Rupiah Melemah, Pemerintah Belum Bicarakan Rencana Kenaikan Harga BBM

Meski rupiah lesu, harga minyak mentah masih sesuai asumsi di APBN 2024. Konsumsi BBM bersubsidi juga masih terkendali.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas memasang tanda perihal kosongnya bahan bakar minyak jenis pertamax di SPBU di kawasan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Senin (2/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sampai saat ini belum membahas kemungkinan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sekalipun kurs rupiah terus melemah dan harga minyak dunia cenderung meningkat. Berbagai tekanan tersebut sejauh ini masih bisa dikelola dengan konsumsi BBM bersubsidi yang terkendali di dalam negeri.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengakui, belakangan ini nilai tukar rupiah memang terus melemah hingga bertahan di atas Rp 16.400 per dollar AS. Pergerakan kurs rupiah tersebut sudah jauh di atas asumsi dasar ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, yaitu Rp 15.000 per dollar AS.

Meski demikian, Isa mengatakan, situasi masih terkendali. Pelemahan rupiah belakangan ini tidak serta-merta membuat anggaran subsidi energi di APBN membengkak hingga harga BBM bersubsidi perlu disesuaikan.

”Sampai saat ini, tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM (antara Kementerian Keuangan) dengan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral),” kata Isa dalam konferensi pers APBN Kita secara daring, Kamis (27/6/2024).

Kurs rupiah memang sangat memengaruhi besaran anggaran subsidi energi yang perlu ditanggung pemerintah lewat APBN. Itu karena Indonesia adalah negara importir minyak yang harus membeli BBM-nya dalam dollar AS. Semakin lemah rupiah, semakin besar biaya yang mesti ditanggung APBN untuk menyediakan harga BBM bersubsidi yang terjangkau bagi masyarakat.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Tanda perihal bahan bakar minyak jenis pertamax sedang dalam pengiriman di SPBU di kawasan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Senin (2/10/2023).

Menyikapi perkembangan itu, pada Senin (24/6/2024) lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif pun mengatakan, pihaknya sedang menunggu koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan kelanjutan subsidi BBM di tengah pelemahan kurs rupiah dan kenaikan harga minyak.

ICP sesuai asumsi

Menurut Isa, meskipun nilai tukar rupiah melemah, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) masih terjaga di kisaran prediksi pemerintah dalam APBN 2024 sebesar 82 dollar AS per barel. Per Mei 2024, harga ICP masih di level 79,78 dollar AS per barel, turun cukup signifikan dibandingkan harga ICP April yang menyentuh 87,61 dollar AS per barel.

Meskipun harga minyak mentah dunia juga mengalami naik turun beberapa waktu belakangan ini, pergerakannya juga masih di kisaran asumsi ICP di APBN 2024 atau tidak jauh di atasnya.

”Jadi, dari sisi kurs memang mulai ada tekanan untuk subsidi BBM. Tetapi, kalau dari sisi ICP, belum terlalu besar tekanannya. Ini terus kami pantau,” kata Isa.

Ia menjelaskan, anggaran subsidi BBM juga masih terjaga karena laju konsumsi BBM bersubsidi di masyarakat pun masih bisa dikendalikan, bahkan lebih rendah dari tahun lalu. Hal itu membantu pemerintah mengelola tekanan kurs rupiah dan harga minyak terhadap beban subsidi energi di APBN.

Pemerintah dalam 1-2 minggu ke depan akan mengumumkan proyeksi anggaran subsidi energi yang perlu ditanggung APBN hingga akhir 2024, sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi sampai pertengahan tahun ini. ”Sampai hari ini kami berusaha tetap mengelola dalam range yang sudah ditetapkan dalam APBN kita,” ucapnya.

Sebagai informasi, dalam APBN 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp 189,1 triliun, yang terbagi untuk anggaran subsidi BBM, elpiji tabung 3 kilogram, dan listrik bersubsidi. Besarannya dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat.

Berdasarkan data terbaru Kemenkeu, sampai 31 Mei 2024, realisasi belanja subsidi energi telah mencapai Rp 56,9 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 6,6 triliun untuk subsidi BBM, Rp 26,8 triliun untuk elpiji tabung 3 kg, dan Rp 23,5 triliun untuk listrik bersubsidi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua dari kanan), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kiri), Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbincang sebelum sidang kabinet paripurna dimulai di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Anggaran itu dimanfaatkan untuk menyalurkan 5,57 juta kiloliter (KL) BBM bersubsidi, 2,7 juta metrik ton (MT) elpiji 3 kilogram, dan 40,4 juta pelanggan listrik bersubsidi. Untuk BBM bersubsidi, realisasi penyalurannya turun 1 persen dibandingkan tahun lalu.

Antisipasi pelemahan rupiah

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan sentimen pasar keuangan global yang bisa sangat memengaruhi daya tahan APBN tahun ini. ”Ini kita waspadai, karena kaitannya dengan respons kebijakan fiskal kita di APBN terkait pos-pos yang terpengaruh oleh nilai tukar,” kata Sri Mulyani.

Per akhir Mei 2024, nilai tukar rupiah sudah melemah di level Rp 16.431 terhadap dollar AS. Sri Mulyani mengatakan, pelemahan itu terjadi baik karena sentimen dalam negeri maupun global. Secara global, bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), diperkirakan tidak akan menurunkan suku bunganya sesuai ekspektasi pasar.

”Pasar tadinya mengharapkan ada penurunan (suku bunga The Fed) sampai 4-5 kali tahun ini. Tapi, ternyata The Fed tetap stabil, paling optimistis, penurunannya hanya satu kali saja tahun ini. Itu membuat ekspektasi market tidak tercapai, ditambah lagi kondisi domestik kita yang membuat depresiasi rupiah berlanjut,” katanya.