Masyarakat Puas dengan Penindakan Korupsi era Presiden Prabowo Subianto
Secara umum, 73,6 persen responden merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dalam menangani kasus korupsi.
Litbang Kompas menggelar survei kuantitatif tatap muka pada 7-13 April 2025, melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia untuk menakar persepsi publik terhadap upaya pemerintahan Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.
Sejak dilantik, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka langsung dihadapkan pada sejumlah kasus korupsi besar. Dari kasus BBM oplosan hingga manipulasi sertifikat logam mulia, perhatian publik tertuju pada bagaimana pemerintah baru ini menanganinya.
Untuk menakar sejauh mana persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi ini, Litbang Kompas menggelar survei kuantitatif tatap muka (F2F) pada 7-13 April 2025, melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Sampel diambil menggunakan metode multistage random sampling.
Hasilnya menunjukkan, mayoritas publik, khususnya dari generasi Z dan Y, lebih banyak mendapatkan informasi tentang kasus korupsi melalui media sosial, terutama TikTok dan YouTube. Bahkan 48,8 persen responden menyatakan media sosial sebagai sumber utama informasi mereka tentang korupsi, mengalahkan televisi (41,7 persen) dan berita daring (14,2 persen). Ini menjadi sinyal kuat bahwa platform digital telah menggantikan media konvensional sebagai kanal utama penyebaran informasi politik dan hukum.
Kasus korupsi yang paling dikenal publik adalah BBM oplosan dan minyak goreng. Sekitar 86 persen responden mengaku mengetahui kasus BBM oplosan, sementara kasus minyak goreng dikenal oleh hampir 75 persen responden. Sebaliknya, dua kasus lainnya (logam mulia dan bank daerah) masih kurang diketahui publik. Meski tingkat kesadaran tinggi, hanya sekitar 42,6 persen responden yang menilai proses penanganan kasus korupsi dilakukan secara terbuka.
Menariknya, meski keterbukaan proses hukum dipertanyakan, tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo-Gibran menuntaskan kasus-kasus ini termasuk tinggi. Untuk kasus BBM oplosan, 72,8 persen responden yakin atau sangat yakin pemerintah bisa menyelesaikannya. Sentimen serupa juga berlaku untuk kasus minyak goreng (72,9 persen) dan logam mulia (63,4 persen). Hal ini menunjukkan optimisme publik terhadap pemerintahan yang masih baru ini, kendati dibarengi dengan catatan kritis soal transparansi.
Meski tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap pemerintah cukup tinggi secara umum, terdapat perbedaan cara pandang antarkelompok sosial. Responden dari kalangan berpendidikan tinggi dan status ekonomi atas menunjukkan sikap yang lebih kritis dan cermat dalam menilai upaya pemberantasan korupsi. Sikap kehati-hatian ini mencerminkan harapan akan standar transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Sementara itu, generasi X tampil sebagai kelompok yang paling realistis dalam menyikapi perkembangan penanganan kasus-kasus korupsi.
Sementara itu, KPK masih menjadi lembaga yang paling dipercaya publik untuk memberantas korupsi, dengan tingkat kepercayaan mencapai 51,6 persen. Menyusul di bawahnya adalah Pengadilan Tipikor dan Kejaksaan Agung. Sedangkan kendala terbesar dalam penanganan kasus korupsi menurut responden adalah adanya pejabat “orang dalam” yang menutupi kasus serta kurangnya ketegasan pemerintah.
Secara umum, 73,6 persen responden merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani kasus korupsi, dan 78,3 persen menyatakan yakin bahwa mereka mampu menuntaskan kasus-kasus tersebut. Namun, sentimen ini tetap dipengaruhi segmentasi usia, pendidikan, dan ekonomi. Gen Z tercatat sebagai generasi yang paling optimistis, sedangkan Gen X dan kelompok berpendidikan tinggi menunjukkan sebaliknya.
Melihat pola konsumsi informasi publik, strategi komunikasi pemerintah dalam kampanye antikorupsi perlu menyesuaikan media yang digunakan. Untuk Gen Z dan Y, TikTok dan YouTube menjadi saluran yang efektif. Sementara itu, televisi masih relevan untuk menjangkau Gen X dan baby boomer.
Laporan ini memberi gambaran bahwa di era digital, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari seberapa cepat kasus diselesaikan, tetapi juga seberapa transparan prosesnya dan seberapa aktif pemerintah menjangkau publik melalui media yang tepat. Harapan publik sangat jelas, yakni penanganan cepat, transparan, dan tanpa kompromi terhadap pelaku korupsi, siapa pun mereka. [TYS]
