harus diberikan tambahan kapasitas angkutan dari wilayah KRL Jabodetabek. Namun, harus ada perhatian dampak dari penambahan gerbong, penumpang, dan frekuensi perjalanan,” tutur Subardi.

Baca juga: Ratusan Penumpang Tertahan di Sejumlah Stasiun Imbas Gangguan KRL

”Banyak problem karena transportasi publik tak diperbaiki. Masalahnya, BUMN ini sering kali tak efisien, kadang ada fraud. Jadi, saya minta betul, tolong diperhatikan agar penggunaan PMN selain tepat sasaran juga efisien, dijamin tanpa fraud,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Forum Angkutan Jalan dan Kereta Api pada Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang menilai, KAI tak mungkin mengadakan kereta baru tanpa PMN. ”Kalau harus beli kereta baru, PMN itu wajib. Pemerintah harus beri PMN karena KAI sudah tak ada uang,” katanya.

Menurut dia, tambahan kereta untuk KRL Jabodetabek sangat dibutuhkan segera. Apalagi sejak 2023, jadwal kereta berkurang karena ada peremajaan unit. Akibatnya, sejumlah penumpang memilih kembali naik kendaraan pribadi.

Baca juga: Memerangi Polusi dengan Transportasi Umum