Proyek Strategis Nasional Dikebut di Tahun Politik
Pemerintah meyakini target penyelesaian Proyek Strategis Nasional tahun ini bisa tercapai. Meski rezim akan segera berganti, kelanjutan pembangunan PSN dipastikan terus berlanjut.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengejar penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang tersisa selambat-lambatnya awal tahun depan sebelum pemerintahan berganti. Kemungkinan besar tidak akan ada usulan proyek baru di tengah jalan akibat keterbatasan waktu dan kapasitas fiskal. Meski rezim akan segera berganti, kesinambungan penyelesaian PSN ini diyakini bisa berlanjut.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari periode tahun 2016 sampai awal Mei 2023, pemerintah sudah menyelesaikan 156 PSN dengan total nilai Rp 1.080,2 triliun. Tahun ini, targetnya ada 30 PSN dengan total nilai Rp 288 triliun yang akan dikebut penyelesaiannya. Sebanyak tiga proyek sudah rampung per awal bulan ini, menyisakan 27 proyek lagi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, 27 proyek itu sudah mulai berjalan dan diyakini bisa rampung tahun ini sebelum pemerintahan berganti tahun depan. ”Mungkin sekarang tinggal 20-30 persen lagi untuk penyelesaiannya,” kata Airlangga di sela acara Social Space Sewindu PSN yang diadakan di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Baca juga: Pemerintah Tetapkan 10 Proyek Strategis Baru, Termasuk Ibu Kota Negara
Ia mengatakan, selama delapan tahun program PSN berlangsung, masalah klasik yang paling sering menghambat penyelesaian proyek adalah urusan pembebasan lahan dan pembiayaan. Dalam perjalanannya, beberapa proyek yang dinilai tidak memungkinkan untuk dilanjutkan dan tidak memenuhi kriteria pun dihentikan dan anggarannya dialihkan untuk menggarap proyek strategis lain.
Kemenko Perekonomian mencatat, ada 15 proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN pada periode 2016-2017. Pada 2018-2019, jumlah proyek yang dibatalkan bertambah menjadi 29 proyek. Pada 2020, sebanyak sembilan proyek dan satu program, sementara pada 2021-2022, sebanyak 14 proyek dikeluarkan dari status PSN.
Tahun depan, pemilihan umum akan dilangsungkan dan pemerintahan akan berganti. Meski demikian, Airlangga meyakini, pembangunan proyek infrastruktur strategis akan terus berjalan meskipun rezim berganti.
”Ini bukan proyek swasta, yang hari ini bentuknya toko roti, lusa toko kelontong, besok bisa jadi toko donat, tergantung keinginan pemilik. Ini pekerjaan yang melampaui rezim lima tahun. Saya yakin, program-program PSN, apalagi yang sudah financial closing (jaminan pemenuhan pembiayaan) itu akan terus berjalan, siapa pun pemerintahnya, karena ini kebutuhan publik,” tuturnya.
Tidak ditambah
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menambahkan, mengingat keterbatasan waktu dan kapasitas fiskal, kemungkinan besar tidak akan ada usulan proyek strategis nasional baru di detik-detik akhir.
”Waktunya semakin mepet. Kita tidak mungkin lagi membuka ruang untuk terlalu banyak PSN, apalagi yang pakai APBN. Mau kapan lagi menganggarkannya?” katanya.
Program PSN, apalagi yang sudah financial closing (jaminan pemenuhan pembiayaan) itu akan terus berjalan, siapa pun pemerintahnya, karena ini kebutuhan publik.
Pemerintah masih membuka ruang untuk tambahan proyek baru yang pembiayaannya secara penuh bergantung dari pihak swasta, seperti pengembangan kawasan industri baru. Meski demikian, Wahyu menilai, hal itu pun nyaris tidak mungkin karena untuk ditetapkan menjadi PSN di tahun terakhir ini, sebuah proyek harus benar-benar terjamin dari segi pembiayaan dan pembebasan lahan.
Selain itu, pengembang juga harus bisa menjamin bahwa utilitas proyek tersebut terjamin. Artinya, harus ada komitmen investasi dari penyewa (tenant) begitu pembangunan kawasan industri rampung.
”Untuk perizinan mungkin pemerintah masih bisa bantu mempercepat, tetapi pembiayaan dan pembebasan lahan itu harus sudah beres. Kami juga meminta ke teman-teman pengusaha, kalaupun itu bisa selesai, harus ada jaminan tenant masuk. Makanya, menurut saya, agak sulit memasukkan proyek PSN baru, kita fokus saja dulu ke 30 PSN yang harus dikejar tahun ini,” kata Wahyu.
Terakhir, pada akhir 2022, pemerintah sempat merilis 13 proyek baru untuk masuk dalam program PSN, antara lain Proyek Palapa Ring Integrasi, Proyek Pariwisata Seribu Pulau Kepulauan Seribu, Proyek Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur, serta proyek pengembangan smelter di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara, untuk mendukung industri baterai listrik.
Agak sulit memasukkan proyek PSN baru. Kita fokus saja dulu ke 30 PSN yang harus dikejar tahun ini.
Wahyu mengatakan, PSN baru itu sebagian besar dibiayai oleh swasta. Sejauh ini, tidak ada kendala berarti yang bisa menghalangi penyelesaian proyek-proyek tersebut. ”Untuk masalah perizinan dan financial closing-nya, saya cek masih on track. Namun, ini kita evaluasi terus. Nanti bulan Juni kita rapatkan dengan Presiden, apakah mereka bisa on track sesuai dengan janjinya,” ujar Wahyu.
Baca juga: Presiden Arahkan Proyek IKN Masuk PSN, Pembangunan Fisik PSN Diminta Selesai 2024
Efek “multiplier”
Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FBUI) Khoirunurrofik menilai, ukuran keberhasilan dari proyek PSN bukan sekadar rampung atau tidaknya proyek bersangkutan sesuai target waktu, melainkan dampak pengganda (multiplier) yang dihasilkan proyek itu dalam jangka menengah-panjang.
Menurut dia, ibarat memancing, pembangunan infrastruktur dan PSN hanya ”kail”. Dampak nyatanya bergantung pada bagaimana kail itu dimanfaatkan untuk memancing. Misalnya, memastikan ada banyak investor atau tenant yang masuk ke suatu kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus.
Kajian dari pemerintah juga perlu benar-benar matang sejak awal agar pembangunan suatu PSN tidak ”sia-siav akibat pembangunan infrastruktur yang tidak ditopang dengan pengembangan ekosistem di wilayah terkait.
”Konstruksi PSN hanya satu hal, lebih penting lagi ketika dia bisa dimanfaatkan dengan optimal. Ini pekerjaan rumah kita bersama, termasuk masyarakat, agar setelah PSN selesai, kehadirannya sesuai dengan ekspektasi. Contohnya, pemerintah sudah membangun fasilitas mass rapid transit (MRT), maka mari kita sama-sama pindah ke transportasi publik,” kata Khoirunurrofik.