Peruri Pastikan Keamanan Data Publik dalam Govtech Indonesia

INA Digital mengintegrasikan data yang dimiliki kementerian/lembaga. Dipastikan data publik tak bocor keluar sistem.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana pembukaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Goverment Tecnology (Govtech) Ina Digital oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS — Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri selaku pengelola dan pengembang portal INA Digital menjamin data masyarakat akan tetap aman di tengah gencarnya pertukaran data sebagai konsekuensi dari transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan aplikasi super, INA Digital, dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). Peluncuran ini menjadi penanda dimulainya era baru dalam transformasi digital teknologi pemerintah (Government Technology/Govtech Indonesia). INA Digital bakal mengintegrasikan layanan berbasis elektronik yang sudah ada milik kementerian/lembaga.

Peruri sebagai badan usaha milik negara (BUMN) mendapatkan mandat dan peran strategis untuk mengembangkan dan mengelola INA Digital melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Data masyarakat dipastikan akan tetap aman tersimpan di masing-masing kementerian/lembaga.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas, Senin, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, Peruri akan menjalankan penugasan yang diberikan oleh pemerintah sambil terus berinovasi untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan layanan digital yang efisien dan terintegrasi.

Selain Peruri sebagai pengelola portal INA Digital, pengembangan infrastruktur INA Digital didukung juga oleh kolaborasi dari berbagai kementerian/lembaga. Portal nasional yang menjadi payung besar untuk semua layanan masyarakat akan ditangani Kementerian Kominfo.

Identitas kependudukan digital dipegang Kemendagri, sedangkan Kemenpan dan RB mengoordinasikan penyiapan Govtech bersama Badan Sandi dan Siber Nasional yang memastikan keamanan data. Pembayaran digital pun akan menjadi ranah Kementerian Keuangan, sedangkan satu data menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas.

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

(Dari kiri ke kanan) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian BUMN Rachman Ferry Isfianto, Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Uang Negara Republik Indonesia (Perum Peruri) Dwina Septiani, dan Direktur Digital Business Perum Peruri Farah Fitria Rahmayanti dalam konferensi pers terkait pengembangan super app INA Digital di Jakarta, Kamis (25/4/2024),

Dihubungi secara terpisah,Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti menjelaskan, meski dalam proses kerjanya INA Digital mengintegrasikan data yang dimiliki antar-kementerian/lembaga, data masyarakat dipastikan akan tetap aman tersimpan di masing-masing kementerian/lembaga (KL).

”Data itu tetap berada di KL masing-masing, tapi kami pastikan transaksi pertukaran data sangat aman. Kalau kita lihat bagaimana Govtech ini bisa menyinergikan antara data yang dipertukarkan dalam satu sistem portal nasional yang sudah dijamin keamanannya,” kata Farah.

Saat ini, aplikasi INA Digital baru mengintegrasikan tujuh layanan publik yang digawangi oleh tujuh kemenenterian/lembaga. Pertama, administrasi kependudukan melalui identitas kependudukan digital yang digarap Kementerian Dalam Negeri. Kedua, layanan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Baca Juga: Bisakah Indonesia Memadukan Data Layanan Publik lewat Govtech?

Ketiga, layanan dari Kementerian Kesehatan, baik antrean rumah sakit, registrasi dokter (STR), sertifikat vaksin, maupun imunisasi. Keempat, layanan dari Kepolisian Negara RI, seperti izin penyelenggaraan event, SIM online, dan surat keterangan berkelakuan baik (SKCK).

Kelima, layanan Kementerian Sosial terkait bantuan sosial yang disalurkan. Keenam, layanan untuk aparatur sipil negara. Kemudian ketujuh, pembayaran digital yang ditangani Kementerian Keuangan.

Sementara itu saat membacakan laporan dalam SPBE Summit 2024, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan penunjukan Peruri sebagai pengelola INA Digital tidak terlepas dari keberhasilan perusahaan dalam menjalankan transformasi digital selama beberapa tahun terakhir.

“Presiden telah memberikan amanah kepada Peruri untuk bisa menjalankan penugasan pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas, yaitu Govtech Indonesia, guna mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik pemerintah yang terpadu solutif dan transparan,” ujar Erick.

Peruri dianggap sukses meluncurkan dan mengembangkan berbagai produk dan layanan digital, seperti e-Materai, Sertifikat Tanah Elektronik, serta Sertifikat Elektronik untuk Paspor Dinas dan Diplomatik.

Sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital Pemerintah Indonesia, lanjut Erick, Govtech Indonesia memainkan peran vital dalam mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, menciptakan layanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien.

Baca Juga: Kesulitan Integrasikan 27.000 Aplikasi, Pemerintah Fokus pada Sembilan Layanan Publik