Efektivitas Program dan Anggaran, Isu Utama Pemberdayaan untuk Turunkan Kemiskinan
”Dengan besarnya anggaran, isu utamanya bukan soal ketersediaan anggaran, tetapi bagaimana memastikan program atau anggaran efektif dalam mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Rapat terbatas dengan para menteri terkait tersebut membahas pemberdayaan UMKM, pelatihan vokasi, dan padat karya dalam rangka memfokuskan program-program penurunan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten pada tujuh provinsi yang merupakan wilayah prioritas 2021.
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan, isu utama pemberdayaan masyarakat terkait upaya penurunan kemiskinan bukanlah soal ketersediaan anggaran. Hal yang dinilai menjadi isu utama ialah efektivitas program dan anggaran dalam mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengidentifikasi anggaran keseluruhan untuk program atau kegiatan pemberdayaan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, pada tahun 2021 mencapai Rp 170 triliun. Angka ini termasuk program pemberdayaan dalam rangka membantu UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), pelatihan dan vokasi, serta padat karya sekitar Rp 96,98 triliun.