Todung Mulya Lubis dkk Luncurkan Tiga Buku tentang Lika-liku Sengketa Pilpres 2024
Untuk mencatat perjalanan demokrasi ini, Todung Mulya Lubis bersama Tim Hukum 22E meluncurkan tiga buku yang menawarkan analisis mendalam mengenai lika-liku sengketa Pilpres 2024.
Untuk mencatat perjalanan demokrasi di Indonesia, Todung Mulya Lubis bersama Tim Hukum 22E meluncurkan tiga buku yang menawarkan analisis mendalam mengenai lika-liku sengketa Pilpres 2024.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 mencatatkan dinamika politik yang signifikan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Di tengah perdebatan hukum, etika, dan psikologi, publik turut berperan dengan menyuarakan aspirasi melalui amicus curiae.
Buku-buku yang diluncurkan pada Kamis (12/12/2024) ini menyajikan berbagai perspektif, termasuk kajian hukum, refleksi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan suara publik selama proses sengketa.
Tentang Buku
1. Antara Hukum dan Politik: Membedah Permohonan dan Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024
Buku ini menyajikan perdebatan komprehensif tentang pelaksanaan Pilpres 2024 yang tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga politik, etika, dan psikologi. Todung Mulya Lubis dan Tim Hukum 22E mengupas dinamika persidangan hingga Putusan MK, lengkap dengan argumentasi para pakar dan hakim konstitusi.
Sebagai buku yang menggugah kesadaran akan pentingnya integritas demokrasi, karya ini menjadi referensi penting bagi praktisi hukum dan akademisi, dengan semangat utama "Melawan TSM, Menegakkan Konstitusi."
2. Keadilan Elektoral di Mahkamah Konstitusi: Tanggapan Beberapa Penulis terhadap Putusan MK soal Hasil Pilpres 2024
Buku ini membahas mengenai Putusan MK No. 2.PHPU.PRES-XXII/2024 yang memutus terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. Para ahli yang terlibat menyusun analisis dari lima tema utama: kewenangan MK, solusi alternatif yang dapat diadopsi oleh MK, dilema keadilan prosedural dan substantif, beban pembuktian dalam Pemilihan Umum, serta dampak putusan MK terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya.
Buku ini menawarkan analisis mendalam bagi pembaca yang ingin memahami kompleksitas hukum elektoral di Indonesia.
3. Suara Publik Bergaung di MK: Kepedulian dan Perhatian Masyarakat pada MK
Buku ini mengabadikan suara publik dan dinamika persidangan selama sengketa Pemilihan Presiden 2024 di MK. Melalui amicus curiae dari berbagai pihak, seperti akademisi, organisasi advokat, dan seniman, buku ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.
Buku ini menyoroti bagaimana kegelisahan publik terhadap proses demokrasi yang menjadi suara kolektif dan mempengaruhi tekanan perjalanan persidangan.
Ketiga buku ini menjadi catatan penting untuk memahami tantangan dan kompleksitas penyelenggaraan demokrasi Indonesia pada saat Pilpres 2024 serta bagaimana peran hukum, politik, dan masyarakat saling berinteraksi dalam menjaga keadilan dan demokrasi.
Buku-buku tersebut diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas dan menjadi tonggak penting dalam mengupas hubungan antara hukum, politik, dan suara publik dalam Pilpres 2024.
Peluncuran
Peluncuran ketiga buku tersebut dilakukan serentak di lima kota, yakni Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Padang. Di Jakarta, peluncuran buku-buku tersebut dirangkai dengan diskusi buku bertajuk "Mengupas Tiga Buku tentang Pilpres 2024: Antara Hukum, Politik, dan Suara Publik."
Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh penting sebagai pembicara, termasuk Bivitri Susanti, Prof Maruarar Siahaan, dan Prof Dr Satya Arinanto, yang memberikan perspektif mendalam mengenai relevansi buku-buku ini dalam kajian akademik, dampak putusan MK, dan keseimbangan antara hukum, keadilan, dan dinamika politik.
Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang hadir sebagai pembicara kunci menyoroti tentang penyimpangan Mahkamah Konstitusi dari tujuan awal pembentukannya. Megawati menekankan pentingnya refleksi diri dan pemahaman atas kegagalan dan pelanggaran yang terjadi dalam Pilpres 2024 untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan.
Megawati juga berpesan kepada generasi penerus untuk tetap menanamkan semangat kemerdekaan dalam diri, untuk menghilangkan rasa takut terhadap kekuasaan, dan memberanikan diri untuk menyuarakan ketidakadilan demi menjaga semangat demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Diskusi panel
Diskusi panel yang membahas sengketa Pilpres 2024 menyoroti dinamika hukum, politik, dan dampaknya terhadap demokrasi Indonesia. Para pembicara sepakat bahwa proses hukum dalam sengketa Pilpres ini harus mempertimbangkan keadilan yang prosedural dan substantif.
Mereka menekankan pentingnya Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik dalam memutuskan sengketa pemilu. Ditegaskan pula bahwa buku-buku yang diluncurkan tersebut memberikan pandangan yang kaya dan beragam mengenai bagaimana hukum, politik, dan suara publik berinteraksi dalam proses demokrasi.
Diskusi panel ini juga menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum dan demokrasi untuk memperkuat integritas pemilu danmencegah distorsi keadilan elektoral.
