75 Persen Penambahan Pembangkit Listrik Bakal Berbasis Energi Terbarukan
Pertama kali dalam sejarah, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Kementerian ESDM dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN selaras. Penambahan pembangkit, 75 persen dari energi terbarukan.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memastikan pembaruan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL selaras. Dalam revisi RUPTL yang tengah disiapkan, pembangkit listrik energi terbarukan mendapat porsi sebesar 75 persen dari total penambahan pembangkit.
Direktur UtamaPLNDarmawan Prasodjo mengatakan, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tengah disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun RUPTL baru disusun PLN bersama Kementerian ESDM. Menurut dia, pertama kali dalam sejarah, RUKN dan RUPTL berjalan selaras.
”Ada penambahan pembangkit, di mana 75 persennya berbasis pada energi terbarukan. Ini akselerasi dari transisi energi,” kata Darmawan di sela-sela pembukaan Enlit Asia 2023 sekaligus peringatan Hari Listrik Nasional (HLN), di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (14/11/2023).
Darmawan menjelaskan, ada hal pokok dalam RUPTL yang baru, yakni transmisi hijau atau green enabling transmission line. Transmisi tersebut akan memfasilitasi penambahan kapasitas terpasang 32 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik panas bumi (PLTP).
Selain itu, ada jaringan listrik cerdas (smart grid), termasuk pembangkit fleksibel, hingga distribusi cerdas (smart distribution) dan meteran cerdas (smart meter). Akan ada pula penambahan kapasitas 28 GW dari energi surya dan angin, dari sebelumnya hanya 5 GW. ”Dengan demikian, ada penambahan 75 persen pembangkit energi terbarukan. Sementara 25 persen berbasis gas,” kata Darmawan.
Hal tersebut, imbuh Darmawan, merupakan bagian dari upaya untuk menjaga momentum pembangunan, untuk membangun kapasitas nasional sekaligus menyediakan energi bersih serta menjaga lingkungan. Di sisi lain, situasi itu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja hingga memberi kesejahteraan bagi masyarakat.
Ada penambahan 75 persen pembangkit energi terbarukan. Sementara 25 persen berbasis gas.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan, pengesahan RUPTL yang baru masih menunggu terbitnya RUKN. Ia tidak menyebutkan kapan RUPTL PLN yang baru ditargetkan terbit.
Tenaga surya
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan, kebutuhan ketenagalistrikan di Indonesia diperkirakan tumbuh 3,6-4,2 persen per tahun pada 2024-2060. Proyeksi kebutuhan listrik itu akan menentukan besaran kebutuhan tambahan pembangkit dan infrastrukturnya
”Dalam RUKN, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan dikembangkan secara masif pada 2030, diikuti pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) pada 2037. PLTS lebih banyak dikembangkan karena biaya modal relatif rendah, dengan memanfaatkan bendungan atau waduk, dengan konsep PLTS terapung. Itu sebagai solusi di tengah keterbatasan lahan di daratan,” kata Jisman.
Jisman menuturkan, PLTS terapung dengan memanfaatkan bendungan atau waduk PLTA memiliki potensi sekitar 14 GW. Saat ini, Indonesia telah memiliki PLTS terapung di Cirata, Jawa Barat, dengan kapasitas 145 megawatt (MW), yang diresmikan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Adapun energi terbarukan lain yang dikembangkan adalah panas bumi, PLTA, hingga nuklir.
Di samping itu, imbuh Jisman, upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dilakukan dengan pengendalian emisi pada pembangkit listrik berbasis energi fosil, seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). ”PLTU wajib melaksanakan co-firing biomassa maupun energi terbarukan lainnya. Juga, dengan dedieselisasi,” ucap Jisman.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menuturkan, Kebijakan Energi Nasional (KEN) juga sedang diperbarui. ”Sudah koordinasi sesuai dengan RUPTL dan RUKN. Rencana tahun ini (diterbitkan), kami sudah rapat dengan Komisi VII DPR dan akan ditindaklanjuti pada rapat berikutnya,” katanya.
Djoko belum mengungkap sejumlah target yang dicanangkan pemerintah pada KEN yang baru, termasuk target energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional. Pada akhir 2022, porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer baru 12,3 persen. Sementara target yang dicanangkan pemerintah ialah 23 persen energi terbarukan pada 2025.