Ekonomi Tumbuh di Bawah Ekspektasi, Pemerintah Andalkan Stimulus Fiskal
Paket kebijakan stimulus fiskal diharapkan bisa menyumbangkan tambahan pertumbuhan ekonomi agar tetap berada di atas 5 persen pada 2023 dan 2024.
Oleh
AGNES THEODORA
·4 menit baca
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri-kanan), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna dalam konferensi pers Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan III-2023, di Jakarta, Senin (6/11/2023). Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III-2023 tumbuh positif 4,94 persen.
JAKARTA, KOMPAS — Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus melambat sampai akhir tahun ini jika tidak ada kebijakan intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan konsumsi domestik. Pemerintah berharap paket kebijakan stimulus fiskal yang baru dikeluarkan bisa mengerek ekonomi tetap tumbuh sesuai target di atas 5 persen pada sisa tahun ini.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang triwulan III-2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 persen secara tahunan. Capaian itu menandakan berakhirnya tren pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 persen selama tujuh triwulan berturut-turut sebelumnya.
Tak hanya meleset di luar konsensus pasar, pertumbuhan itu juga di bawah ekspektasi pemerintah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah tidak menyangka konsumsi rumah tangga di triwulan III-2023 hanya akan tumbuh 5,06 persen, lebih rendah dari triwulan II-2023 sebesar 5,23 persen.
Sebab, selama ini, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terhadap kondisi ekonomi masih menguat. Per September 2023, IKK terjaga di zona optimistis (di atas 100), yaitu level 121,7. Atas dasar itu, pemerintah awalnya masih optimistis ekonomi Indonesia bisa melanjutkan tren pertumbuhan di kisaran 5 persen untuk triwulan III-2023.
”Kita melihat keyakinan konsumen masih tinggi, tetapi ternyata transmisinya ke pertumbuhan konsumsi masyarakat tidak setinggi harapan. Ini yang perlu kita lihat apa pengaruhnya, apakah faktor psikologis karena kondisi El Nino dan harga beras yang naik, atau ada faktor lain?” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Melihat kondisi terkini yang semakin diliputi ketidakpastian, pemerintah memperkirakan ekonomi bisa melambat lebih lama. Pertumbuhan ekonomi di triwulan IV-2023 diproyeksikan bisa melemah ke 4,81 persen dari proyeksi awal 5,06 persen. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 juga diperkirakan bisa turun dari 5,04 persen ke 4,99 persen.
Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan permintaan domestik. Setidaknya, ada tiga paket kebijakan yang dikerahkan sebagai bantalan ekonomi berupa penebalan bantuan sosial (bansos) dan insentif fiskal di sektor properti.
Kita harapkan dengan adanya kebijakan ini pertumbuhan ekonomi bisa bertambah 0,16 persen sehingga ekonomi kita tahun depan bisa terjaga di atas 5 persen.
Sri Mulyani mengatakan, paket stimulus fiskal itu diharapkan bisa menyumbangkan tambahan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,2 persen sehingga ekonomi di triwulan IV-2023 nanti bisa tetap tumbuh di 5,01 persen dan sepanjang tahun 2023 tetap bisa mencapai 5,04 persen.
”Tahun depan juga begitu, kita harapkan dengan adanya kebijakan ini pertumbuhan ekonomi bisa bertambah 0,16 persen sehingga ekonomi kita tahun depan bisa terjaga di atas 5 persen, yaitu 5,24 persen,” kata Sri Mulyani.
Tidak menambah insentif
Paket kebijakan stimulus fiskal itu antara lain terdiri atas penebalan bansos untuk mitigasi dampak El Nino dan menjaga daya beli masyarakat lewat perpanjangan pemberian bansos beras 10 kilogram untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ada pula bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan yang disalurkan ke 18,8 juta KPM.
Selain itu, ada pula penguatan UMKM lewat percepatan penyaluran subsidi kredit usaha rakyat (KUR), serta penguatan sektor properti lewat Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) khusus pembelian rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar. PPN DTP ini akan diberikan 100 persen untuk periode November 2023-Juni 2024 dan 50 persen untuk periode Juli-Desember 2024.
Di sektor properti, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi biaya pengurusan administrasi rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ada juga tambahan anggaran bagi Kementerian Sosial untuk program perbaikan rumah masyarakat miskin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk sementara ini, pemerintah belum akan menambah insentif lain di luar stimulus fiskal yang sudah disiapkan. ”Terkait paket yang kita rumuskan untuk akhir tahun ini, biar yang terkait dengan PPN dulu saja. Kalau untuk yang lain, nanti kita lihat lagi fine tuning-nya seperti apa,” katanya.
Berhubung kondisi ekonomi global sedang melambat, pemerintah akan lebih mengandalkan mesin domestik untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. ”Ekspor memang akan menurun karena harga komoditas pun relatif lebih rendah dari tahun lalu dan demand-nya juga sedikit melemah. Namun, kami optimistis ekspor-impor tetap bisa terus kita dorong,” ujarnya.
Di tengah permintaan global yang lesu itu, dukungan untuk sektor manufaktur berorientasi ekspor tetap diberikan. Salah satunya, memperbolehkan sektor manufaktur yang biasanya melakukan ekspor untuk bisa menjual produknya lebih banyak di dalam negeri. ”Biasanya ekspor, kali ini bisa juga menjual ke dalam negeri, kita relaksasi dari 50 persen jadi lebih dari 50 persen,” kata Airlangga.
Sri Mulyani menambahkan, untuk sementara ini, pemerintah akan fokus pada paket stimulus fiskal yang sudah ada terlebih dahulu. ”Kita akan memaksimalkan seluruh paket kebijakan yang memang memungkinkan untuk dieksekusi di dua bulan terakhir agar kita tetap bekerja menggunakan sistem,” katanya.
Untuk sementara ini, pemerintah akan fokus pada paket stimulus fiskal yang sudah ada terlebih dahulu.
Ia mencontohkan, sistem untuk implementasi kebijakan BLT dan bansos beras sudah tertata dengan baik sehingga kebijakan itu bisa langsung dieksekusi tanpa persiapan ekstra.
”Jadi, kita menggunakan ruang fiskal yang ada dan waktu yang tersisa di tahun 2023 ini untuk menggunakan APBN dengan mekanisme yang sudah terbentuk agar tidak usah menimbulkan masalah baru dalam menggerakkan birokrasi,” kata Sri Mulyani.