Tak Mau Bebani Turis, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 2 Triliun untuk Dana Pariwisata

Pemerintah tak akan pungut iuran pariwisata dari turis karena telah mengalokasikan Rp 2 triliun untuk dana pariwisata.

”

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024)

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memutuskan untuk membentuk dana pariwisata demi mendukung pariwisata berkualitas serta mendorong kehadiran lebih banyak turis asing ke Indonesia. Dana pariwisata ini tidak akan dipungut dari iuran yang dibebankan kepada wisatawan atau penumpang pesawat karena pemerintah bakal mengalokasikan anggaran hingga Rp 2 triliun untuk dana awalan.

Pembentukan dana abadi pariwisata atau Indonesia quality tourism fund diputuskan dalam rapat tertutup yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Senin (8/7/2024) sore, di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat yang dimulai sekitar pukul 14.30 dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Atietedjo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Selain itu, hadir pula Presiden terpilih 2024 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Seusai rapat, Sandiaga menjelaskan, regulasi dana pariwisata ini akan diselesaikan Agustus 2024. Pemerintah juga telah menetapkan alokasi Rp 2 triliun dalam Rancangan APBN 2025 untuk dana abadi pariwisata.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Nadiem Makarim (melambai) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (di sebelah kanan Nadiem) berjalan meninggalkan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pemerintah, lanjut Sandiaga, tidak akan memungut dana pariwisata dari turis atau penumpang pesawat. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir akan dipungut iuran kepariwisataan melalui tiket pesawat.

”Bisa dikatakan wacana (pungutan iuran pariwisata) itu yang juga memang tidak diusulkan oleh kami, tidak diusulkan oleh Kementerian Perhubungan, sempat menjadi cetusan ide, (tapi) tidak dilanjutkan. Sudah diputuskan tadi, jumlahnya Rp 2 triliun dan dikelola oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) dari APBN 2025,” tuturnya.

Menurut rencana, dana pariwisata ini akan dikelola badan layanan umum yang sudah ada di Kemenkeu, yakni Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (kedua dari kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga dari kiri) berjalan meninggalkan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dana kelolaan ini akan mendanai acara-acara yang dinilai memiliki kriteria mengangkat ekonomi dan menggerakkan wisatawan. Selain itu juga memiliki aspek keberlanjutan dan positif terhadap nation branding Indonesia serta berkualitas internasional.

Acara-acara ini, menurut Sandiaga, dikelola secara ramah lingkungan, menekan emisi karbon serendah mungkin dan mengelola sampah dengan sangat baik. Sejauh ini, lanjutnya, sudah ada konser yang menerapkan hal tersebut.

Adapun daftar acara yang berkriteria itu diajukan kepada Presiden sebagai penentu yang didanai mulai 2025.

Pemerintah tidak akan memungut dana pariwisata dari turis atau penumpang pesawat. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir.

Dengan dana pariwisata ini, diharapkan pembangunan kepariwisataan Indonesia semakin baik. Saat ini, Indonesia dinilai semakin maju secara signifikan dengan peringkat ke-22 dunia.

”Ini bisa terus kita tingkatkan dengan kualitas kunjungan pariwisata yang lebih lama tinggalnya, dan juga yang mendapatkan aspek keberlanjutan lingkungan. Jadi, nanti pengelolaan sampahnya, pengurangan emisi karbon ini menjadi bagian dari pada Indonesia quality tourism fund. Kita harapkan Indonesia terus membangun pariwisatanya dan meningkatkan kunjungan pariwisata yang berkualitas menuju Indonesia emas,” tambah Sandiaga.

Dito menambahkan, Kemenpora juga diminta masuk sebagai dewan pengawas dana pariwisata yang akan dikelola sebagai dana abadi. Adanya dana pariwisata ini dinilai akan sangat bermanfaat termasuk untuk berbagai acara olahraga internasional yang bisa semakin banyak diselenggarakan di Indonesia.

Pengelolaan GBK

Dalam rapat itu, dibahas pula pengelolaan aset negara Gelora Bung Karno (GBK) sebagai proyek strategis nasional (PSN). GBK, menurut Sandiaga, diusulkan sebagai sebuah kawasan terpadu yang ditujukan untuk olahraga dan hiburan. Karena itu, ke depannya, akan diusulkan investasi-investasi baru di PSN tersebut.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Sukarelawan Jakarta Osoji Club (JOC) memungut sampah di kawasan Plaza Tenggara kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan, Minggu (30/6/2024).

Total luas wilayah GBK mencapai 279 hektar. Karena itu, lahan ini dinilai cukup untuk dijadikan kawasan yang integratif. Peningkatan fasilitas amenitas, akomodasi, maupun fasilitas olahraga lainnya, ataupun fasilitas penyelenggaraan event baik event hiburan, musik, konser internasional, masih dimungkinkan. Semua ini akan menarik berbagai event internasional untuk mengadakan konser di Indonesia di masa mendatang.

Baca juga: Dana Pariwisata Siap Dibentuk untuk Dukung Pariwisata Indonesia

Mengenai apa saja yang akan dibangun di kawasan GBK, lanjut Sandiaga, akan dikaji lebih lanjut oleh badan layanan umum yang mengelola GBK. ”Apa yang akan dibangun, wilayahnya di mana, akan diusulkan untuk menjadi PSN atas nilai investasi yang besar dengan dampak nilai ekonomi dan multiplier effect,” tambahnya.

Pengusulan ini juga akan dituntaskan pada 2025 sama seperti realisasi dana pariwisata.