Di Balik Geliat Ekonomi (Musiman) Mandalika
Ada utang di balik kesuksesan gelaran WSBK 2022-2023 dan MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah strategi digulirkan untuk mengatasinya, termasuk meminta penyertaan modal negara.
Sekitar empat bulan lagi, tepatnya pada 13-15 Oktober 2023, Indonesia akan menggelar MotoGP di Sirkuit Internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ajang balap motor dunia itu dipastikan menggerakkan ekonomi setempat. Namun, di balik ingar bingar ekonomi musiman itu, pengelola sirkuit menanggung beban utang.
Pada 18-20 Maret 2022, Indonesia berhasil menggelar seri kedua MotoGP di Sirkuit Mandalika. Hal itu merupakan kali kedua Indonesia menggelar ajang yang sama setelah 25 tahun lalu, yakni pada 28 September 1997, di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Pemilik hak komersial MotoGP, Dorna Sports, menyebut, tiga hari gelaran MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika menyedot 102.801 penonton. Sirkuit senilai Rp 2,49 triliun itu berada di urutan ke-11 dari 19 sirkuit di 11 negara yang digunakan sebagai tempat gelaran MotoGP 2022.
Jumlah penonton di Sirkuit Mandalika itu masih di bawah jumlah penonton Sirkuit Buriram, Thailand, dan Sirkuit Sepang, Malaysia. Jumlah penonton di Sirkuit Buriram sebanyak 178.463 orang (urutan ke-4) dan Sepang 163.567 orang (urutan ke-7).
Berdasarkan kajian Litbang Kompas, penyelenggaraan MotoGP 2022 dapat memberikan dampak ekonomi secara nasional sebesar Rp 4,5 triliun dan ekonomi lokal Provinsi NTB Rp 3,57 triliun. Penghitungan ini berdasarkan tujuh indikator yang memberikan kontribusi ekonomi. Ketujuh indikator itu adalah jumlah penonton, serapan tenaga kerja, estimasi belanja penonton, perputaran uang penonton, biaya promosi, akomodasi, hingga penjualan makanan dan minuman UMKM (Kompas, 11 Mei 2023).
Penyelenggaraan MotoGP 2022 dapat memberikan dampak ekonomi secara nasional sebesar Rp 4,5 triliun dan memberikan dampak ekonomi lokal bagi Provinsi NTB Rp 3,57 triliun.
Baca juga: Menghitung Dampak Ekonomi MotoGP dan Superbike Mandalika
Dampak ekonomi ajang balap MotoGP 2022 di Mandalika 2022 juga dikupas Taupikurrahman dan Endan Suwandana dalam artikel ”Analisis Sektor Pariwisata Provinsi NTB dan Dampak MotoGP Mandalika”. Dalam artikel yang dimuat Jurnal Kepariwisataan Indonesia Edisi Desember 2022 itu disebut, pengeluaran penonton memberikan output Rp 606,92 miliar dan nilai tambah Rp 315,94 miliar.
Output dan nilai tambah terbesar berasal dari penyediaan makanan dan minuman masing-masing Rp 114,11 miliar dan Rp 47,96 miliar. Adapun dari sisi tenaga kerja, biaya pengeluaran penonton berkontribusi terhadap upah tenaga kerja di NTB senilai total Rp 137,67 miliar.
Pajak sebagai sumber utama pendapatan pemerintah juga menerima dampak dari pengeluaran biaya penonton. Potensi pajak yang didapat tersebut Rp 14,25 miliar. Kontribusi pajak terbesar diperoleh dari sektor jasa akomodasi, yakni Rp 5,12 miliar.
Geliat ekonomi musiman, baik di NTB, daerah sekitarnya, maupun secara nasional, juga bakal dirasakan pada saat MotoGP 2023 digelar di Sirkuit Mandalika. Asosiasi Hotel Mandalika (MHA) menyebutkan, per 15 Juni 2023, sebanyak 2.000 kamar di hotel-hotel yang tergabung dalam MHA sudah terisi penuh. Selain itu, sebagian besar kamar dari 1.600 kamar yang tersebar di sejumlah wilayah Lombok Tengah juga sudah terisi.
Baca juga: Ekonomi (Musiman) Mandalika
Utang ITDC
Akan tetapi, di balik sirkuit yang menggerakkan ekonomi musiman NTB dan menggaungkan citra Indonesia di dunia, ada persoalan atau pekerjaan rumah utama yang perlu diselesaikan. Pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), menanggung utang Rp 4,6 triliun.
ITDC merupakan salah satu anak usaha BUMN, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney. ITDC yang berdiri pada 12 November 1973, saat ini, mengelola dua kawasan pariwisata, yakni Nusa Dua, Bali, dan KEK Mandalika.
Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan, waktu itu, total kebutuhan investasi pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika mencapai Rp 9,22 triliun. Untuk merealisasikan KEK tersebut, ITDC mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 250 miliar pada 2015 dan Rp 500 miliar pada 2020.
Lantaran gap pembiayaan semakin besar, sisa dana yang dibutuhkan dibiayai dengan utang ke perbankan. Saat ini, ITDC harus menanggung utang jangka pendek Rp 1,2 triliun dan utang jangka panjang Rp 3,4 triliun.
Saat ini, ITDC harus menanggung utang jangka pendek Rp 1,2 triliun dan utang jangka penjang Rp 3,4 triliun.
Menurut Dony, fokus utama saat ini menyelesaikan utang jangka pendek sehingga InJourney mengajukan PMN untuk ITDC tahun ini sebesar Rp 1,05 triliun. PMN itu akan digunakan, antara lain, untuk menyelesaikan kewajiban pembangunan grandstand, VIP villages, serta penyelenggaran Kejuaraan Dunia Superbike (WSBK) dan MotoGP 2022.
Ajang WSBK dan MotoGP 2022 digelar oleh pengelola Sirkuit Mandalika, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) yang merupakan salah satu unit usaha ITDC. Untuk penyelenggaraan WSBK dan MotoGP 2022, MGPA menanggung beban sekitar Rp 200 miliar.
”Untuk memenuhi kewajibannya, ITDC tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari pengelolaan Nusa Dua. Karena sejak awal (mandat pengelolaan) adalah penugasan pemerintah, kami membutuhkan PMN,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat yang digelar secara hibrida di Jakarta, Rabu (15/6/2023).
Baca juga: Sirkuit Mandalika Mau Dibawa ke Mana?
Strategi penyehatan
Dony juga memaparkan sejumlah strategi untuk menyehatkan ITDC dan anak usahanya itu. Ada empat langkah penyehatan yang tengah dan akan digulirkan. Pertama, negosiasi untuk menghapus ajang WSBK karena tidak banyak penggemar dan sponsornya. Tahun lalu, penyelenggaran ajang itu menyebabkan kerugian Rp 100 miliar.
Meski merugi, penyelenggaraan WSBK 2022 dan 2023 telah berkontribusi terhadap ekonomi NTB dan nasional. Litbang Kompas mencatat, kalkulasi dampak gelaran WSBK 2023 terhadap ekonomi nasional dan NTB masing-masing Rp 85,39 miliardan Rp 66,77 miliar. Adapun pada WSBK 2022, kontribusinya terhadap ekonomi nasional Rp 114,37 miliar dan NTB Rp 89,81 miliar.
Baca juga: Penonton WSBK Sekaligus Berlibur di Lombok
Kedua, MGPA akan bekerja sama mengoptimalkan pemanfaatan Sirkuit Mandalika. Sirkuit ini bisa jadi tempat uji coba pabrikan otomotif dunia. Tahun ini, MGPA akan bekerja sama dengan pengelola Sirkuit Silverstone untuk menggelar acara Porsche Challenge.
Ketiga, ITDC akan membuka peluang bagi swasta untuk turut mengelola KEK Mandalika. Kawasan seluas 1.200 hektar itu akan dipecah menjadi beberapa kelompok agar bisa dikelola swasta dengan tetap mengedepankan arah pengembangan pariwisata.
”Upaya ini menghadapi persoalan utama, yakni harga tanah yang ditawarkan di KEK Mandalika tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan tanah di luar KEK. Oleh karena itu, kami sedang meninjau kembali harga tanah yang akan ditawarkan,” kata Dony.
Keempat, dalam penyelenggaraan MotoGP, terdapat gap pembiayaan sekitar Rp 50 miliar. Untuk itu, ITDC dan MGPA akan berupaya mencarikan sponsor untuk menutup gap tersebut. Kelima, ITDC tengah berupaya mengasosiasikan restrukturisasi pembayaran kewajiban pengelolaan KEK.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erich Thohir, Kamis (15/6/2023), menuturkan, pengembangan KEK Mandalika dibutuhkan untuk medukung masa depan pariwisata Indonesia. Untuk jangka pendek, dampaknya belum begitu terasa meskipun telah ditopang sejumlah acara internasional.
”Namun dalam 2-3 tahun mendatang, KEK Mandalika yang ditopang dengan berbagai kegiatan internasional dan investasi bisa menjadi kekuatan pariwisata nasional. Misalnya, terdapat acara yang memberatkan, hal itu dapat dinegosiasi ulang,” kata Erick yang juga menyatakan tetap mempertahankan penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika.
Dalam ”Analisis Sektor Pariwisata Provinsi NTB dan Dampak MotoGP Mandalika”, direkomendasikan juga sejumlah langkah pengembangan KEK Mandalika. Salah satunya adalah menggelar acara internasional secara rutin dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha setempat. Hal itu penting dilakukan untuk menjaga kesinambungan usaha kawasan beserta dampak penggandanya terhadap perekonomian NTB dan nasional.
Baca juga: 2023, Empat BUMN Dapat Suntikan Modal Negara