Wamendagri Bima Arya Tegaskan Infrastruktur Digital Harus Inklusif dan Berdampak pada Kesejahteraan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, infrastruktur digital harus inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto pada Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Lembaga Pusat di Jakarta, Kamis (21/11/2024). Bima mengingatkan semua pihak untuk menghindari adanya penyalahgunaan aturan demi kepentingan pribadi atau ekonomi tertentu.
Hal tersebut disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Lembaga Pusat di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
“Percuma kita bicara gagasan besar, digital public infrastructure (DPI). Tanpa kita secara detail memastikan akses yang sama dari seluruh warga terhadap infrastruktur ini,” ujar Bima.
Ia menekankan target layanan tersebut bukan hanya menyasar kelas menengah atau kalangan tertentu, tetapi semua warga negara. "Target kita bukan hanya middle up, Bapak/Ibu. Target kita bukan konsolidasikan kelas menengah saja. Target kita is not only critical mass, tapi warga-warga di pelosok, pedalaman, (dan) perkampungan," tegasnya.
Selain inklusif, Bima mengingatkan pentingnya mengukur dampak infrastruktur digital terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, infrastruktur digital harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Nah ini yang diingatkan oleh Presiden (Prabowo Subianto) agar kita semua bergerak menetes ke bawah, memastikan bahwa semua didasarkan pada rakyat. Impact-nya adalah pada welfare,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bima mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan dalam pengelolaan data kependudukan. Mulai dari ketimpangan akses hingga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.
“Masih ada loh Bapak/Ibu, umur lima puluhan itu baru buat Kartu Tanda Penduduk (KTP), bayangin,” ungkapnya.
Di sisi lain, Bima menyoroti pentingnya integritas dalam pengelolaan data kependudukan. Ia mengingatkan semua pihak untuk menghindari adanya penyalahgunaan aturan demi kepentingan pribadi atau ekonomi tertentu. Sebab, hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan bersama.
Di akhir paparannya, Bima menyampaikan harapannya agar sinergi dan kolaborasi antara semua pihak terus ditingkatkan. Ia optimistis bahwa upaya bersama dapat mewujudkan infrastruktur digital yang inklusif, berdampak nyata, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
“Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalin sinergisitas membangun digital infrastructure yang betul-betul kita sama-sama mimpikan,” tutupnya.
