Jepang Diminta Segera Melaksanakan Pembangunan MRT Fase-2

Proyek Mass Rapid Transit yang dikerjasamakan dengan Jepang seyogyanya dilaksanakan dengan cepat. Indonesia ingin proyek monumental ini memberikan arti besar bagi Indonesia.

Kompas/Yuniadhi Agung

Pengguna sepeda nonlipat masuk ke gerbong kereta di stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Minggu (11/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Proyek Mass Rapid Transit yang dikerjasamakan dengan Jepang seyogianya dilaksanakan dengan cepat. Indonesia ingin proyek monumental ini memberikan arti besar untuk Indonesia, terlebih bagi hubungan kerja sama Indonesia dan Jepang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Wakil Duta Besar RI untuk Jepang Tri Purnajaya mengungkapkan sejumlah hasil kunjungan kerja Kementerian Perhubungan RI ke Tokyo, Jepang, Selasa (7/9/2021), untuk membahas berbagai kerja sama proyek infrastruktur transportasi antara Indonesia dan Jepang.

Dalam kunjungan itu, Menhub juga membahas pembangunan proving ground di Indonesia, sehingga nantinya dalam melakukan ekspor mobil tidak perlu lagi proses uji tipe di luar negeri. Selain itu, optimalisasi Pelabuhan Patimban sangat didukung oleh Jepang dengan mengajak perusahaan otomotif dan operator pelabuhan asal Jepang untuk membuat konsorsium bersama Indonesia. Hal ini akan membuat ekosistem di Indonesia.

Ada juga pembahasan terkait Pelabuhan Ambon di Indonsia Timur, Palembang, Natuna, Gorontalo, serta menyatukan pelabuhan-pelabuhan di Batam.

Menandai peringatan 60 tahun hubungan Indonesia-Jepang, nilai investasi Jepang yang ditanamkan di Indonesia begitu banyak dan menciptakan nilai tambah luar biasa, serta menumbuhkan lapangan kerja yang besar.  Dari kunjungan ini, Menhub juga mengakui adanya lobi-lobi untuk meningkatkan penggunaan produk lokal atau tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

”Kita mengharapkan, fase-fase pekerjaan yang ada di Patimban akan menimbulkan efisiensi bila menggunakan TKDN,” ujar Budi.

KOMPAS/STEFANUS OSA

Menteri Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers di Tokyo, Jepang, Selasa (7/9/2021).

Menurut Budi, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, investasi Jepang di Indonesia meningkat signifikan. Tahun 2018 tercatat sebesar 3,2 miliar dollar AS. Kemudian, tahun 2019 naik menjadi 3,8 miliar dollar AS dan tahun 2020 mencapai 8,8 miliar dollar AS. Ini menunjukkan investasinya begitu baik, khususnya di sektor transportasi.

Budi mengatakan, Indonesia saat ini memang sedang mengalami pandemi Covid-19, tetapi Presiden Joko Widodo selalu berpesan kepada para pembantunya, termasuk dirinya, untuk mengawal pembangunan infrastruktur. Tidak boleh terlambat dan bisa menghasilkan sesuatu untuk melayani masyarakat.

Terkait MRT fase kedua, Menhub menjelaskan, ”MRT adalah proyek penting. Kami sudah menyampaikan pesan. Harga sesuai kualifikasi harus diikuti oleh Jepang. Kami sudah menyampaikan kepada semua pejabat, agar mereka mengikuti ketentuan yang dibuat Indonesia.”

Soal Pelabuhan Patimban, Menhub menegaskan, kegiatan pertama kali oleh konsorsium akan dimulai bulan Desember 2021. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dengan konsorsium Jepang.  Kegiatan ini bersifat business to business (B to B) sehingga kaidah-kaidah bisnis harus diikuti.

”Sekarang ini, tahap-tahap akhir yang sedang mereka selesaikan. Tentunya, mereka menjanjikan akan berjalan baik dan mulai dioperasikan bulan Desember,” ujar Budi.

Mengenai proving ground di Bekasi, Menhub menjelaskan, sekarang ini ada 18 perusahaan yang memasukkan lelang. Jepang, China, dan Korea masing-masing dua perusahaan siap mengikuti lelang. Selebihnya, berasal dari Indonesia. Namun, Kemenhub meyakini, seluruh peserta lelang akan diberikan ruang yang sama.

Budi juga menyebutkan, proyek kereta api Makassar-Pare-pare juga akan difungsikan tahun depan.

Wakil Duta Besar RI untuk Jepang Tri Purnajaya mengatakan,  Indonesia perlu berupaya menarik investasi dari Jepang. ”Berbagai kerja sama yang diarahkan pemerintah pusat tentunya akan kita dukung sepenuhnya. Kita akan terus follow up terkait proyek-proyek yang sudah direncanakan,” ujar Tri.

Biaya logistik

Rahmat Gobel yang juga Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang mengatakan, DPR dipastikan akan mendukung semua proyek pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Juga, untuk mengurangi biaya logistik yang tinggi selama ini.

”Salah satu faktor yang menyebabkan cost di Indonesia adalah logistik. Tentu, sejak awal Pemerintahan Jokowi sudah sangat fokus dalam membangun infrastruktur sampai pada tingkat desa. Ini perlu kita dorong supaya hasil-hasil desa bisa menjadi produk nasional, bahkan produk internasional,” ujar Rahmat.

KOMPAS/STEFANUS OSA

Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dalam konferensi pers bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Tokyo, Jepang, Selasa (7/9/2021).

Menurut Rahmat,  pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak hanya mendorong investasi dari Jepang, tetapi juga  negara-negara lain. ”Kalau proyek infrastrukturnya jadi, investasi lainnya bisa ikut masuk ke Indonesia. Ini dapat menjadi nilai tambah bagi Indonesia,” kata Rahmat.

Rahmat menuturkan, dalam mendorong investasi, DPR sudah mengesahkan Undang-undang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Hal ini harus cepat dijabarkan dan dijelaskan sekaligus kepada pemerintah ataupun para pengusaha dari negara lain.