Gotong Royong BUMN-Swasta Belum Optimal

BUMN perlu membuka diri dan memberikan kesempatan bagi swasta, utamanya UMKM, untuk bergabung dalam rantai pasok mereka.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Menteri BUMN Erick Thohir (kedua dari kiri) didampingi Direktur Utama Sarinah Fetty Kwartati (kiri) dan Komisaris Utama Sarinah Trisni Puspitaningtyas (ketiga dari kiri) meninjau maket proyek transformasi Sarinah di Gedung Sarinah Department Store, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Transformasi Sarinah nantinya diproyeksikan untuk mendukung kemandirian dan kemajuan produk lokal dengan menjadi pusat UMKM.

Peran perusahaan negara yang dilindungi undang-undang sebagai alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian membuat entitas ini punya kekuatan untuk mengintegrasikan potensi dan kapasitas sektor swasta demi meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Total nilai aset milik seluruh badan usaha milik negara (BUMN) yang pada 2022 tercatat mencapai 622 miliar dollar AS (sekitar Rp 10.185 triliun), bukanlah modal yang kecil untuk memacu terbukanya lapangan pekerjaan baru dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sayangnya, dalam pemanfaatan dan pengembangan aset tersebut, masih banyak BUMN yang dinilai belum optimal dalam bersinergi dengan perusahaan-perusahaan swasta. Padahal, kolaborasi kedua entitas dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

BUMN dan swasta bisa saling mengisi selama ada kerangka kerja sama yang saling menguntungkan.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), sekaligus Direktur Utama PT Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk, Hariyadi Sukamdani, menilai, terdapat perbedaan karakteristik pengembangan bisnis antara sektor swasta dan BUMN.

Dalam merumuskan strategi dan arah bisnis, pihak swasta selalu mengedepankan perhitungan yang didasarkan pada mekanisme pasar. Sementara itu, BUMN memiliki penugasan khusus dari mandat yang diberikan oleh negara untuk masuk menjadi perintis, sekaligus membangun fondasi untuk keberlanjutan.

Dari rintisan yang dibuat BUMN, maka pasar akan tercipta, dan para pelaku usaha dan industri di sektor swasta akan tergerak untuk membantu. ”BUMN dan swasta bisa saling mengisi selama ada kerangka kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Hariyadi kepada Kompas belum lama ini.

Namun, kondisi yang terjadi saat ini, kerja sama atau kemitraan antara pihak swasta dan BUMN belum optimal. Di sektor pariwisata, misalnya, sepanjang pengamatan Hariyadi, holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney belum pernah menggandeng pihak swasta untuk sama-sama merancang target pertumbuhan bisnis.

”Kalau kita mau bersinergi, tentunya harus kita tetapkan dulu tujuan bersamanya apa. Kemudian, programnya dibuat dan dibagi apa, lini mana yang digarap Injourney, dan lini mana yang digarap swasta. Ini akan sangat ideal jika ditentukan bersama,” lanjut Hariyadi.

Saling sikut

Sementara itu, di sektor konstruksi, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengungkapkan dalam praktiknya, masih terdapat BUMN yang masuk ke dalam sejumlah tender proyek dengan nilai di bawah Rp 100 miliar, melalui anak perusahaan.

Padahal, dalam Peraturan Lembaga (Perlem) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia telah diatur bahwa paket pekerjaan di bawah Rp 100 miliar hanya diperuntukkan bagi perusahaan swasta non-BUMN.

”Harapannya, pemerintah ke depan dapat membuat pengaturan yang lebih bijak antara BUMN dan swasta agar pihak swasta mendapatkan kesempatan yang seimbang, bahkan menggalakkan kerja sama strategis untuk bisa tumbuh bersama,” ujarnya.

Baca juga: Politisasi Membuat BUMN Kopong

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pegiat UMKM menjajakan dagangannya dalam acara Kotabaru Ceria di kawasan Kotabaru, Yogyakarta, Sabtu (29/6/2024) sore. Kotabaru Ceria digelar setiap hari Sabtu pada akhir bulan sebagai sarana wisata alternatif sekaligus memecah kepadatan wisatawan di area Malioboro.

Terlepas dari itu, sinergi BUMN dan swasta perlu pembahasan lebih jauh oleh pemerintah sekarang, dan berlanjut di pemerintahan berikutnya, untuk menentukan porsi-porsi yang akan digarap oleh kedua belah pihak. Tujuannya, agar keberlanjutan program-program pembangunan dapat terakselerasi semakin cepat.

Terbuka luas

Dalam sebuah kesempatan, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa dalam setiap proyek strategis, BUMN selalu membuka diri untuk melibatkan swasta. Pihak swasta yang dimaksud tak cuma lini usaha dengan skala modal menengah ke atas. BUMN pun kerap membuka kesempatan bagi lini usaha berskala mikro dan kecil untuk masuk ke dalam rantai pasok mereka.

Sinergitas seperti ini, menurut Erick, harus dilakukan dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Erick mengatakan, upaya menjaga tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif tentu tak bisa dilakukan sendirian oleh BUMN.

HUMAS KEMENTERIAN BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir menyampaikan sejumlah paparan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Selasa (19/3/2024), Salah satu materi paparan yang disampaikan adalah rencana perampingan 7 BUMN Karya menjadi 3 perusahaan.

Sementara itu, pada DBS Asian Insights Conference 2024 beberapa waktu lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjaatmodjo mengungkapkan, selama periode 2019-2022, total imbal hasil dari BUMN yang melantai di pasar modal mencapai 28 persen, mengungguli imbal hasil 26 persen dari total perusahaan swasta.

Hal ini menggarisbawahi besarnya potensi penciptaan nilai ekonomi yang mampu dibuat BUMN. ”Dengan seluruh potensi yang ada, BUMN berkomitmen memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri,” katanya.

Kementerian BUMN, lanjut Kartika, memiliki cetak biru untuk tahun 2024 hingga 2034 yang akan mendorong peran BUMN di berbagai sektor, terutama dalam membangun ekosistem ekonomi hijau, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi, hingga menjadi penopang sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bisa naik kelas.

Baca juga: Transformasi BUMN untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

”Karena Indonesia menganut pasar bebas, semua harus mengambil peran masing-masing dalam membangun ekonomi. BUMN punya peran, sektor swasta punya peran, investor juga punya peran, sampai UMKM juga punya peran,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kolaborasi yang inklusif antara BUMN dan swasta menjadi keniscayaan mengingat saat ini terdapat tantangan ekonomi makro global yang semakin penuh ketidakpastian.

Sejumlah tantangan mengancam ketahanan ekonomi domestik, mulai dari inflasi dan kenaikan suku bunga, pelambatan ekonomi dan resesi pada negara maju, peningkatan risiko geopolitik di berbagai kawasan dunia, hingga tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

”Melihat tantangan ini, maka optimalisasi kolaborasi harus terus terjalin agar seluruh pihak dapat menjalankan dan mengembangkan demokrasi ekonomi secara sinergis. Selain itu, kami juga melihat BUMN punya peran sebagai agen pembangunan yang juga mengerjakan proyek-proyek strategis nasional yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat,” tuturnya.

Untuk mendukung BUMN dalam mengerjakan tugas negara, sektor swasta siap berkolaborasi guna memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. ”Kami menggarisbawahi bahwa BUMN perlu mengoptimalkan sinergi dengan swasta, termasuk UMKM, dengan memanfaatkan kekuatan dan memitigasi kelemahan masing-masing,” ujar Yukki.