HSBC Indonesia Dorong Integrasi Jaringan Pembayaran Real-Time di Asia
Dalam upaya memperkuat stabilitas keuangan regional, HSBC Indonesia mendorong perlunya integrasi jaringan pembayaran real-time di Asia. Hal ini amat dibutuhkan mengingat posisi Asia Tenggara dan Asia Selatan semakin menjadi “magnet” bagi perdagangan global.
Managing Director Head of Wholesale Banking HSBC Indonesia Riko Tasmaya. Riko menjelaskan, menghubungkan jaringan pembayaran real-time satu negara dengan jaringan negara lain tidak semudah menginstal beberapa perangkat lunak dan menekan tombol.
Saat tensi politik di seluruh dunia memanas, perdagangan dunia pun terkena imbasnya. Mulai dari “perang urat saraf” Tiongkok dan AS, konflik Ukraina dan Rusia, hingga krisis Timur Tengah membuat rantai pasokan internasional terganggu. Namun, di tengah kondisi tersebut, Asia Tenggara mampu bertahan bahkan tumbuh.
Hal itu diungkapkan Managing Director Head of Wholesale Banking HSBC Indonesia Riko Tasmaya. Kemampuan untuk membangun jaringan regional yang beragam hingga diversifikasi produk membuat ASEAN, kata Riko, bisa meminimalisasi dampak global di level lokal. Hal ini membuat ASEAN menjadi tujuan investasi dan basis produksi yang menarik.
Berdasarkan data HSBC, ASEAN menyumbang 17 persen dari investasi langsung luar negeri global pada 2022, dengan hampir 40 persen berasal dari AS, Uni Eropa, dan Jepang. Paruh pertama 2022, ASEAN melampaui Eropa sebagai mitra dagang terbesar Tiongkok.
Menurut Riset Global HSBC, ASEAN menawarkan pangsa konsumen yang besar dan diproyeksikan menjadi kawasan dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030.
“Hubungan dagang Asia Pasifik ingin mengurangi kompleksitas dengan membangun hubungan strategis dengan lebih sedikit pemasok. Perusahaan dengan rantai pasokan yang lebih pendek dapat lebih memahami dan memperkirakan risiko dalam hubungan bisnis, baik dalam hal sanksi, kekhawatiran lingkungan, maupun sosial,” ujar Riko.
Digitalisasi memberikan fondasi kuat bagi perusahaan-perusahaan ASEAN untuk meningkatkan ketahanan. ASEAN memiliki salah satu populasi yang ditopang oleh digitalisasi terbesar di dunia, dengan tingkat penetrasi internet lebih dari 75 persen dari 670 juta penduduknya.
Pendapatan di Asia Tenggara dari perdagangan daring mencapai lebih dari 100 miliar dollar AS pada 2023 atau melonjak 8 kali lipat dalam 8 tahun.
Pembayaran lebih cepat dan efisien memungkinkan konsumen berbelanja dengan mudah dan percaya diri.
Kebutuhan jaringan pembayaran instan
Dalam konteks domestik, Indonesia memiliki peluang besar dalam hal ini. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan pada mencapai 360 miliar dollar AS pada 2030, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.
Angka yang sedemikian besar itu sudah seharusnya didukung dengan jaringan pembayaran instan yang terintegrasi dan real-time untuk mengurangi risiko keterlambatan dan fluktuasi valuta asing.
HSBC melihat lebih dari tiga perempat bisnis di seluruh Asia berupaya untuk meningkatkan digitalisasi di seluruh rantai pasokan mereka. Tidak hanya itu, manfaat digitalisasi juga mengoptimalkan manajemen kas, meningkatkan efisiensi, lebih akuntabel, dan kontrol yang transparan.
Menurut Riko, pembayaran yang lebih cepat dan efisien memungkinkan bisnis mengurangi biaya dan memungkinkan konsumen berbelanja dengan mudah dan percaya diri. Pada tingkat negara, data menunjukkan bahwa pembayaran real-time dapat memberikan dorongan bagi aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
“Membangun satu jaringan pembayaran real-time besar di wilayah ini, masuk akal. Namun, kita harus mengakui bahwa hal ini tidak akan mudah. Menghubungkan jaringan pembayaran real-time satu negara dengan jaringan negara lain tidak semudah menginstal beberapa perangkat lunak dan menekan tombol,” jelas Riko.
Setiap negara, lanjut Riko, memiliki seperangkat kebijakan permodalan dan peraturan pertukaran valuta asing yang berbeda-beda. Tugas rumit ini akan membutuhkan diplomasi yang sama banyaknya dengan penyediaan teknologinya.
HSBC mengharapkan jaringan pembayaran real-time dari setidaknya 5 negara ASEAN dan India terhubung satu sama lain dalam 5 tahun mendatang. Riko berpendapat, teknologi dan momentum sudah tersedia karena beberapa sistem pembayaran di negara tersebut sudah diakui internasional.
Sebut saja PromptPay Thailand, DuitNow Malaysia, BI-Fast Indonesia, PayNow Singapura, dan Unified Payments Interface (UPI) India yang diakui karena sederhana, aman, dan mudah digunakan oleh perusahaan dan bahkan pedagang lokal.
Setahap demi setahap, sudah mulai terbentuk hubungan. Sebagai contoh, pada Juni ini, para turis Malaysia dan Indonesia yang saling berkunjung bisa melakukan pembayaran dalam mata uang lokal menggunakan kode QR. Bulan lalu, seorang pejabat Bank Indonesia mengatakan bahwa para pelancong antara Indonesia dan Singapura akan bisa melakukan hal yang sama pada akhir tahun ini.
Turis asing sedang berburu suvenir di Ubud, Bali. Pembayaran menggunakan mata uang lokal melalui kode QR semakin memberikan dorongan bagi aktivitas ekonomi setempat.
Efek jaringan
Integrasi sistem pembayaran lintas batas membuka peluang besar bagi bisnis untuk berkembang secara internasional dan memberikan opsi baru bagi konsumen. Di Asia Tenggara, e-commerce sudah mencapai seperlima dari penjualan eceran. Dan dengan jaringan pembayaran lintas batas, perusahaan bisa menjangkau jutaan konsumen baru tanpa perlu kartu kredit atau remitansi.
“Meskipun potensinya besar, menghubungkan sistem pembayaran negara yang berbeda merupakan tantangan kompleks. Kontrol modal, persyaratan pertukaran valuta asing, format data yang berbeda, dan regulasi terhadap privasi data, serta pemeriksaan identitas merupakan beberapa hambatan yang harus diatasi,” imbuh Riko.
India dan Singapura, misalnya, meluncurkan koneksi PayNow-UPI secara bertahap dengan hati-hati. Pemerintah masing-masing negara harus memastikan bahwa integrasi ini tidak membawa dampak negatif.
Di sisi lain, bank-bank internasional seperti HSBC dapat memainkan peran penting dalam mendukung proses ini dengan pengalaman dan kemampuan mereka.
Peluncuran program migrasi Cross-border Payments and Reporting Plus (CBPR+) SWIFT, bersama dengan ISO 20022, diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah fragmentasi format pesan bank saat ini.
Membangun jaringan pembayaran real-time yang saling terhubung membutuhkan inisiatif, baik dari pemerintah maupun bank, mengingat insentif ekonominya yang cukup besar.
