Tambahan Impor Diupayakan, Pemanfaatan CBP Dioptimalkan

Pemerintah semakin masif menggelontorkan beras untuk menstabilkan harga beras dan memberikan perlindungan sosial kepada keluarga berpenghasilan rendah. Untuk itu, pemerintah membutuhkan tambahan stok beras.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Sejumlah pekerja memuat karung-karung berisi beras impor asal Vietnam ke atas truk pengangkut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (13/9/2023). Beras impor yang sudah dikemas dalam karung dengan berat 50 kilogram itu dikirim ke gudang Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan mengupayakan tambahan impor beras, termasuk dari China, untuk mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP. Berbarengan dengan itu, pemanfaatan CBP untuk menstabilkan harga beras melalui operasi pasar dan program bantuan pangan terus dioptimalkan.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, NFA melalui Perum Bulog akan mengupayakan menambah beras impor dari sejumlah negara, termasuk China. Namun, saat ini prioritasnya adalah menyelesaikan kuota impor beras tahun ini yang sebanyak 2 juta ton terlebih dahulu.

”Semua sedang diupayakan. Akan sangat mudah jika sudah siap semua dengan semua negara, termasuk China,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Arief menjelaskan, pemerintah membutuhkan tambahan beras karena CBP pemerintah di Bulog akan terus berkurang. Bulog akan mengeluarkan 640.000 ton beras untuk bantuan pangan bagi 21,35 juta keluarga berpenghasilan rendah pada September, Oktober, dan November 2023. Dari target tersebut, Bulog sudah meyalurkan sekitar 50.000 ton.

Bulog juga menyiapkan 300.000 ton beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sebagian beras tersebut telah digelontorkan ke ritel modern, pasar tradisional di sejumlah daerah, dan Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC), Jakarta. Pengguyuran beras Bulog ke PIBC, misalnya, per Kamis lalu, sudah 1.840 ton dari yang disiapkan sebanyak 4.500 ton.

Selain itu, jika nanti diperlukan, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah pada Januari, Februari, dan Maret 2024. ”Dengan penyaluran beras Bulog yang semakin masif, stok beras pemerintah perlu ditambah lagi,” kata Arief.

Dengan penyaluran beras Bulog yang semakin masif, stok beras pemerintah perlu ditambah lagi.

Baca juga: Pemerintah Bersiap Hadapi Kemungkinan Terburuk Darurat Beras

Perum Bulog mencatat, per 15 September 2023, stok beras di Bulog sebanyak 1,497 juta ton. Stok tersebut terdiri dari CBP sebanyak 1,438 juta ton dan beras komersial 58.468 ton. Bulog juga bakal mendatangkan 400.000 ton beras impor atau sisa dari kuota impor beras pada tahun ini yang sebanyak 2 juta ton.

Saat mengecek harga bahan pokok di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023), Presiden Joko Widodo menyatakan akan menambah stok beras pemerintah sebanyak 1 juta ton. Sehari setelahnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, impor 1 juta ton beras dari China akan dilakukan jika sudah ada penugasan resmi (Kompas, 22/9/2023).

Baca juga: Tiga Solusi Antisipasi Darurat Stok dan Harga Beras Diusulkan

Ketua Tim Penasihat Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardedeomi juga mengusulkan agar pemerintah menempuh upaya barter pangan jika kesulitan mengimpor beras dari China dan India. Dengan India, misalnya, Indonesia bisa barter beras dengan minyak sawit (Kompas, 21/9/2023).

Berdasarkan data Panel Harga Pangan NFA per 22 September 2023, harga rata-rata nasional beras medium telah tembus Rp 13.040 per kilogram (kg). Sejak Januari 2023, harga beras medium sudah naik 12,9 persen. Harga tersebut juga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg.

Kenaikan harga beras itu tidak terlepas dari tingginya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani atau produsen. Saat ini, harga rata-rata nasional GKP tersebut Rp 6.580 per kg atau jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 5.000 per kg. Harga GKP tersebut naik 15,23 persen secara bulanan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kondisi Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang tinggi permukaan airnya sudah jauh di bawah garis pembatas karena musim kemarau berkepanjangan, Selasa (12/9/2023). Dalam tiga bulan terakhir elevasi air Waduk Jatiluhur telah turun 10 meter menjadi 96,44 meter di atas permukaan air laut (mdpl) atau di bawah elevasi normal 107 mdpl.

Sumber irigasi

Kenaikan harga gabah itu terjadi lantaran panenan berkurang akibat dampak El Nino. El Nino juga menyebabkan elevasi sumber-sumber air irigasi pertanian turun. Padahal, sumber-sumber air tersebut masih dibutuhkan untuk mengairi sejumlah areal persawahan yang terlambat tanam dan bakal menjadi sumber air pada musim tanam I dan II.

Salah satu sumber air tersebut adalah Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Waduk yang dikenal pula sebagai Waduk Ir H Juanda itu merupakan sumber irigasi sekitar 240.000 hektar sawah di Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Indramayu.

Berdasarkan situs Perum Jasa Tirta II, pengelola waduk tersebut, per 21 September 2023, elevasi atau tinggi muka air waduk tinggal 94,36 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Elevasi tersebut di bawah elevasi normal 107 mdpl dan sudah di bawah titik batas kritis waduk 94,44 mdpl. Sembilan hari lalu, saat Kompas mengunjungi Waduk Jatiluhur, elevasinya masih 96,44 mdpl.

Baca juga: Sumber Air di Sejumlah Daerah Produsen Beras Dekati Titik Kritis

Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perum Jasa Tirta II Anton Mardiyono mengatakan, September 2023 sudah memasuki musim kemarau sehingga tinggi muka air waduk otomatis turun. Per 21 September 2023, elevasi waduk berada di 94,36 mdpl atau masih di atas garis batas operasi normal 93,59 mdpl.

Kondisi tinggi muka air di waduk tersebut masih relatif terkendali sesuai perencanaan dan hitungan yang sudah ditentukan. Pengelola sudah memprediksi dengan perencanaan operasi, termasuk pemanfaatan atau pemberian air di setiap areal irigasi yang juga telah ditentukan waktu, kubikasi, dan tempatnya.

”Saat ini, kondisinya masih sesuai rencana dan dalam garis batas operasi normal. Kami telah menerapkan metode giring gilir air sesuai dengan kesepakatan komisi irigasi dan petani pengguna air. Yang perlu lebih diupayakan saat ini adalah kedisiplinan petani menggunakan air irigasi agar alokasi air yang diberikan bisa lebih optimal,” kata Anton melalui siaran pers.

Yang perlu lebih diupayakan saat ini adalah kedisiplinan petani menggunakan air irigasi agar alokasi air yang diberikan bisa lebih optimal.

Menurut Anton, pasokan air untuk irigasi, air minum, dan industri dapat dipasok sampai akhir 2023. Namun, dengan catatan, semua pihak mematuhi kesepakatan alokasi air yang sudah disepakati bersama.

Apabila hujan belum kunjung turun, Perum Jasa Tirta II akan membuat hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca (TMC). Hal itu akan dilakukan bersama PT PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power, dan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, dibantu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRI).

”TMC direncanakan pada Oktober 2023 sehingga dapat menghasilkan air efektif pada November 2023 dengan target menambah tampungan air di tiga waduk sebanyak 450 juta meter kubik,” katanya.

Baca juga: El Nino dan Kisah Sepiring Nasi Petani