Kontribusi Tahun Politik pada Pertumbuhan Ekonomi Tak Signifikan
Ajang lima tahunan pada 2024 diperkirakan tak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penggalangan dana masyarakat melalui sektor keuangan justru diyakini mampu menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F12%2F20524329-2dd1-47b8-bed5-62059ac26d09_jpg.jpg){kind=logo}
Ketiga calon presiden mengangkat tangan bersama seusai mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Meski akan berdampak positif, tahun politik 2024 diperkirakan tidak akan berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penghimpunan dana masyarakat pada sektor keuangan justru diyakini mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen.
Hal ini mengemuka dalam acara Economy and Investment Outlook 2024: Insurance and Media Industry in Political Year yang diadakan oleh Allianz Indonesia secara daring, Kamis (14/12/2023). Hadir sebagai pembicara, yakni Business Development Advisor Bursa Efek Indonesia Poltak Hotradero, Chief Investment Officer Allianz Life Indonesia Ni Made Daryanti, serta Wakil Pemimpin Redaksi Kontan Titis Nurdiana.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Poltak mengatakan, tahun politik tidak hanya akan dialami oleh penduduk Indonesia, tetapi lebih dari separuh atau sekitar 4,2 miliar penduduk dunia akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi pada tahun 2024. Beberapa negara yang turut menyemarakkan pesta demokrasi tersebut, antara lain, ialah Taiwan, Russia, India, Afrika Selatan, Meksiko, Uni Eropa, serta Amerika Serikat.
Sebagai fenomena yang mengukir sejarah baru di dunia itu, tahun politik secara serentak pada 2024 diperkirakan berdampak terhadap kondisi perekonomian dan arah kebijakan geopolitik global. Sementara perekonomian Indonesia diperkirakan tetap stabil di tengah ketidakpastian global dan sentimen tahun politik 2024 tecermin dari terjaganya tingkat inflasi dalam kisaran 2,3 persen-2,4 persen dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di kisaran 5 persen.
”Tahun politik tidak berdampak terlalu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelum-sebelumnya, pada 2019, 2014, dan 2009, hanya komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tercatat tumbuh paling pesat dibandingkan dengan komponen lainnya. Namun, kontribusi LNPRT terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan,” katanya.
Data menunjukkan Outlook Ekonomi Global yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober 2023. Sumber: IMF
Secara tahunan, produk domestik bruto (PDB) selama tiga periode tahun politik sebelumnya masing-masing tercatat tumbuh 4,7 persen, 5,01 persen, dan 5,02 persen. Lebih lanjut, belanja konsumsi LNPRT mencatatkan pertumbuhan paling signifikan, yakni di atas 10 persen.
Secara rinci, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam kajian bertajuk ”Indonesia Economic Outlook 2024” turut menyebut, pertumbuhan LNPRT akan mencapai puncaknya pada tahun politik didorong oleh peningkatan belanja partai politik untuk kampanye. Namun, lonjakan ini hanya bersifat sementara dan akan turun secara signifikan setelah pemilu berakhir.
Adapun rata-rata kontribusi konsumsi LNPRT terhadap perekonomian secara keseluruhan relatif terbatas, yakni hanya menyumbang 2 persen dari total PDB pada tahun 2022. Selain itu, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) justru menurun selama periode pemilu lantaran para investor memilih untuk wait and see dan cenderung akan meningkat setahun setelah pemilu.
Rendahnya penggalangan dana dari masyarakat ini mengakibatkan kita bergantung pada dana asing.
Poltak menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan stabil dalam kisaran 5 persen di tengah perlambatan ekonomi global. Kendati demikian, perlambatan ekonomi Tiongkok dan potensi pecahnya konflik geopolitik akan menjadi sentimen kuat bagi pertumbuhan ekonomi global sehingga perlu diwaspadai.
Baca juga: Ekonomi Tahun Politik Dibayangi Pelemahan Konsumsi
Para pembicara dalam acara Economy and Investment Outlook 2024: Insurance and Media Industry in Political Year yang diadakan oleh Allianz Indonesia secara daring, Kamis (14/12/2023).
Keterbatasan dana
Di sisi lain, Indonesia memiliki impian besar untuk terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah sekaligus menjadi negara maju pada tahun 2045. Hal itu akan tercapai apabila Indonesia mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen.
Poltak berpendapat, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen tersebut membutuhkan penguatan pembiayaan dari sisi internal. Namun, ketersediaan dana kelolaan sebagai basis pembangunan ekonomi yang tecermin melalui uang beredar dalam arti luas (M2) masih terbatas.
”Satu hal yang menjadi masalah adalah M2 dibandingkan dengan PDB itu baru sekitar 45 persen. Negara-negara lain, seperti Malaysia, dan Thailand sudah di atas 100 persen, bahkan China sudah lebih dari 200 persen. Rendahnya penggalangan dana dari masyarakat ini mengakibatkan kita bergantung pada dana asing,” ucapnya.
Data Bank Indonesia menunjukkan, M2 pada 2022 mencapai Rp 8.528 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga berlaku pada periode yang sama mencapai Rp 19.588,4 triliun. Artinya, penggalangan dana di masyarakat baru sekitar 43,53 persen terhadap PDB.
Di tengah keterbatasan yang membuat Indonesia bergantung pada dana asing, lanjut Poltak, optimalisasi penyerapan dana masyarakat melalui sektor jasa keuangan perlu ditingkatkan. Dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pemerintah tengah berupaya mengoptimalkan penyerapan dana masyarakat melalui peranan sektor jasa keuangan, seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan.
”Tanpa adanya penggalangan dana masyarakat yang besar, akan sangat sulit untuk Indonesia tumbuh di atas 5 persen karena uangnya tidak cukup. Di sisi lain, pemerintah sebaiknya lebih akuntabel dan transparan serta menurunkan indeks korupsi guna menarik investor asing karena ketersediaan dana kita terbatas. Sebagai contoh, salah satu upaya penggalangan dana dari domestik itu dengan penetrasi asuransi,” kata Poltak.
Chief Investment Officer Allianz Life Indonesia Ni Made Daryanti menjelaskan, industri asuransi kini tengah menghadapi tantangan, yakni rendahnya tingkat penetrasi asuransi kepada masyarakat. Selain itu, masih adanya gap antara literasi dan inklusi asuransi, serta nasabah yang cenderung selektif terhadap produk asuransi turut menjadi tantangan bagi pertumbuhan industri asuransi.
Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan perkembangan sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) per Oktober 2023. Sumber: OJK
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ASEAN Insurance Surveillance Report 2022, penetrasi asuransi di Indonesia masih berada pada level 2,7 persen. Capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan negara kawasan lainnya, seperti Singapura pada level 12,5 persen, Malaysia pada level 3,8 persen, dan Thailand pada level 4,6 persen.
”Masih banyak segmen nasabah yang belum terlindungi, terutama generasi muda yang terus bertumbuh, sehingga ini menjadi salah satu peluang bagi industri asuransi. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penetrasi asuransi,” ujarnya.
Baca juga: Pemilu Kian Dekat, Kebijakan Fiskal Diproyeksikan Lebih Ekspansif
Menurut Daryanti, generasi muda memiliki karakteristik yang lebih dinamis, memiliki preferensi terhadap kemudahan dan kecepatan, serta adaptif dengan penggunaan teknologi digital. Maka dari itu, para pelaku di industri asuransi perlu menyediakan layanan yang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut.
Terkait dengan perkembangan industri asuransi terkini, data OJK menyebut, akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan Oktober 2023 mencapai Rp 264,23 triliun atau naik 3,54 persen secara tahunan. Permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum yang tecermin dari risk based capital (RBC) juga tercatat masing-masing sebesar 435,98 persen dan 340,54 persen atau jauh di atas ambang batas minimum sebesar 120 persen.
