Penanganan PMK Dinilai Lambat dan Tak Optimal
Sejak pertama kali terdeteksi pada 22 April 2022, penyakit mulut dan kuku kini telah menyebar di 19 provinsi di Indonesia. DPR menilai pemerintah tak serius dalam penanganannya. Adapun penanganan PMK kini di bawah BNPB.
Petugas menyuntikkan vaksin penyakit kuku dan mulut (PMK) ke sapi perah di Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (25/6/2022). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya melakukan vaksinasi PMK kepada sapi perah yang sehat yang ada di Kelurahan Bendul Merisi dan Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo. Vaksinasi PMK yang disediakan 100 dosis. Sebanyak 95.942 hewan di Jawa Timur terkena penyakit kuku dan mulut.
JAKARTA, KOMPAS — Komisi IV DPR RI menilai penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK oleh Kementerian Pertanian tidak optimal dan cenderung lambat. Hal itu menyebabkan PMK menyebar dengan cepat dan telah terdeteksi di 19 provinsi. Adapun pemerintah menganggarkan Rp 4,6 triliun untuk dana penanganan, termasuk untuk pengadaan vaksin PMK.
Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-P Sudin dalam rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon I Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (27/6/2022), di Jakarta, mengatakan sudah sebulan lalu pihaknya meminta pengendalian PMK disertai penguatan biosekuriti, juga pengawasan lalu lintas hewan ternak. Namun, jumlah hewan yang sakit justru terus bertambah.